Pertuni :: Berita Tunanetra

Alamat Email DPP Pertuni Berubah: pertuni.dpp@gmail.com

2012-02-17T15:25:00.000-08:00

Pada hari Jumat tanggal 17 Februari alamat email DPP Pertuni dibajak (hacked). Apabila anda menerima email atas nama DPP Pertuni yang meminta uang untuk alasan apa pun, harap abaikan email itu.

Karena beberapa pertimbangan, DPP Pertuni telah membuat alamat baru di Google (pertuni.dpp@gmail.com), dan meninggalkan alamat email lama (pertuni_dpp@yahoo.co.id).

Harap gunakan alamat email baru, pertuni.dpp@gmail.com, untuk berkomunikasi dengan DPP Pertuni.

Terima kasih.

Lomba Mengarang Esei Braille Onkyo 2012

2012-01-31T02:29:00.000-08:00

Proyek disponsori oleh the Onkyo Corporation Ltd. dan The Braille Mainichi Newspaper bekerjasama dengan World Blind Union Asia-Pacific dan Pertuni

1. Tujuan
1. Meningkatkan melek huruf Braille dan memupuk kebiasaan membaca/menulis di kalangan para tunanetra di wilayah Asia-Pasifik.
2. Meningkatkan interaksi sosial budaya di kalangan para tunanetra di wilayah Asia-Pasifik melalui tulisan.
3. Mendorong para tunanetra memanfaatkan potensinya dalam bidang tulis-menulis sebagai sumber pendapatan.
4. Mendorong para tunanetra untuk berperan aktif dalam mengubah makna ketunanetraan melalui tulisan.

2. Topik-topik Karangan (pilih salah satu):
1. Mengubah Makna ketunanetraan melalui Braille dan alat-alat bantu mobilitas
2. Bagaimana Braille dan buku-buku audio telah membantu saya menjalani kehidupan normal
3. Tantangan dan solusi bagi seorang tunanetra untuk menjadi seorang musisi

3. Persyaratan:
Partisipasi dalam lomba mengarang esei ini terbuka bagi semua orang tunanetra usia 14 tahun ke atas di wilayah Asia-Pasifik (Kecuali mereka yang berasal dari Jepang atau pernah memenangkan hadiah Atsuki).
Yang pernah memenangkan hadiah Atsuki adalah Dra. Jenni Heryani dari medan pada tahun 2010.

Persyaratan karangan adalah sebagai berikut:
3.1 Format Karangan:
 Karangan ditulis dalam bentuk esei dalam bahasa Indonesia dengan tulisan Braille menggunakan reglet atau mesin tik Braille (tidak boleh menggunakan komputer).
 Panjang karangan antara 750 hingga 1000 kata. Karangan yang terlalu pendek atau terlalu panjang akan didiskualifikasi.

3.2 Karangan harus original dan setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karangan.
3.3. Karangan dikirimkan kepada:
Panitia Seleksi Onkyo Nasional, DPP Pertuni, Jl. Raya Bogor km.19, Ruko Blok Q No. 13-L, Kramat Jati, Jakarta Timur 13510.
Karangan harus sudah diterima di DPP Pertuni selambat-lambatnya tanggal 30 April 2012.
3.4 Karangan harus dilengkapi dengan informasi sebagai berikut:
a) Nama lengkap
b) Umur
c) Jenis kelamin
d) Telepon, fax dan email
e) Status pekerjaan (siswa, ibu rumah tangga, dll.)
f) Nama, alamat dan e-mail organisasi atau lembaga di mana anda aktif
g) Lampirkan pasfoto dan fotokopi KTP atau kartu pelajar/mahasiswa atau kartu anggota organisasi

3.5 Lomba ini terbuka bagi dua kelompok usia:
Kelompok A: Tunanetra usia 14-25 tahun
Kelompok B: Tunanetra usia 26 tahun atau lebih.

3.6 Panitia Seleksi Onkyo Nasional akan memilih lima karangan terbaik untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikirimkan ke Panitia Seleksi Onkyo Asia-Pasifik untuk diperlombakan ditingkat Asia-Pasifik.

4. Pengumuman dan Hadiah:
Panitia Seleksi Onkyo Asia-Pasifik akan menentukan tujuh orang pemenang dari kedua kelompok usia.
Pemenang lomba ini akan diumumkan pada bulan Nopember 2012.
Hadiah terdiri dari:
• Otsuki Prize: seribu US Dollar dan sebuah trofi diberikan kepada seorang juara umum di antara kedua kelompok usia.
• Excellent Works: lima ratus US dollar dan sebuah trofi. Dua hadiah akan diberikan, masing-masing satu kepada masing-masing kelompok usia.
• Fine Works: dua ratus dan tiga ratus US dollar. Dua hadiah (masing-masing $200) akan diberikan kepada Kelompok A, dan dua hadiah (masing-masing $300) diberikan kepada Kelompok B.

5. Hak Cipta (Copyright)
Esei pemenang akan menjadi hak The Onkyo Corporation Ltd. Dan the Braille Mainichi Newspaper, dan mereka berhak mempublikasikannya dengan cara yang mereka kehendaki.

Selamat berlomba!

DR. Didi Tarsidi, Ketua Umum Pertuni
Atas nama
Ivan Ho Tuck Choy,
Secretary General of WBUAP and Co-ordinator for the implementation of the WBUAP Onkyo World Braille Essay Contest 2012.

Pertuni 46 Tahun

2012-01-24T22:32:00.000-08:00

Pada tanggal 26 Januari 2012 Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) genap berusia 46 tahun.

Pertuni didirikan pada tanggal 26 Januari 1966 oleh sekelompok tunanetra di kota Solo. Kelompok pendiri Pertuni tersebut terdiri dari:

Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed.,
Zaki Mubaraq,
Ali Parto Koesoemo, dan
Ariani.

Dari keempat pendiri Pertuni tersebut, kini hanya Ibu Ariani yang masih hidup.

Pada tahun 1971, pusat kegiatan Dewan Pengurus Pusat Pertuni dipindahkan ke ibu kota negara RI, Jakarta.

Berturut-turut sejak pendiriannya, yang menjabat Ketua Umum Pertuni adalah:

Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed., 1966-1975
Ali Partokoesoemo, 1975 - 1987
H. Soerodjo, 1987-2004
DR. Didi Tarsidi, M.Pd., 2004-2014

Hingga bulan Oktober 2011, anggota Pertuni berjumlah lebih dari dua puluh ribu orang, yang terorganisasi dalam 29 Pertuni Daerah dan 167 Pertuni Cabang,
yang berjuang untuk kepentingan lebih dari dua juta orang tunanetra di seluruh Indonesia.

Visi Pertuni adalah terwujudnya masyarakat inklusif dimana orang tunanetra dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan.

Untuk mencapai visi tersebut, pertuni mengemban 7 misi sebagai berikut:
1. Mengupayakan kesamaan kesempatan pendidikan bagi orang tunanetra pada berbagai jenjang termasuk di lembaga pendidikan umum dalam setting inklusi.
2. Mengupayakan tersedianya aksesibilitas lingkungan fisik agar orang tunanetra dapat menggunakan layanan publik secara lebih mandiri dan aman.
3. Mengupayakan aksesibilitas informasi dan komunikasi agar orang tunanetra memperoleh kesamaan akses ke informasi dan komunikasi melalui berbagai format termasuk Braille, audio, tulisan besar (bagi low vision) dan teknologi komputer.
4. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja bagi tunanetra pada semua bidang baik melalui jalur khusus, sistem kuota maupun pasar kerja terbuka.
5. Melakukan advokasi guna memastikan orang tunanetra mendapatkan hak asasinya sebagai warga negara dan mencegah berlakunya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap orang tunanetra.
6. Membangun dan menumbuhkan kesadaraan masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait akan hak-hak orang tunanetra sebagai warga Negara serta ikut berperan dalam memenuhi hak-hak para tunanetra.
7. Membangun PERTUNI menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya dari segi SDM, dana, sarana maupun prasarana.

Untuk mengenal Pertuni lebih dekat, silakan kunjungi website Pertuni:
http://pertuni.idp-europe.org

RUU Penyederhanaan Mata Uang Rupiah Sudah Siap

2011-12-11T19:28:00.000-08:00

Tinggal harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Segera diajukan ke DPR. (VIVAnews, 11 Desember 2011).

Ini merupakan momentum yang tepat bagi Bank Indonesia untuk mencetak uang yang sesuai dengan aspirasi kaum tunanetra yang menginginkan mata uang rupiah yang aksesibel.

Berdasarkan pengalaman kaum tunanetra di beberapa negara, uang yang aksesibel itu adalah yang ukuran besarnya konsisten dan proporsional. Konsisten artinya satu nilai uang rupiah yang sama harus mempunyai ukuran besar yang sama. Proporsional artinya uang dengan nilai lebih besar harus mempunyai ukuran fisik yang lebih besar pula.
Agar mudah dikenali dengan perabaan, perbedaan ukuran satu nilai dengan nilai berikutnya harus sekurang-kurangnya 6 mm.

Pemerintah dan Bank Indonesia tampaknya serius dengan rencana penyederhanaan nilai mata uang. Dalam ilmu ekonomi luas, ini dikenal dengan sebutan redenominasi. Rancangan Undang-undang Redenominasi itu disusun pemerintah bersama Bank Indonesia.

Kini RUU itu sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Rencananya awal 2012 masuk DPR.
Meski memastikan bahwa RUU ini sudah siap dan tinggal tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan bahwa RUU tersebut baru bisa dipraktikan sekitar 5 sampai 10 tahun kedepan. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah akan mempelajari terlebih dahulu pengalaman beberapa negara yang sudah berhasil menerapkan kebijakan penyederhaan nilai uang.
Dalam rencana penerbitan kebijakan redenominasi itu, BI telah memetakan empat tahapan yang harus dilalui sampai Indonesia benar-benar dianggap siap menjalankan penyederhaan nilai uang itu.

Tahap pertama adalah tahap di mana pembuat kebijakan menyiapkan berbagai macam hal seperti menyangkut akuntansi, pencatatan, sistem informasi yang diperlukan dalam membuat rancangan undang-undang soal redenominasi itu.

Tahap kedua adalah masa transisi. Yakni pada tahun 2013-2015. Pada tahap ini, harga barang akan ditulis dalam dua harga yaitu rupiah lama dan rupiah baru. Selama masa transisi ini, masyarakat akan menggunakan dua mata uang yaitu rupiah lama dan baru. BI juga akan mengganti uang rusak rupiah lama dengan uang rupiah baru.

Tahap ketiga yaitu tahun 2016-2018 adalah masa dimana uang kertas sekarang (rupiah lama) akan benar-benar habis. Bank Indonesia akan melakukan penarikan uang lama.

Tahap keempat yaitu periode 2019-2020, kata-kata uang baru menandakan pengganti uang lama akan dihilangkan. Pada periode ini, Indonesia akan kembali pada rupiah seperti saat ini, namun nilai uangnya lebih kecil. Untuk mata uang kecil berlaku uang koin dan nilai pecahan sen akan berlaku lagi. Diharapkan dengan tahapan seperti itu masyarakat akan lebih siap dengan proses redenominasi itu.

Lion Air Dihukum karena Diskriminasi, Komnas HAM: Ini Putusan Spektakuler

2011-12-08T18:48:00.001-08:00

Andi Saputra - detikNews

Jakarta - Komnas HAM memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keputusan PN Jakarta Pusat yang menghukum maskapai penerbangan Lion Air cs. Dalam putusan
tersebut, Lion Air, PT Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan dihukum karena melakukan perbuatan diskriminasi terhadap difabel (penyandang cacat).

"Ini keputusan yang spektakuler. Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada majelis hakim yang memutus perkara ini," kata komisioner Komnas HAM, Saharuddin
Daming saat berbincang dengan detikcom, Kamis, (8/12/2011).

Menurut Daming, keputusan tersebut menunjukkan hukum di Indonesia mengakomodasi penghormatan HAM para difabel. Apalagi putusan tersebut lahir di tengah
pudarnya penghormatan HAM dan penegakan hukum bagi penegakkan HAM.

"Keputusan ini menjadi yurisprudensi dan mendidik bangsa supaya kita tidak melecehkan penyandang cacat," papar Daming.

Dia juga mengapresiasi hakim yang mengukum Kementerian Perhubungan karena lalai mengontrol dan mengawasi para pelaku usaha penerbangan. Menurut Daming,
sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakkan peraturan sesuai pasal 134 ayat 3 UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Menanggapi usaha Lion Air
melakukan upaya hukum banding, Daming mempersilahkannya.

"Mengajukan banding itu kan hak mereka. Tetapi ini mencerminkan mereka tidak menghormati HAM," ungkap Daming

Seperti diketahui, Lion Air cs dihukum membayar Rp 25 juta tanggung renteng dan permohonan maaf di koran nasional. Majelis hakim menilai Lion Air bersalah
karena melakukan perbuatan diskriminasi terhadap penumpang, Ridwan Sumantri pada 11 April 2011 silam. Akibat perbuatan ini maka penumpang mendapat kerugian,
baik materiil maupun immateril.

Mendapati putusan ini, kuasa hukum Lion Air, Nusirwin langsung menolak keputusan ini dan serta merta menyatakan banding. Menurutnya keputusan hakim melebihi
apa yang digugat oleh penggugat. "Hakim dalam memutus juga mempertimbangkan berdasarkan pengamatan sendiri. Bukan berdasarkan fakta persidangan. Selain
itu, selama persidangan penggugat tidak bisa membuktikan kerugian yang dialami. Kami banding," kata Nusirwin.

CRPD sudah Resmi Menjadi Undang-undang

2011-11-28T17:08:00.000-08:00

Oleh Saharuddin Daming - mitra-jaringan, Monday, November 28, 2011 3:24 PM

Setelah disahkan oleh DPR 18 Oktober lalu, konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) kini telah resmi di Undangkan oleh Pemerintah dengan UU No. 19 tahun 2011, Lembaran Negara tahun 2011 No. 107, Tambahan Lembaran Negara tahun 2011 No. 5251 tertanggal 10 Nopember 2011. Naskah salinan dapat di copy dari berbagai sumber termasuk Website Sekretarian Negara. Selamat untuk kita semua, semoga UU ini dapat menjadi entri point bagi pelaksanaan reformasi secara sistematis dan menyeluruh terhadap sistem hukum, kebijakan maupun sikap dan perilaku penyelenggara negara terhadap pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Penyandang Disabilitas.

Pada kesempatan ini pula saya sampaikan bahwa terhitung 25 Nopember 2011 sampai 31 Januari 2011 dibuka penerimaan calon anggota baru Komnas HAM untuk Periode 2012-2017. Bagi teman-teman yang merasa memiliki keinginan dan memenuhi syarat untuk menjadi anggota Komnas HAM, silahkan ramai-ramai mendaftar melalui panitia seleksi (baca keterangan lengkap melalui Website Komnas HAM).

Saya sendiri menyatakan tidak lagi berminat untuk memperpanjang masa jabatan karena beberapa alasan yg tidak perlu saya kemukakan disini. Karena itu saya mempersilahkan teman2 untuk melanjutkan perjuangan ini.

Wassalam,
Saharuddin Daming

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Resmi Dirativikasi, Sejarah Baru Bagi Jaminan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia

2011-10-21T16:44:00.000-07:00

(redaksi Komnas HAM)

JAKARTA
Setelah berjuang sekian lama untuk memperoleh payung hukum terhadap perlindungan hak Penyandang Disabilitas, akhirnya pada hari Selasa 18 Oktober 2011, pukul 11.40 WIB, sidang Paripurna DPR yang dihadiri seluruh Fraksi dan Komisi VIII, mengesahkan konvensi tentang Hak-Hak Penyadang Disabilitas menjadi undang-undang. Ketika Pramono Anum selaku pimpinan sidang mengetok palu tanda pengesahan konvensi, ruang Nusantara II DPR RI sejenak bergema riuh dengan tepuk tangan dari para anggota dewan maupun segenap peninjau dari elemen Disabilitas yang memenuhi balkon.
Terjadi pemandangan yang sangat mengharukan di antara tokoh Disabilitas yang ikut hadir menyaksikan momen yang sangat penting artinya bagi eksistensi mereka. Permas Alamsyah, Cucu Sadiyahm, Ridwan Sumantri, Gufron Syakaril, Bayu Yulianto, Fukron Hidayat dan sejumlah tokoh Disabiltas lainnya, saling berangkulan dengan cucuran air mata. “Kawan-kawan saya tidak tahu mau bilang apa untuk merayakan hari bersejarah ini” ujar Permas Alamsyah dengan nada terisak yang dikerumuni tokoh Disabilitas lainnya.
Pengesahan-pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas memiliki nilai strategis dan sejarah baru dalam pembaruan sistem hukum nasional khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas, jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Chairun Nisa saat membacakan laporannya.
Chairun Nisa mengatakan, meskipun sesungguhnya bangsa Indonesia terlambat namun dengan ratifikasi konvensi ini mka diharapkan ada kesamaan pandangan dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan konvensi ini yang pada dasarnya sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
“Meskipun sesungguhnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan kepada pentandang disabilitas, namun dalam kenyataannya masih jauh dari harapan. Masih banyak yang belum diimplementasikan secara optimal seperti akses mendapatkan pekerjaan yang layak, pelayanan publik dan kesetaraan derajat, harkat, dan martabat,” terangnya kepada Sidang Paripurna.
Lebih lanjut Chairun Nisa juga menyampaikan hal pokok yang mendasar untuk menjadi perhatian bersama dengan disahkannya RUU ini yaitu memastikan adanya jaminan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas yang harus dipenuhi hak-haknya sesuai yang terkandung dalam Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Selanjutnya, perlu dilakukan perencanaan dan pertimbangan yang sungguh-sungguh bahwa semua aspek baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung implementasi rancangan UU Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.
“Hal yang paling terpenting adalah kesiapan bagi semua pemangku kepentingan agar sungguh-sungguh melaksanakan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas setelah disahkan menjadi UU” Tegas Chairun Nisa dengan penuh semangat.
Setelah mengesahkan Konvensi, pimpinan sidang mengundang Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa selaku wakil Pemerintah untuk memberikan pandangan akhir. Dalam sambutannya Marty mengemukakan :“UU ini merupakan ratifikasi dari penandatanganan Convention on the Right of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) oleh Pemerintah RI pada tanggal 30 Maret 2007 di New York setelah Majelis Umum mengadopsi Konvensi pada tanggal 13 Desember 2006 No.61/106.Indonesia merupakan negara kesembilan dari 82 negara sebagai penandatangan periode awal konvensi. Sampai saat ini, Konvensi telah ditandatangani 153 negara” jelasnya kepada sidang Paripurna DPR.
Dengan didampingi Menteri Sosial Salim Assegaf Al-Jufri, Menlu Marty Natalegawa mengutarakan bahwa dengan disahkannya Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas mencerminkan komitmen dan kepedulian seluruh elemen bangsa bagi kemajuan hak azasi manusia khususnya terhadap kemajuan penyandang disabilitas yang wajib mendapatkan perhatian dari kita semua. “Tindakan meratifikasi konvensi ini merupkan tanggung jawab Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dalam melindungi dan memajukan hak azasi manusia termasuk penyandang disabilitas,” jelasnya.
Menurut Menlu bahwa Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan capaian tertinggi dan penting dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyadang disabilitas."Konvensi ini telah diratifikasi oleh 106 negara dan kita adalah negara yang ke 107. Konvensi ini dapat digunakan dalam mengembangkan masyarakat agar bisa menerima harkat dan martabat penyandang disabilitas," ungkap Marty dalam sidang Paripurna, Selasa (18/10/2011).
Menurut Marty bahwa berdasarkan data PBB saat ini tercatat penyandang disabilitas di seluruh dunia sekitar 1 miliar jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia, sebagian besar berada di negara berkembang.Usai konvensi disahkan menjadiundang-undang, maka akan dilanjutkan dengan rangkaian perubahan peraturan perundangan yang telah ada untuk disesuaikan dengan konvensi. Misalnya, akses terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi serta terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka. Termasuk di gedung-gedung, jalanan, sarana transportasi, sekolahan, perumahan dan fasilitas medis, serta sarana lainnya yang berhubungan erat dengan manusia.
Sebelum menutup sidang Paripurna, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengusulkan agar gedung DPR, DPD dan MPR RI sendiri harus segera dilengkapi dengan aksesibilitas fisik dan non fisik yang berguna bagi penyandang disabilitas.".
“Dengan telah disahkannya UU tersebut, dengan itu pula kami menginginkan agar fasilitas gedung rakyat ini pun harus segera dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kita bukan membangun gedung baru, tapi memaksimalkan gedung yang ada, cukup ditambah dengan sarana untuk penyandang disabilitas," himbaunya yang disambut dengan riuhkan tepuk tangan dari balkon aupun dari ruang gedung Nusantara II.
Seusai penutupan sidang, Menteri Sosial Salim Assegaf Al-Jufri melakukan konfrensi pers dengan mengatakan, pemerintah akan melakukan sosialisasi substansi konvensi itu. Langkah utama yang akan dilakukan yakni menyiapkan fasilitas untuk penyandang disabilitas di gedung pemerintahan dan swasta, serta wilayah publik. "Program ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Tapi tentunya, semua yang berkaitan dengan kepentingan publik harus disiapkan hak-hak penyandang disabilitas," ucap Salim tegas.
Saharuddin Daming satu-satunya Komisioner Komnas HAM yang hadir langsung menjadi saksi ratifikasi konvensi dalam sidang Paripurna DPR tersebut, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaan dan keharuannya. “Hari ini merupakan lembaran yang sangat bersejarah bagi gerakan reformasi perlindungan hak Penyadang Disabilitas di Indonesia, karena sejumlah peraturan hukum yang ada selama ini, sangat tumpul dalam mendobrak dinding diskriminasi yang membelit Penyandang Disabiltas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan” tegasnya.
Saharuddin menjelaskan sejarah perjuangan ratifikasi konvensi yang dimulai dengan pembentukan tim penyusun naskah akademik RUU oleh Komnas HAM pada tahun 2007. Setelah disahkan oleh sidang Paripurna Komnas HAM pada tahun 2008, Saharuddin menyerahkan rancangan naskah akademik kepada Menteri Sosial. Namun dalam suatu rapat di kantor Kementrian Sosial akhir tahun 2008, Saharuddin melontarkan masalah mendasar yang perlu di cari penyelesaiannya sebelum konvensi di ratifikasi. “Konvensi ini adalah legal umbrella dan merupakan momentum yang sangat strategis bagi revolusi perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Salah satu hal yang sangat mengganjal adalah soal terminologi Penyandang Cacat yang saya nilai perlu menjadi bagian dari perubahan. Karena itu saya mengusulkan agar kita perlu menggelar semiloka khusus untuk itu dalam rangka menggali terminologi baru pengganti istilah Penyandang Cacat” pintanya kepada para peserta rapat.
Gagasan Saharuddin tersebut, ternyata direspon positif oleh sejumlah pejabat Kemensos khususnya Dirjen Rebsos : Makmur Sunusi. Melalui kerjasama yang baik antara Komnas HAM dan Kemensos, maka semiloka tersebut berhasil digelar pada tanggal 8 dan 9 Januari 2009 di Pusat Rehabilitasi Fokasional Daksa di Cibinong Bogor. Hadir dalam semiloka tersebut, perutusan organisasi Disabilitas Nasional, Regional maupun lokal yang di Supervisi berbagai Pakar Kebahasaan. Semiloka merekomendasikan 9 istilah pengganti terminologi Penyandang Cacat.
Untuk memantapkan eksplorasi terminologi pengganti istilah Penyandang Cacat sebagaimana yang digagas dalam semiloka Cibinong Bogor 2009, maka pada tanggal 19 dan 20 Maret 2010 di Jakarta Komnas HAM kembali menyelenggarakan FGD terbatas bagi para pakar untuk memilih satu atau menemukan istilah lain di antara beberapa istilah yang telah direkomendasikan semiloka Cibinong menjadi terminologi baru mengganti istilah Penyandang Cacat. FGD tersebut diikuti oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu maupun pihak terkait lainnya meliputi pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas Penyandang Cacat dan Komnas HAM sendiri.
Setelah terlibat dalam perdebatan panjang terjadi kejutan besar dengan munculnya istilah baru yaitu “Orang Dengan Disabilitas” sebagai terjemahan dari “Persons With Disability” dari CRPD. Berdasarkan saran dari pusat bahasa yang menetapkan kriteria peristilahan yang baik adalah frase yang terdiri dari dua kata, maka istilah Orang Dengan Disabilitas dipadatkan menjadi “Penyandang Disabilitas”.
Selain memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, istilah Penyandang Disabilitas juga lebih mengakomodasi unsur-unsur utama dari kondisi real yang dialami Penyandangnya. Hal ini dapat dirujuk pada bagian preambul huruf (e) CRPD : “Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers, that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others”.
Jadi CRPD dalam preambulnya menegaskan bahwa Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang secara dinamis dan Disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang tidak sempurna secara fisik dan mental dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain. Hal ini lebih dipertegas lagi pada kalimat terakhir dari artikel 1 CRPD : Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.
Berdasarkan ketentuan dalam artikel 1 CRPD, dirumuskan secara gamblang bahwa Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik, mental, intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan. Dengan demikian maka pemilihan istilah Penyandang Disabilitas, sungguh telah merepresentasikan kebutuhan minimal terminologi pengganti istilah Penyandang Cacat.
Menurut informasi dari pusat bahasa bahwa istilah Disabiltas, sebenarnya telah dibakukan dalam glosarium pusat bahasa dan dalam waktu dekat akan masuk dalam thesaurus dan kamus besar bahasa Indonesia. Dalam persfektif internasional, istilah Penyandang Disabilitas sesuai betul dengan judul CRPD, sehingga penerjemahan naskah CRPD ke dalam Bahasa Indonesia, sangat fleksibel dan jauh dari kerancuan bahasa. Dengan pelembagaan istilah Penyandang Disabilitas sebagai pengganti istilah Penyandang Cacat, dapat menjadi modal dasar dalam mempermudah penyusunan naskah akademik draft RUU tentang pengesahan CRPD. Hasil FGD ini kemudian disahkan oleh rapat organisasi Disabilitas secara koprehensif pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 2010 di Bandung. Sejak itulah istilah Penyandang Disabilitas resmi dipromosikan sebagai pengganti istilah Penyandang Cacat.
Saharuddin menegaskan bahwa agenda berikutnya pasca ratifikasi konvensi adalah meninjau ulang UU No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Saat ini Komnas HAM telah melakukan pengkajian tentang upaya pembaharuan undang-undang tersebut yang semula berciri social base, kini lebih diperkaya dengan muatan yang lebih komprehensif dengan fokus human rights base. “Kalau pengkajiannya sudah rampung, saya akan serahkan hasilnya kepada Kementrian Sosial sebagai focal point RUU tentang Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hal terpenting dari RUU ini, bukan semata-mata pada aspek aksesibilitas, tetapi substansi pengaturannya mencakup semua bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, menghapus segala bentuk diskriminasi, terutama klausul sehat jasmani dan rohani serta mekanisme law inforcement yang lebih pasti dengan melembagakan prinsip perlakuan khusus dan perlindungan lebih sebagai asas umum pengaturan Hak Penyandang Disabilitas yang bersifat Universal” urainya disela-sela anggota DPR yang saling bersalam-salaman di teras gedung Nusantara II.
Pada saat yang sama, Maulani salah seorang tokoh penyandang disabilitas, juga berbagi kebahagiaan dengan sekitar 20 rekan senasib yang ikut hadir dalam rapat paripurna DPR. Mereka saling berpelukan. "Kita sudah menunggu ini lima tahun semenjak masih draf di PBB," kata Maulani.
Dengan konvensi yang disahkan PBB tahun 2006 itu, kata Maulani, para penyandang disabilitas dapat berkontribusi dalam pembangunan. Konvensi ini, lanjut dia, mengatur jauh lebih luas ketimbang UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
Dengan ratifikasi itu, pemerintah harus menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam konvensi yakni hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena. Hak penyandang disabilitas lain yakni mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian.
Sebelum meninggalkan gedung DPR, Saharuddin Daming didampingi para tokoh Penyandang Disabilitas yang hadir, memberikan ucapan selamat kepada Mensos : Salim Assegaf Aljufri, yang berjalan keluar dari gedung Nusantara II di iringi para pejabat teras Kemensos dan sejumlah anggota Komisi VIII DPR. Mereka kemudian berfoto bersama diselingi berbagai ungkapan bernada optimisme dan kegembiraan dari Mensos yang disambut dengan antusias tokoh Penyandang Disabilitas yang menghampirinya.

RAPAT KERJA Pembahasan RUU HAK-HAK Penyandang DISABILITAS

2011-10-15T17:22:00.000-07:00

NASIONALIS RAKYAT MERDEKA - Oktober 15, 2011

Rapat Komisi DPR RI RUU Disabilitas

Menlu RI Marty Natalegawa Menyampaikan Keterangannya kepada Pers Usai Rapat Komisi VIII DPR RI..."

Jakarta(12/10/2011),Komisi VIII DPR bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Hukum dan Ham pada 12 Oktober 2011 bertempat di Gd. Nusantara
II DPR RI, Jakarta, melakukan Rapat Kerja untuk pembahasan RUU tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Rapat Kerja diawali dengan sambutan dari
Menteri Luar Negeri R.M. Marty M. Natalegawa mengenai keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang RI tentang Pengesahan Undang-Undang Hak-Hak PENYANDANG
DISABILITAS. Dalam sambutannya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan bahwa Rapat Kerja kali ini adalah merupakan kelanjutan dari Rapat Dengar
Pendapat Komisi VIII dengan wakil Pemerintah dan Kementrian Luar Negeri pada tanggal 26 September 2011.Proses yang bergulir sangat cepat sejak surat Presiden
RI menyampaikan RUU Pengesahan Konvensi ini telah disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 23 Juni 2011 lalu. Hal ini menunjukan kepedulian kita semua yang
sangat tinggi terhadap hak-hak masyarakat penyandang Disabilitas, ungkap Menteri Marty Natalegawa lebih lanjut. “Harapan kami tentunya, melalui pengesahan Konvensi ini, Indonesia memiliki kerangka hukum yang lebih komprehensif dan kuat yang menjadi dasar bagi Negara
untuk semakin menyejahterakan rakyatnya, khususnya para penyandang disabilitas.

Kemudian Rapat Kerja juga diisi dengan pendapat dari masing-masing Fraksi yang hadir seperti Fraksi PDIP, Partai Demokrat, GOLKAR, PKS, dll.Segera setelah penandatanganan dimaksud, serangkaian persiapan ratifikasi Konvensi (termasuk
sosialisasi) yang berujung pada penyelesaian naskah RUU tentang ratifikasi dan Naskah Akademik dilakukan segera setelah penandatanganan. Kesuluruhan proses
melibatkan wakil organisasi penyandang disabilitas.

Menurut Rina Prasarani, Kepala Departemen Pemberdayaan Perempuan DPP Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia),
adanya konvensi ini hendaknya dapat mendorong para tunanetra untuk menyadari hak-haknya. Kementrian Luar Negeri sebagai lembaga yang berperan penting pada
proses ratifikasi konvensi ini telah menunjukan kesungguhannya dan memfasilitasi serta memberikan dukungan yang bersifat konsultatif serta koodinatif.

Kami memandang dukungan Kementrian Luar Negeri RI ini sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah untuk memproses ratifikasi hukum internasional demi
meningkatkan martabat dan kesejahteraan para Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang integral dari masyarakat Indonesia, ungkap Rina Prasarani sebagai
penutup.Dengan menjadi pihak pada Konvensi ini maka akan terbuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk mengembangkan kerjasama Internasional, termasuk
meningkatkan kapasitas nasional kita dalam menjamin penghormatan HAM penyandang disabilitas sesuai dengan isi Konvensi ini…

Oleh : Santi Widianti

Musda V Pertuni Daerah Sulawesi Selatan

2011-10-08T19:33:00.000-07:00

Musyawarah Daerah (Musda) V Sulawesi Selatan diselenggarakan di Makasar pada tanggal 23-24 Juli 2011. Karena Musda tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang calon Ketua DPD dan tidak sempat membahas pencalonan Ketua Deperda masa bakti 2011-2016, maka Musda dilanjutkan di bawah pengawasan langsung DPP Pertuni dan dilaksanakan secara koresponden selama bulan Agustus dan September.
Hasilnya adalah Sdr. Muhammad Sonny Sandra terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Pertuni Seulawesi Selatan, dan Sdr. Muhammad Lutfi terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) Pertuni Sulawesi Selatan masa bakti 2011-2016
Pelantikan diselenggarakan di Hotel Kamanre, Makasar, pada tanggal 6 Oktober 2011.

Akses Tunanetra ke Uang Rupiah

2011-09-07T04:52:00.000-07:00

Akses tunanetra ke uang kertas rupiah sudah bertahun-tahun diperbincangkan dan bahkan Pertuni sudah mengajukan resolusi kepada pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Satu-satunya respon yang positif adalah Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang kertas rupiah dengan “tanda tunanetra” berupa lingkaran yang sejauh tertentu dapat dirasakan oleh ujung jari. Namun demikian, itu tetap tidak memecahkan persoalan akses tunanetra ke uang kertas rupiah. Ini berarti bahwa para tunanetra masih harus bergantung pada bantuan orang awas untuk mengenali nilai uang yang dimilikinya.

Berikut ini adalah kutipan dari mailing list mitra-jaringan@yahoogroups.com yang menggambarkan betapa persoalan aksesibilitas rupiah masih menjadi masalah bagi para tunanetra dan mereka masih belum mendapatkan haknya untuk mandiri dalam mengenali nilai uang.
###

From: "suryandaru semarang"
Sent: Tuesday, September 06, 2011 12:59 PM

Teman-teman, saya mohon informasi apakah memang uang kertas sekarang sudah tidak dilengkapi tanda penunjuk bagi tunanetra?
###

From: Suratim
Sent: Tuesday, September 06, 2011 2:16 PM

Ada.
Untuk pecahan 100ribu terdapat dua buah lingkaran yang bisa diraba.
tapi terutama ketika uang kertas masih dalam keadaan baik.
kalo uang kertas sudah lusuh, tanda tunanetra tersebut tidak mungkin lagi dikenali.
###

From: Nur Ichsan
Sent: Wednesday, September 07, 2011 12:48 PM

Baik yang 100 ribu keluaran 2009 atau 2010 maupun yang 50 ribu keluaran 2009 yang baru, saat ini tidak ada notasi aksesibilitasnya.

Nur Ichsan
###

From: Didi Tarsidi
Sent: Wednesday, September 07, 2011 4:14 PM

"Tanda tunanetra" yang digunakan pada uang rupiah sejak awal memang tidak pernah efektif. Tanda lingkaran (yang digunakan sebagai tanda tunanetra) itu pada intinya adalah garis. Pada masa awal pengembangan tulisan Braille, Louis Braille telah mengesampingkan penggunaan garis karena dia mendapati bahwa garis tidak mudah dikenali oleh ujung-ujung jari. Oleh karena itu, tulisan Braille hanya terdiri dari titik-titik.
Akan tetapi, garis ataupun titik sebagai penanda nilai uang kertas tidak pernah efektif ketika uang itu sudah beredar dan sudah menjadi kusut atau lusuh.
Satu cara lain yang jauh lebih efektif dan tidak terkesan khusus bagi tunanetra adalah dengan membedakan ukuran besarnya (panjang dan lebarnya) secara konsisten dan proporsional. Konsisten artinya satu nilai uang hanya mempunyai satu ukuran. Proporsional artinya nilai uang yang lebih tinggi mempunyai ukuran yang lebih besar.
Karakteristik ini saya temukan pada uang Krone Norwegia dan dollar Australia (meskipun dollar Australia tidak membedakan ukuran lebarnya).
Ukuran panjang dollar Australia yang sempat saya catat adalah sebagai berikut:
50 $ = 153 mm.
20 4$ = 145 mm.
10 $ 137 mm.
Berdasarkan fenomena ini, Blind Citizens Australia telah menciptakan alat pendeteksi uang kertas yang sangat akurat dan murah, dari bahan plastik dengan teknologi rendah. Alat ini didistribusikan kepada para tunanetra di Australia secara cuma-cuma.
Dengan Ukuran uang rupiah yang tidak konsisten dan tidak proporsional, teknologi ini tidak akan dapat diterapkan untuk kepentingan orang tunanetra di Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa agar bermakna bagi orang tunanetra, perbedaan ukuran uang kertas itu harus sekurang-kurangnya 4 mm. Perbedaan yang hanya 1 atau 2 mm (seperti pada uang rupiah keluaran tahun tertentu) tidak akan mudah terdeteksi terutama apabila uang itu sudah kusut.

Didi Tarsidi

Musda Pertama Pertuni Kalimantan Tengah

2011-07-29T06:37:00.000-07:00

Musyawarah Daerah (Musda) pertama Pertuni Daerah Kalimantan Tengah diselenggarakan di Palangkaraya pada tanggal 29 Juli 2011. Untuk kepengurusan masa bakti 2011-2016, Sdr. Mulyansyah terpilih sebagai Ketua DPD (Dewan Pengurus Daerah), dan Sdr. Pinderson terpilih sebagai Ketua Deperda (Dewan Pertimbangan Daerah).

Musda VII Pertuni Daerah Jawa Timur 20-22 Juni 2011

2011-06-26T05:44:00.000-07:00

Musyawarah Daerah (Musda) VII Pertuni Daerah Jawa Timur diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 20-22 Juni 2011.
Sdr. Sudarmaji terpilih sebagai Ketua Pertuni Daerah Jawa Timur masa bakti 2011-2016, sedangkan Sdr. Yusup Walean terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) Pertuni Jawa Timur masa bakti 2011-2016.

Lomba Mengarang Esei Braille Onkyo 2011

2011-01-30T05:40:00.000-08:00

Lomba Mengarang Esei Braille Onkyo 2011

Proyek disponsori oleh the Onkyo Corporation Ltd. Dan The Braille Mainichi Newspaper bekerjasama dengan World Blind Union Asia-Pacific dan Pertuni)

1. Tujuan
1.1 Meningkatkan melek huruf Braille dan memupuk kebiasaan membaca/menulis di kalangan para tunanetra di wilayah Asia-Pasifik.

1.2 Meningkatkan interaksi sosial budaya di kalangan para tunanetra di wilayah Asia-Pasifik melalui tulisan.

1.3 Mendorong para tunanetra memanfaatkan potensinya dalam bidang tulis-menulis sebagai sumber pendapatan.

1.4 Mendorong para tunanetra untuk berperan aktif dalam mengubah makna ketunanetraan melalui tulisan.

2. Topik-topik Karangan (pilih salah satu):
2.1 Bagaimana Braille telah mengubah kehidupan saya dan membantu keberhasilan saya

2.2 Bagaimana Braille dan buku-buku audio telah membantu saya menjalani kehidupan secara normal

2.3 Tantangan dan solusi bagi seorang tunanetra dalam mewujudkan cita-citanya menjadi seorang musisi

3. Persyaratan:
Partisipasi dalam lomba mengarang esei ini terbuka bagi semua orang tunanetra usia 14 tahun ke atas di wilayah Asia-Pasifik (Kecuali mereka yang berasal dari Jepang atau pernah memenangkan hadiah Atsuki) dengan persyaratan sebagai berikut.

3.1 Format Karangan:
3.1.1. Karangan ditulis dalam bentuk esei dalam bahasa Indonesia dengan tulisan Braille menggunakan reglet atau mesin tik Braille (tidak boleh menggunakan komputer).
3.1.2. Panjang karangan antara 750 hingga 1000 kata. Karangan yang terlalu pendek atau terlalu panjang akan didiskualifikasi.

3.2 Karangan harus original dan setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karangan.

3.3. Karangan dikirimkan kepada:
Panitia Seleksi Onkyo Nasional, DPP Pertuni, Jl. Raya Bogor km.19, Ruko Blok Q No. 13-L, Kramat Jati, Jakarta Timur 13510.

3.4. Karangan harus sudah diterima di DPP Pertuni selambat-lambatnya tanggal 30 April 2011.

3.5 Karangan harus dilengkapi dengan informasi sebagai berikut:
a) Nama lengkap
b) Umur
c) Jenis kelamin
d) Telepon, fax dan email
e) Status pekerjaan (siswa, ibu rumah tangga, dll.)
f) Nama, alamat dan e-mail organisasi atau lembaga di mana anda aktif
g) Lampirkan pasfoto dan fotokopi KTP atau kartu pelajar/mahasiswa atau kartu anggota organisasi

3.5 Lomba ini terbuka bagi dua kelompok usia:
Kelompok A: Tunanetra usia 14-25 tahun
Kelompok B: Tunanetra usia 26 tahun atau lebih.

3.6. Panitia Seleksi Onkyo Nasional akan memilih lima karangan terbaik untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikirimkan ke Panitia Seleksi Onkyo Asia-Pasifik untuk diperlombakan ditingkat Asia-Pasifik.

4. Pengumuman dan Hadiah:

Panitia Seleksi Onkyo Asia-Pasifik akan menentukan tujuh orang pemenang dari kedua kelompok usia.
Pemenang lomba ini akan diumumkan pada awal bulan Nopember 2010.

Hadiah terdiri dari:

4.1. Otsuki Prize: seribu US Dollar dan sebuah trofi diberikan kepada seorang juara umum di antara kedua kelompok usia.

4.2. Excellent Works: lima ratus US dollar dan sebuah trofi. Dua hadiah akan diberikan, masing-masing satu kepada masing-masing kelompok usia.

4.3. Fine Works: dua ratus US dollar. Empat hadiah akan diberikan, masing-masing dua hadiah untuk masing-masing kelompok usia.

5. Hak Cipta (Copyright)
Esei pemenang akan menjadi hak The Onkyo Corporation Ltd. Dan the Braille Mainichi Newspaper, dan mereka berhak mempublikasikannya dengan cara yang mereka kehendaki.

Selamat berlomba!

DR. Didi Tarsidi, Ketua Umum Pertuni

LOKAKARYA NASIONAL TENTANG HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

2011-01-29T06:52:00.001-08:00

Dibandingkan dengan isu HAM kaum minoritas yang lain, isu penyandang disabilitas – atau yang dulu biasa disebut penyandang cacat – tampaknya masih belum mendapatkan perhatian yang layak. Padahal, di dunia internasional isu tersebut sudah memperoleh perhatian lebih serius. Salah satu buktinya adalah dengan disahkannya Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) dalam pertemuan Majlis Umum PBB. Sayangnya, konvensi ini belum banyak diketahui oleh masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas sendiri yang tentunya sangat berkepentingan dengannya.

Berdasarkan hal itu, maka pada tanggal 25-26 Januari 2011, DPP Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), atas dukungan lembaga donor internasional untuk penyandang disabilitas (Dissabilities Rights Fund /DRF) serta Kementerian Luar Negeri RI, menyelenggarakan kegiatan Lokakarya Nasional Tentang Hak Penyandang Disabilitas, bertempat di Graha Carakal Loka - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Jl. Sisingamangaraja no. 73, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari. Hari pertama (Selasa) akan dibuka untuk umum, yang diperkirakan sekitar 200 undangan dari berbagai pihak seperti pihak pemerintah RI, duta besar negara sahabat, LSM pengiat HAM, organisasi-organisasi Disabilitas/kecacatan, tokoh-tokoh pemerhati isu disabilitas seta anggota PERTUNI. Sedangkan hari kedua (Rabu) diperuntukkan khusus bagi para anggota Pertuni dari DPD DKI Jakarta, DPD Propinsi Banten, dan DPD Propinsi Lampung.

Lokakarya ini secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Triyono Wibowo,yang juga memberikan keynote speech dengan tema: “Peran Indonesia dalam mendorong proses ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas sebagai wujud pemajuan, perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia”.

Secara khusus, lokakarya ini mengupas berbagai aspek tentang KONVENSI, mulai dari aspek historis lahirnya kebijakan tersebut, perkembangannya, analisis produk perundang-undangan di Indonesia yang bertentangan denganya, sampai pada keterkaitan dan optimalisasinya terhadap upaya pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas di Indonesia; dengan menampilkan narasumber-narasumber dari DPP PERTUNI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI.

Alasan utama diselenggarakanya kegiatan ini, menurut Rina Prasarani, Koordinator Kegiatan Lokakarya, adalah untuk memberikan informasi kepada para penyandang disabilitas, khususnya anggota Pertuni, tentang KONVENSI. Dengan adanya informasi tersebut, diharapkan para tunanetra akan makin menyadari haknya dan secara aktif mendorong pemerintah untuk memenuhi hak-hak mereka. “Kita ingin agar teman-teman tunanetra aktif mendorong pemerintah supaya segera meratifikasi KONVENSI ini, karenanya mereka perlu faham dulu apa isinya,” demikian ungkap Rina.

Adapun target utama kegiatan ini, lanjut Rina, adalah terbangunnya kapasitas lokal di kalangan pengurus dan anggota Pertuni, sehingga mereka lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Lebih jauh, lokakarya ini juga diharapkan akan mampu merumuskan rencana aksi nyata untuk terus memantau perkembangan realisasi KONVENSI di Indonesia hingga sampai proses ratifikasi dan implementasinya.

Usai lokakarya ini, dalam waktu dekat DPP Pertuni juga akan menyelenggarakan kegiatan serupa di berbagai daerah lain, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Dengan begitu diharapkan pemahaman tentang nilai dan esensi KONVENSI ini dapat lebih tersebar, sehingga dorongan bagi proses ratifikasi konvensi ini di Indonesia akan makin menguat.

Sekilas Tentang KONVENSI

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) Adalah sebuah pengakuan masyarakat internasional terhadap hak penyandang Disabilitas untuk hidup setara dengan warga masyarakat lainnya. Konvensi ini telah disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam sidang ke-61 , tanggal 13 Desember 2006. Peristiwa ini lalu ditindaklanjuti dengan penandatanganan konvensi tersebut oleh sekitar 80 negara, termasuk Indonesia yang diwakili Mensos Bachtiar Chamzah, pada tanggal 30 Maret 2007.

Prinsip-prinsip yang termuat dalam konvensi tersebut antara lain: menghormati harkat dan martabat Penyandang Disabilitas , non-diskriminatif, partisipasi penuh, aksesibilitas, penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keanekaragaman manusia dan kemanusiaan. Sesungguhnya tidak ada hak-hak baru bagi penyandang Disabilitas yang termuat di dalamnya; juga tidak ada sesuatu hak yang warga masyarakat lainnya tidak miliki sebelumnya. Konvensi ini lebih menekankan bahwa penyandang Disabilitas harus diberi kesempatan yang sama dan dijamin hak-haknya sebagaimana warga masyarakat lainnya. Konvesi ini sekaligus merupakan refleksi perubahan paradigma dalam penanganan masalah penyandang Disabilitas dari yang bersifat remedial dan belas kasihan pada pendekatan hak asasi manusia.

Jutaan penyandang Disabilitas dunia berharap konvensi tersebut dapat membawa perubahan pada terciptanya masyarakat yang tidak diskriminatif dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan bidang kehidupan lainnya, termasuk informasi dan lingkungan fisik yang bebas hambatan bagi semua; kesamaan untuk mendapatkan jaminan di muka hukum dan inklusif secara penuh dalam masyarakat tanpa membedakan usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal dan jenis ketunaan yang disandangnya.

Keikutsertaan Pemerintah Indonesia untuk menandatangani konvensi tersebut tentunya bukan sekedar basa basi pergaulan masyarakat internasional, karena selain membawa konsekuensi tindak lanjut (pemantauan oleh dunia internasional), negara ini juga berkepentingan untuk mengimplementasikannya sebagai negara yang mempunyai prevalensi disabilitas (angka kecacatan) yang cukup tinggi – mencapai 39 persen dari jumlah penduduk - menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga Departemen Kesehatan tahun 2001.

Sekilas Tentang Pertuni

Pertuni adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) tunanetra tingkat nasional. Sebagai ormas, Pertuni berfungsi sebagai wadah para tunanetra Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai anggota masyarakat, yang mengupayakan keadaan yang kondusif bagi para tunanetra agar dapat menjalani kehidupan sebagai manusia dan warganegara Republik Indonesia yang cerdas, mandiri, produktiftanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Berdiri pada tanggal 26 Januari 1966 di Yogyakarta, saat ini Pertuni sudah memiliki 31 Dewan Pengurus Daerah (DPD) di tingkat Propinsi dan 161 Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota.

Sekilas tentang Pendukung Kegiatan

Lokakarya ini didukung oleh Disability Rights Fund dan Kementerian Luar Negeri RI. Dissability Rights Fund (DRF) adalah lembaga donor kolaboratif yang sangat concern pada upaya-upaya pemberdayaan Organisasi penyandang disabilitas (Disabled Peoples’ Organization) di berbagai negara di dunia. Bermarkas besar di Boston, Amerika Serikat dan beroperasi dengan dukungan dari Aepoch Fund, an anonymous donor, American Jewish World Service, the Australian Agency for International Development (AusAID), the Open Society Institute, The Sigrid Rausing Trust, dan the UK government’s Department for International Development (DFID). Fokus DRF adalah program-program yang memaksimalkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (cRPD) dalam rangka pemenuhan Hak-hak dasar para penyandang disabilitas. Dalam kegiatan lokakarya ini, Pertuni mendapatkan bantuan dari DRF.
Kementerian Luar Negeri RI sangat berperan besar dalam kegiatan ini, tidak hanya memfasilitasi, namun dukungan yang bersifat konsultatif serta koordinatif sangat membantu DPP PERTUNI dalam mencapai tujuan utama dari kegiatan ini. “Bahkan diantara kesibukan yang cukup padat, Bapak Menteri Luar Negeri, Bapak Martin Natalegawa, mau meluangkan waktunya untuk duduk bersama DPP PERTUNI untuk secara langsung memberikan arahan kegiatan ini. Bagi kami Kementerian Luar Negeri memberikan dukungan yang responsif serta konkrit”, tutur Otje Soedioto, S.H., Ketua I DPP PERTUNI yang membawahi bidang Keorganisasian dan Hubungan Antar Lembaga. DR. Didi Tarsidi, M.Pd., Ketua Umum DPP PERTUNI pun menambahkan, “Kami memandang dukungan Kementerian Luar Negeri RI atas CRPD training ini sebagai salah satu wujud keseriusan pemerintah untuk memproses ratifikasi hukum internasional ini demi meningkatkan martabat dan kesejahteraan para penyandang disabilitas sebagai bagian yang integral dari masyarakat Indonesia. Kami sangat berharap CRPD ini dapat diratifikasi pada tahun ini.”

Untuk informasi lebih lanjut hubungi:

Sekretariat DPP PERTUNI
Jl. Raya Bogor KM.19, Ruko Blok Q No.13-L
Kel. Kramat Jati, Jakarta Timur - 13510
Telp: 021-8005480, Fax: 021-8013402

Kontak person:
Rina Prasarani : 0818 876 944

Musda ke-5 Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) DKI

2011-01-28T17:20:00.000-08:00

INILAH.COM, Jakarta - Musda ke-5 Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) DKI Jakarta sepakat mendukung rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam keterangannya persnya, Jumat (28/1), Pertuni DKI menggelar Musda pada 25-28 Januari 2011 bersamaan dengan peringatan hari jadi Pertuni ke 45 itu.
Musda merekomendasikan 88 butir hak-hak penyandang cacat yang akan diajukan kepada DPRD DKI Jakarta.

Musda dibuka Gubernur DKI Fauzi Wibowo. Dalam sambutannya gubernur mengajak kemitraan Pertuni dengan pemerintah DKI terus ditingkatkan. “Sehingga kebijakan-kebijakan
Pemprov DKI tentang penyandang disabilitas lebih menyentuh serta dirasakan langsung,” ungkap Fauzi Bowo, seperti dikutip dalam releasi Pertuni DKI itu.

Musda juga berhasil menetapkan Eka Setiawan Spd sebagai Ketua Dewan Pertuni Provinsi DKI Jakarta serta Totok Sugiatno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Masa Bakti periode 2011-2016.

Masih Ada Asa Dalam Gelap

2010-12-27T03:50:00.000-08:00

Masih Ada Asa Dalam Gelap
Oleh Chrysanova Prashelly Dewi

Salam kenal untuk rekan-rekan pembaca semua, perkenalkan nama saya Chrysanova. Saya ingin bercerita sedikit tentang diri saya. Barangkali pengalaman saya ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua khususnya para tunanetra baru. Saya harap tulisan ini sedikit banyak dapat memotivasi saudara-saudara penyandang disabilitas terutama para tunanetra bahwa dunia ini luas. Selalu ada jalan untuk meraih tujuan kita dengan mengoptimalkan kreativitas yang diberikan Yang Mahakuasa kepada kita. Jangan merasa diri tidak berguna. Perasaan seperti itu adalah penyakit yang paling fatal melebihi penyakit apapun yang menyerang tubuh kita. Sayang kan kalau kita tidak melakukan apa-apa hanya karena penglihatan kita tidak berfungsi dengan baik? Jangan rendah diri begitu. Saya juga dulu merasa seolah dunia telah berakhir dengan berkurangnya penglihatan saya. Pernah pula saya marah dan memprotes jalannya kehidupan ini. Mengapa mesti saya yang mengalami ini? Pada masa-masa itu sering saya teringat dengan masa-masa dimana penglihatan saya masih normal. Tidak rela rasanya jika saya harus mengalami ini karena prestasi saya pada saat bersekolah dulu bisa dibilang cukup memuaskan. Rasanya semua itu sia-sia. Segalanya hilang dari tangan saya tanpa bisa dicegah. Namun pernah ada yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketunanetraan yang menimpa saya dan jutaan manusia lain di dunia ini hanyalah bagian dari keanekaragaman yang mewarnai hidup manusia termasuk saya sendiri.

Kisah awalnya dimulai sekitar dua puluh satu tahun yang lalu. Saat itu saya terlahir ke dunia dengan kondisi kesehatan yang normal dan bahkan bisa dikatakan sangat baik sehingga tidak ada yang menduga bahwa saya akan mengalami apa yang saya alami sekarang ini. Hari-hari saya lewati sebagaimana lazimnya anak-anak. Bermain, belajar dan kegiatan lainnya diisi dengan keceriaan tanpa sedikitpun tampak tanda-tanda yang tidak wajar pada tubuh saya hingga menginjak usia tiga tahun. Saat itu saya mendadak lumpuh tanpa ada seorang pun yang mengetahui penyebabnya. Sejak itu orang tuaku mencoba segala macam cara untuk menyembuhkanku. Mereka membawaku ke mana-mana hingga dapat dikatakan bahwa seluruh rumah sakit di Bandung tempat tinggalku pada waktu itu tidak ada yang luput dari usaha orang tuaku untuk berobat. Tidak ketinggalan tempat-tempat praktek pengobatan alternative pun kami singgahi demi mendapatkan kembali kesehatanku. Berbulan-bulan sudah semua usaha itu dijalani tanpa ada perubahan.

Kami mulai mendapatkan titik terang ketika sebuah rumah sakit di Bandung mendiagnosis bahwa aku menderita hydrocephalus. Dokter yang menanganiku mengatakan bahwa jumlah cairan yang diproduksi oleh otakku meningkat hingga menekan otak itu sendiri. Jalan satu-satunya untuk memperbaiki kondisiku adalah mengurangi tekanan itu melalui operasi. Untuk mengurangi cairan yang berlebih tersebut tubuhku dipasangi selang di bagian kanan yang berfungsi menyalurkan kelebihan cairan dari otak ke ginjal agar dapat dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Tindakan itu berhasil membuatku kembali sehat sekalipun tidak sepenuhnya kembali seperti sediakala. Sisa-sisa kelumpuhan itu masih tampak hingga sekarang berupa gangguan keseimbangan tubuh. Bila diperhatikan ada sedikit perbedaan antara tubuh bagian kiri dan kananku. Syaraf yang mengatur tubuh bagian kananku tidak berfungsi sebaik bagian kiri tubuhku sehingga kini bila membaca menggunakan huruf Braille tangan kirilah yang digunakan karena dapat meraba dengan lebih akurat dibandingkan tangan kanan. Aku juga agak kesulitan untuk mendeteksi arah suara yang terdengar karena telinga kananku tidak berfungsi. Demikian pula dengan wajah dan rahang. Otot-otot wajah bagian kananku tidak bisa bergerak sempurna sehingga terlihat seperti para penderita stroke. Namun di luar semua itu tidak ada gangguan pada tubuhku, sesuatu yang sangat kusyukuri. Aku tetap dapat hidup normal seperti orang-orang lain di sekitarku.

Begitu pula ketika tumor yang masih mengendap di kepalaku kembali berulah ketika menginjak usia lima belas tahun. Rupanya sang tumor itu sendiri juga mengeluarkan cairannya sendiri yang mulai menyebar ke bagian lain kepalaku dan menekan syaraf yang mengatur penglihatan. Saat itu tubuhku kembali harus menerima selang yang kini dipasang di sisi satunya yaitu di sebelah kiri. Sejak itulah aku menderita gangguan penglihatan atau low vision. Dan itu masih tetap berlanjut hingga sekarang. Namun setelah mempelajari beberapa keterampilan yang diperuntukkan bagi tunanetra aku kembali dapat menjalani kehidupan dengan normal senormal yang mungkin terjadi dalam hidup. Dengan proses belajar yang terus-menerus bukan mustahil kita dapat meraih prestasi melebihi orang-orang lain. Sekali lagi bersemangatlah karena dengan semangat kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Buat rekan-rekan tunanetra baru jangan berpikir bahwa dirimu tak berguna. Itu penyakit yang amat fatal melebihi penyakit apapun yang menyerang tubuh kita.

OK, begitulah pengalamanku. Aku cerita begini bukan karena narsis ya…Mungkin ada yang akan berpikir bahwa tidak sepantasnya aku menceritakan pengalamanku sendiri. Namun aku ingin memberikan semangat pada rekan-rekan penyandang disabilitas khususnya tunanetra bahwa dengan kreativitas kita dapat hidup mandiri dan berkarya sesuai kemampuan kita walaupun dengan cara yang sedikit berbeda dengan rekan yang tidak memiliki gangguan penglihatan. Apapun yang kita alami tidak akan dapat menghalangi cita-cita dan tujuan kita. Dan satu lagi yang paling penting kita harus selalu bersyukur atas apa yang dianugerahkan Yang Mahakuasa kepada kita karena bagiku syukur itu adalah pangkal dari semangat yang akan membawaa kesuksesan dalam segala bidang kehidupan. Ya, barangkali sekian dari saya. Semoga tulisan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi.

Salam

Musda V Pertuni Daerah Kalimantan Selatan 28 Nopember 2010

2010-12-02T07:03:00.000-08:00

Musda V Pertuni Daerah Kalimantan Selatan 28 Nopember 2010
Musyawarah Daerah (Musda) V Pertuni Daerah Kalimantan Selatan diselenggarakan di Banjarmasin pada tanggal 28 Nopember 2010.
Sdr. Agus Hidayat terpilih sebagai Ketua Pertuni Daerah Kalimantan Selatan masa bakti 2010-2015, sedangkan Sdr. Misrudin terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda) Pertuni Kalimantan Selatan masa bakti 2010-2015.

Musda V Pertuni Daerah Jawa Barat 31 Oktober – 1 Nopember 2010

2010-11-08T02:18:00.000-08:00

Musda V Pertuni Daerah Jawa Barat 31 Oktober – 1 Nopember 2010

Musyawarah Daerah ke-5 Pertuni Daerah Jawa Barat dilaksanakan pada tangal 31 Oktober hingga 1 Nopember 2010 di Bandung.
Sdr. Putre Wiwoho terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Jawa Barat, sedangkan Drs. Edwin Wiluyashirath terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Jawa Barat masa bakti 2010-2015.

Indonesia Memenangkan Hadiah Utama Lomba Mengarang Esai Asia-Pasifik 2010

2010-10-30T13:52:00.000-07:00

Indonesia Memenangkan Hadiah Utama Lomba Mengarang Esai Asia-Pasifik 2010

Diumumkan di Chiba, Jepang, dalam acara World Blind Union Asia-Pacific Mid-Term General Assembly, Indonesia memenangkan hadiah utama, Otsuki Prize, lomba mengarang esai Braille Onkyo 2010.
Lomba Mengarang Esei Braille Onkyo adalah Proyek yang disponsori oleh the Onkyo Corporation Ltd. Dan The Braille Mainichi Newspaper bekerjasama dengan World Blind Union Asia-Pacific). Lomba ini diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2003 bagi para tunanetra di negara-negara Asia-Pasifik kecuali Jepang, dan memperebutkan 7 hadiah yang terdiri dari 4 hadiah untuk Fine Works sebesar masing-masing 200 dollar AS, 2 hadiah untuk Excellent Works sebesar masing-masing 500 dollar, dan 1 hadiah utama (Otsuki Prize) sebesar 1000 dollar.
Pada tahun 2004 Indonesia memenangkan 1 hadiah untuk Excellent Works atas nama Wacih Kurnaesih dari Bandung, dan 1 hadiah untuk Fine Works atas nama Salim dari Surabaya.
Pada tahun 2005 Tri Bagio dari Bandung memenangkan hadiah untuk Fine Works, dan pada tahun 2009 Atung Yuniarto dari Surabaya. memenangkan hadiah untuk Excellent Works.
Pada tahun ini Otsuki Prize 1000$ dimenangkan oleh Jenni Heryani dari Medan dengan judul karangan Collecting the Pearl of Wisdom in Life (Menguntai Mutiara Kehidupan).
Deasy Tresnawati Sari Dewi dari Surabaya memenangkan hadiah Fine Works 200$ untuk kelompok umur di bawah 26 tahun untuk karangannya yang berjudul Braille in My Everyday Life (Braille dalam Kegiatan Sehari-hari).

Penerimaan CPNS Kementerian Sosial RI Tahun 2010

2010-10-09T07:34:00.000-07:00

Kementerian Sosial RI kembali membuka kesempatan untuk mengikuti test penerimaan CPNS tahun 2010. kesempatan ini juga terbuka bagi pelamar klangan disabilitas, dimana kementerian sosial selalu memberikan kuota untuk menerima CPNS dari kalangan penyandang disabilitas pada rekruimet setiap tahun.

berbeda dengan tahun sebelumnya dimana kuota hanya terbuka bagi formasi pendidikan SI pendidikan luar biasa, tahun 2008 hanya untuk SI bahasa inggris dan tahun 2007 SI Kesejahteraan Sosial, maka pada ini pelamar dari kalangan Tunanetra/Penyandang cacat disabilitas berkesempatan untuk dapat mengikuti seleksi pada semua formasi yang dibuka.

terkait jumlah kuota yang akan diterima dari pelamar penyandang disabilitas akan ditentukan kemudian berdasarkan jumlah pelemar yang mendaftar. namun demikian test nantinya akan dilakukan secara khusus antara sesama pelamar penyandang disabilitas (tidak bersaing dengan pelamar umum)

Lebih lanjut tentang ketentuan, persyaratan, formasi pelaksanaan seleksi, penggajuan lamaran dan lain-lain dapat dipelajari pada ketentuan-ketentuan terlampir.

Untuk download lampiran-lampiran silakan Enter pada link di bawah ini:
Penerimaan_CPNS_Kemensos.zip

Turunkan Penumpang Tunanetra, Garuda Indonesia Didemo

2010-09-16T05:29:00.000-07:00

----- Original Message -----
From: Fandy Dawenan
To: mitra-jaringan@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, September 15, 2010 5:42 PM

Dear friends, ini ada info dari kami di Makassar

Turunkan Penumpang Tunanetra, Garuda Indonesia Didemo
Rabu, 15 September 2010 - 11:07 wib
JAKARTA – Kantor maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Jalan Slamet Riyadi, Kota Makassar, didatangi puluhan penyandang cacat tunanetra, Rabu (15/ 9/2010).

Aksi para tunanetra ini dilakukan buntut dari perlakuan maskapai milik pemerintah yang menurunkan seorang penumpang tunanetra bernama Irwan Subena pada Selasa 14 September pukul 12.15 Wita kemarin saat hendak terbang dari Makassar ke Denpasar.

Berdasarkan penuturan koordinator aksi, Abdurrahman, kala itu Irwan dipaksa turun oleh seorang pilot Garuda dengan nomor GA 607771 bernama Sumanto. Menurut Sumanto, orang tunanetra dilarang menaiki pesawat Garuda Indonesia.

“Pihak Garuda telah bersikap diskriminatif terhadap penyandang cacat dan tidak memahami Undang-Undang Penerbangan tahun 2009. Kami menuntut agar pilot Sumanto dipecat,” tegas Abdurrahman dalam orasinya.

Aksi puluhan orang yang tak bisa melihat dengan normal ini akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Garuda. Melalui Kepala Cabang Makassar, Rismon, Garuda Indonesia meminta maaf.

“Atas kejadian ini kami memohon maaf. Kejadian tersebut disebabkan awak kabin kami yang keliru. Sekali lagi kami mohon maaf,” tandas Rismon.

Setelah mendengarkan pernyataan Rismon tersebut, para pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Rencananya, mereka akan menyeret kasus ini ke lembaga hukum.

PERNYATAAN SIKAP ATAS MENINGGALNYA SEORANG TUNANETRA

2010-09-15T06:44:00.000-07:00

PERNYATAAN SIKAP
PERSATUAN TUNANETRA INDONESIA (PERTUNI)
ATAS TRAGEDI MENINGGALNYA SEORANG TUNANETRA
PADA ACARA OPPEN HOUSE PRESIDEN RI
DI ISTANA NEGARA, 10 SEPTEMBER 2010

1. Pertuni menyatakan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Sdr. Joni Malela, pada pelaksanaan Open House Presiden RI di Istana Negara 10 Setember 2010. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang paling damai di sisi Tuhan, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
2. Pertuni mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi Kepada Presiden RI atas berkenannya menerima para Tunanetra untuk menghadiri Open House yang diselenggarakan.
3. Terlepas dari apa penyebab yang sesungguhnya dari meninggalnya Sdr. Joni Malela tersebut, Pertuni menyesalkan tragedi tersebut, dan kiranya hal ini tidak akan terulang dimasa mendatang.
4. Pertuni menghimbau kepada semua pihak agar kiranya peristiwa tersebut tidak diperbesar dan tidak dipolitisir untuk hal-hal yang mengarah pada kepentingan tertentu.
5. Dalam hal pelaksanaan Open House tahun mendatang, hendaknya pihak Istana dapat meningkatkan pengamanan bagi para peserta, terlebih bagi kalangan berkebutuhan khusus seperti Tunanetra.
6. Pertuni mengusulkan kepada Bapak Presiden RI agar pada pelaksanaan Open House selanjutnya, hendaknya tidak dibarengi dengan pemberian santunan dan semacamnya, yang dapat mengurangi makna silaturahmi dan melenceng dari makna Idul Fitri.
7. Apabila selaku Presiden RI bermaksud tetap melanjutkan pemberian santunan, Infaq, Sodaqoh, zakat dan semacamnya, Pertuni mengusulkan agar kiranya dapat dilakukan dengan cara yang elegan yang lebih menghormati martabat kalangan tunanetra. Dalam hal ini PERTUNI mengusulkan agar pelaksanaan pembagian tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada lembaga ketunanetraan dengan tetap melakukan koordinasi dengan pihak Istana.
8. Jika bantuan tersebut berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan secara lebih nyata, hendaknya kepedulian tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tunanetra.
9. Pertuni menghimbau kepada segenap Tunanetra agar tidak menodai makna silaturahmi di hari Idul Fitri dengan hal-hal yang bersifat materi dan charity, serta mengedepankan etika dan tetap menghargai Istana sebagai simbol Negara.

Jakarta, 17 september 2010

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI)

DR. Didi Tarsidi, Ketua Umum

JADWAL PELATIHAN KOMPUTER DPP PERTUNI

2010-07-31T06:06:00.000-07:00

A. DPD NTT
1. Pembukaan
Tanggal 02 Agustus 2010 Pkl. 09.00 s.d 11.00 WIB
Proses/Pelaksanaan Pelatihan : Pkl. 13.00 s.d …..
2. Penutupan
Tanggal 06 Agustus 2010 Pkl. 15.00 s.d …..
3. Tempat Pelaksanaan Pembukaan/Pelatihan:
Jalan Matahari No. 60 Kupang
Hotel Ledetadu Penfui Kupang
4. Jumlah Peserta: 42 Orang
Terdiri dari:
• Utusan Pengurus DPD, DPC Pertuni se-NTT
• Utusan Lembaga
• Utusan anggota, Guru, dan Kader

B. DPD Bali
1. Pembukaan
Tanggal 09 Agustus 2010 Pkl. 09.00 s.d 11.00 WIB
Proses/Pelaksanaan Pelatihan : Pkl. 13.00 s.d …..
2. Penutupan
Tanggal 13 Agustus 2010 Pkl. 15.00 s.d …..
3. Tempat Pelaksanaan Pembukaan:
Aula SLBN Denpasar Jl. Serma GedeNo. 11
Tempat Pelaksanaan pelatihan:
Renon Denpasar
4. Jumlah Peserta: 16 Orang
Terdiri dari:
• Utusan Pengurus DPD, DPC Pertuni se-Bali
• Utusan Lembaga
• Utusan anggota, dan Guru

C. DPD DI Yogyakarta
1. Upacara Pembukaan dan acara buka puasa bersama
Tanggal 16 Agustus 2010 Pkl. 19.00 s.d 21.00 WIB
2. Penutupan
Tanggal 20 Agustus 2010 Pkl. 15.00 s.d …..
3. Tempat Pelaksanaan Pembukaan/Pelatihan:
Hotel Satya Graha Jalan Veteran Yogyakarta
4. Jumlah Peserta: 16 Orang
Terdiri dari:
• Utusan Pengurus DPD, DPC Pertuni se-DI Yogyakarta
• Utusan Lembaga
• Utusan anggota, dan Guru

D. DPD Jawa TImur
1. Pembukaan
Tanggal 22 September 2010 Pkl. 09.00 s.d 11.00 WIB
Proses/Pelaksanaan Pelatihan : Pkl. 13.00 s.d …..
2. Penutupan
Tanggal 26 September 2010 Pkl. 15.00 s.d …..
3. Tempat Pelaksanaan Pembukaan/Pelatihan:
Aula BK3S
4. Jumlah Peserta: 30 Orang
Terdiri dari:
• Utusan Pengurus DPD, DPC Pertuni se-Surabaya
• Utusan Lembaga
• Utusan anggota, Guru, dan Kader

Seminar Wirausaha Menuju Tunanetra Mandiri dan Sukses

2010-07-20T05:27:00.000-07:00

Seminar Wirausaha Menuju Tunanetra Mandiri dan Sukses

Seminar diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Pertuni pada Hari Selasa 20 Juli 2010 Jam . 09.00 s.d 16.00 di Gedung Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Ruang Komisi Utama Lantai 3 Jl. M.H.Thamrin Kav.8 Jakarta Pusat.

Pembicara dan narasumber

Pembicara/narasumber yang menyampaikan materinya adalah :
1. Prof Dr. Suhardi (Dosen Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta)
2. Dr. Adi Sasono (Ketua Dewan Penasehat Dewan Koperasi Indonesia)
3. Dr. Hartojo Wignjowijoto (Ketua Lembaga Studi Kapasitas Nasional).
4. Bapak Bob Sadino (Pengusaha sukses dan pemilik Kemchik)

Peserta

Seminar dihadiri oleh lebih dari 100 orang tunanetra dan mitra bakti dari DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Bentuk kegiatan

Seminar dibagi ke dalam 2 sesi.
Sesi pertama berbentuk panel, menampilkan tiga orang pembicara, dengan topik “Sistem perekonomian yang dihadapi bangsa Indonesia merupakan tantangan bagi para tunanetra untuk hidup mandiri dan produktif “ sedang sesi kedua dengan satu orang narasumber utama (Bapak Bob Sadino), dengan topik “ Menuju wirausaha tunanetra sukses”

Dari NFB Convention 2010

2010-07-12T03:28:00.000-07:00

Dari NFB Convention 2010

Tolhas Damanik, mitra-jaringan@yahoogroups.com, Sunday, July 11, 2010 8:19 PM

Hello Rekan, berikut lanjutan dari cerita dari arena NFB Convention 2010. O, iya, saat ini aku sudah kembali lagi ke Athens setelah menghadiri convention.

Secara garis besar, 5 hari kegiatan NFB Convention berisi pemaparan tentang berbagai issue yang menarik untuk dibahas sepanjang tahun, karena memang NFB Convention diselenggarakan setiap tahun. Banyak sekali pembicara menarik yang diundang dalam Convention ini. Diantaranya perwakilan dari Department of the National Education, perwakilan dari Presiden Obama, perwakilan dari Library of Congress, Perwakilan dari pembangun software seperti Adobi, tunanetra yang mengilhami pembuatan mobil accessible, perwakilan dari Humanware yang merupakan perusahaan partner NFB dalam tehnologi literasi, perwakilan dari guru siswa tunanetra, perwakilan dari perpustakaan-perpustakaan braille dan digital book, prwakilan dari perusahaan yang menerima tunanetra untuk bekerja, department tenaga kerja, dan sebagainya. Hampir semua pembicara yang hadir mewakili institusinya adalah direktur atau orang nomor satu dari tiap institusi. Inilah yang membuat kesan, bahwa posisi tawar NFB di US memang luar biasa. Kegiatan ini juga berkesempatan diliput secara life oleh CNN. Di ruangan yang lain, terdapat berbagai pameran seperti dari produser alat-alat ketunanetraan, serta dari perusahaan yang menjadi sponsor kegiatan. Beberapa stand yang saya kunjungi adalah stand NFB National Center, NFB student Center, Humanware, Freedom Scientific, Departemen hukum (saat itu membuka pameran untuk menjaring tenaga kerja tunanetra), departemen tenaga kerja, departemen pendidikan, dan sebagainya. Sayang pameran ini nggak dibuka sepanjang hari, sehingga tidak banyak waktu untuk bertanya pada penjaga pamerannya karena waktunya sangat terbatas. Setiap hari juga dilakukan pengundian doorprice, karena hampir tiap negara bagian dan juga sponsor menyediakan doorprice. Aku sendiri beruntung mendapatkan doorprice yang disediakan oleh negara bagian colorado. Doorprice nya memang luar biasa, dari uang sebesar USD 25 sampai USD 2500, paket perjalanan wisata ke Yunani dengan kapal pesiar, Braille display, Victor Reader Streem, HD Card, dan sebagainya. Pada malam terakhir juga dibacakan nama-nama penerima beasiswa dari NFB, yang jumlahnya ada sekitar 45 siswa. Siswa penerima bea siswa memang luar biasa, mereka ada yang kuliah di tehnik computer, astronomi, matematika dan statistik, fisika, hukum, musik, tehnik industri, pendidikan, dan sebagainya, yang rata-rata untuk program master dan Ph.D.

NFB Convention tidak bertujuan untuk memilih presiden. Aku kira presiden NFB sekarang (Dr. Marc Maurar) telah menjadi presiden hampir sekitar 15 tahun. NFB berpendapat, mereka tidak memerlukan untuk terus menerus berganti presiden, karena menurut mereka, posisi presiden tidak lebih dari posisi leader, sementara semua pekerjaan dapat dikerjakan secara bersama-sama. Tiap negara bagian memang memiliki paling sedikit 2 perwakilan di kepengurusan nasional NFB. Dr. Maurar ini memang orang yang cukup karismatik, dan kupikir wajar akhirnya dia tetap memimpin NFB sekian lamanya. Setiap dia tampil berbicara, semua orang terkesima mendengarkan dia, dan dia selalu mendapatkan sorak-sorai dan tepuk tangan hadirin. Dia cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi tunanetra, tetapi juga sering diundang ke gedung putih oleh presiden, yang berarti dia punya hubungan baik dengan pemerintah. Aku berkesempatan bertemu dengan dia di sela-sela aktifitasnya memimpin sidang.

Pada satu setengah jam pidato penutupannya, Dr. Maurar kembali memberikan garis besar dari seluruh hasil convention. Dia banyak sekali melontarkan kritik pada berbagai fihak dalam pidato penutupannya, yang sering diiringi tepuk tangan dan sorak sorai hadirin. Beberapa hal yang menjadi kritik beliau adalah tentang pentingnya memperhatikan definisi blind kembali. Beliau menyoroti riset yang sering kali didasari oleh pandangan tentang ketunanetraan dari sudut keterbatasan fungsi, atau yang beliau sebut sebagai devisit model. Beliau mendorong penelitian tentang tunanetra didasari oleh pengoptimalan potensi dan kemampuan tunanetra di berbagai bidang. Beliau juga mengkritik keras tentang pandangan mengenai low vision. Menurut beliau, low vision hendaknya diberi kesempatan untuk memilih sendiri jati dirinya. Tidak ada orang yang bisa memberikan pilihan tentang bagaimana mereka harus hidup selain mereka sendiri. Itu sebabnya, Low vision juga harus mendapatkan layanan sama seperti tunanetra lainnya, supaya mereka tetap b isa memilih yang terbaik. Mereka juga harus diajarkan braille supaya mereka punya banyak pilihan pada literasi. Istilah legally blind menurut Dr. Maurar hanyalah mengesankan seolah-olah menjadi buta total adalah sebuah bencana. Masyarakat cenderung ingin melihat bahwa kondisi low vision adalah lebih baik daripada buta total. Padahal kondisi low vision sebenarnya psichologically mungkin lebih menyulitkan. Menurut Dr. Maurar, kebutaan adalah kebutaan, apapun kondisinya, dan semua anggota NFB tetap bangga menjadi seorang yang tunanetra. Kritik yang lain adalah mengenai para guru pengajar braille, menurut beliau, para guru tidak cukup hanya sekedar mengerti braille dan mengajarkannya pada siswa tunanetra. Para guru haruslah orang yang betul-betul mengerti braille dan terlatih, sehingga dia mampu mengajarkan braille pada semua siswa tunanetra, termasuk yang tunanetra ganda. Di US, terdapat test yang dapat mengukur kemampuan para tunanetra dalam membaca braille. Test ini disarankan diikuti oleh semua tunanetra untuk mengetahui kemampuan mereka menggunakan braille, ketika mereka masuk ke sekolah. Semua siswa hendaknya sudah mampu membaca dan menulis braille dengan baik pada kelas 3 sekolah dasar. Pada bagian lainnya, Dr. Maurar memberi garis besar pada upaya advokasi NFB pada kasus-kasus diskriminatif yang terjadi pada anggotanya. Salah satu kasus yang dibahas adalah tentang beberapa mahasiswa hukum yang tidak diperkenankan menngikuti ujian lisensi pengacara menggunakan screen reader. Fihak penyelenggara hanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti ujian dengan pembaca. Dr. Maurar tidak melihat adanya alasan jelas mengapa panitia ujian tidak memberi kesempatan pada mereka untuk mengikuti ujian dengan screen reader. Dr. Maurar mengatakan bahwa NFB akan mengerahkan pengacara dari NFB, dan akan membuat para tunanetra memenangi kasus itu. Kemajuan di bidang tehnologi, melalui ditemukannya K NFB Reader Mobil, dan akan diluncurkannya mobil aksesible membuktikan, bahwa mimpi tunanetra adalah nyata. Dr. Maurar menekankan, tiadak ada kata tidak mungkin, jika semua orang mau bekerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pidato Dr. Maurar ini memang luar biasa, hampir tiap 5 menit hadirin bertepuk tangan dan bersorak sorai, hingga pada akhir pidatonya, hadirin bertepuktangan panjang, berdiri, memberikan yel-yel NFB, NFB, NFB, dan menyanyikan lagu mars NFB... Pidato penutupan ini memang mencerminkan betul peran NFB sebagai advokator hak-hak tunanetra dan posisi tawar kuat NFB di US. saya sedang mencoba untuk mendapatkan dokumentasi pidato dari Dr. Maurar ini, karena menurut saya cukup bagus sekali. Tahun depan NFB Convention akan diselenggarakan di Ontario Canada. Mudah-mudahan saya bisa ikut lagi..hehe... tapi ya saya juga jadi ingin ikut sidangnya PERTUNI, soalnya belum pernah ikut ..haha...

Sisi lain dari NFB Convention adalah bagaimana kami di tiap negara bagian harus mengumpulkan dana untuk keperluan perjalanan ke Convention dan akomodasi sebelum kami berangkat ke Dallas. Di Ohio, kami menyelenggarakan penggalangan dana untuk tiap peserta yang akan berangkat. Dr. JW Smith, Presiden NFB Ohio mengkoordinatori penggalangan dana melalui pergelaran Jazz band beberapa waktu yang lalu. Bayangkan, saking semangatnya si professor ini mengirimkan utusan dari Ohio, pada saat acara beliau juga masih berkesempatan menjual coklat kepada peserta convention. Saya merasa Dr. Smith ini juga adalah pemimpin yang luar biasa. Dia tidak pernah memberikan perintah, tapi langsung bekerja. Di arena convention, dia berteriak-teriak menjajakan coklatnya..hehe....dan dari penjualan coklat selama convention, dia mendapatkan dana sebesar USD 400. Kami juga akan menyelenggarakan rapat pada november tahun ini untuk regional Ohio. Beberapa NFB member sedang mendekati saya untuk bisa memimpin NFB Chapter Athens. Mereka belum tahu kalau saya sudah selesai kuliah...hehe... lucu ya kalau warga US tidak menjadi pemimpin di wilayahnya sendiri, sama kalau PERTUNI presidennya diserahkan pada orang dari negara lain..haha...:)

Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan pertuni juga bisa menyelenggarakan rapat besar yang bisa dihadiri seluruh tunanetra se Indonesia..haha.... Kita tetap punya semangat sama seperti semangat peserta NFB COnvention, karena sebenarnya area kepedulian kita juga sama...

Salam
Tolhas Damanik

Hasil Pertemuan dengan KOMNAS HAM tentang Sinetron 3 Mas Ketir

2010-07-06T05:01:00.000-07:00

Hasil Pertemuan dengan KOMNAS HAM tentang Sinetron 3 Mas Ketir
Dikutip dari tulisan Rachmita MH, Mitra-Jaringan, Tuesday, July 06, 2010 1:16 PM

Pihak yang hadir :

Dari DPO :
PPCI _ Sdr Heppy
Gerkatin _ Sdr Afrizal
Pertuni _ Mahreta Maha
Sehjira _ Ibu Mitha, Revita dan Frenia (GEMPITA sebagai fasilitator/interpreter)
Portupencanak _ ibu-ibu perwakilan dari organisasi orang tua penyandang cacat ganda

Dari Global TV:
Ibu Betty dan Riza (Corporate Secretary)

Dari Multivision (Rumah Produksi 3 Mas Ketir)
Anjasmara (produsen pelaksana)
Maritia shamas (tim kreatif)

Dari Komnas Ham (Mediator):
Saharuddin Daming(Komisioner Komnas Ham)
Andri Wahyu (staf Mediasi)
Ibu Hidayah (Pemantauan)

Hasil :

Telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak untuk menyelesaikan dengan damai perselisihan yang terjadi terkait dengan penayangan sinetron 3 Mas Ketir sebagai berikut :
1. Sinetron 3 Mas Ketir telah stop tayang semenjak 8 Juni 2010.
2. Sebenarnya niat dari Multivision dalam pembuatan tayangan yang terkait dengan disabilitas adalah dengan niat baik untuk mengedukasi masyarakat, namun mereka menyadari kesalahan mereka dengan tidak melibatkan PENDI untuk berdiskusi terlebih dahulu dan untuk itu mereka meminta maaf karena telah menyinggung beberapa pihak.
3. Untuk kedepannya pihak Multivision akan berdiskusi terlebih dahulu apabila ingin memproduksi tayangan yang serupa.
4. Pihak Global TV juga telah meminta maaf, mereka sebenarnya termasuk televisi yang mendukung gerakan disabilitas ( TV yg turut memuat profil Bpk Saharudin Daming (Tuna Netra) sebagai Komisioner KOMNAS HAM)
5. DPO-DPO yang terkait telah menerima permohonan maaf dari Global TV dan Multivision untuk kemudian tidak akan memperkarakan hal ini ke pengadilan.

Sekian, mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk lebih sensitif terhadap isu-isu yang terkait dengan kaum marjinal dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam pekerjaan kita.

Cheerz...^_^

Workshop Bimbingan Karir Pertuni Jawa Tengah

2010-06-28T03:37:00.000-07:00

Workshop Bimbingan Karir Pertuni Jawa Tengah

mitra-jaringan - Monday, June 28, 2010 12:18 PM

Alhamdulillah, DPD PERTUNI Jateng yang didukung oleh DPP PERTUNI telah berhasil menyelesaikan workshop bimbingan karir sejak tanggal 25 -27 Juni 2010.

Acara yang diadakan di aula BLPT Semarang ini diikuti oleh 31 orang tunanetra usia sekolah menengah. Tujuan acara ini adalah membuka wawasan tunanetra usia pelajar untuk sekolah di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada pun fasilitator dalam acara ini adalah mbak Agung yang selain sebagai psykolog, juga tunanetra sehingga lebih mendekatkan pada alam pikiran tunanetra.Selain fasilitator utama yang juga seorang tunanetra, tokoh yang diundang untuk menceritakan kisah sukses perjalanan hidupnya pun tunanetra, yaitu mbak Aria dan pak Yanto. Mbak Aria sebagai seorang tunanetra asal Semarang yang sekarang menjadi staff Public Relation Yayasan Mitra Netra di Jakarta memunyai pengalaman hubungan internasional dalam kaitannya dengan Yayasan Mitra Netra sebagai tempat ia bekerja dan sebagai Ketua 3 DPP PERTUNI . Pak Yanto yang juga tunanetra, mempunyai kantor advokat di Bandung, Jakarta, dan Pulau Batam. Pak Yanto juga menjadi General Manager di 4 perusahaan di Pulau Batam.

Pikiran tunanetra yang pada umumnya hanya menjadi pemijat mulai terkuak dengan kehadiran para tokoh tunanetra itu. Hal ini terbukti dengan pengakuan Ayu, salah seorang tunanetra asal Kudus yang berkata kepada istri saya, bahwa ia ingin sekolah yang tinggi agar lebih cerah hidupnya.

Memang tidak mudah dalam usaha membuka pola pikir tunanetra yang selama ini telah kokoh tertanam dalam diri tunanetra dan masyarakat. Namun marilah kita berjuang bersama demi kemajuan tunanetra dan bangsa Indonesia kita.

Mr. Suryandaru, S.H.
ndarusurya@yahoo.co.id & ndarusurya@gmail.com
http://suryandar.blogspot.com
Mobile :+6281325885858

Membangun Peradaban dengan Menghargai Perbedaan

2010-06-15T05:25:00.001-07:00

Membangun Peradaban dengan Menghargai Perbedaan

Aria Indrawati - mitra-jaringan@yahoogroups.com, Tuesday, June 15, 2010 11:33 AM

Melalui kegiatan berkesenian,
UIN Sunan Kalijaga Mengalirkan Idiologi Inkllusi Di Jogja.

“Inklusi Dalam Seni Dan Budaya”, begitu tema yang dipilih, saat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta mensyukuri dan merayakan tiga tahun berdirinya “Pusat Studi dan Layanan Difabel PSLD”. Berbagai jenis kesenian ditampilkan. Karawitan, pantomim, pembacaan puisi dan cerpen, tari serta band. Para pelakunya adalah seniman-seniman yang menyandang disabilitas bersama para sahabat yang bukan penyandang disabilitas. Begitulah cara universitas ini menggelorakan dan mengalirkan idiologi inklusi ke seluruh penjuru kampus dan sekitarnya. Acara diselenggarakan di halaman kampus timur, rabu 10 Juni. Pada kesempatan ini, UIN Jogja yang diwakili oleh rektornya, Prof Dr. Amin Abdullah, juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang diwakili oleh Ketua Umumnya Dr. Didi Tarsidi , untuk mempercepat pengembangan PSLD di universitas tersebut.

UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta adalah universitas pertama di Indonesia, yang dengan kesadaran dan inisyatifnya sendiri, merintis pusat layanan untuk mahasiswa penyandang disabilitas. Ini dapat terjadi karena universitas ini memiliki rector dan beberapa dosen-dosen muda, yang sekembali mereka dari belajar di luar negeri berupaya menumbuhkan semangat “inklusi” di almamater mereka. Telah banyak pejabat dan orang-orang terpelajar di negeri ini belajar dan bepergian ke luar negeri. Namun, tak banyak yang benar-benar mau mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dan lihat dari manca Negara di Negara sendiri.

Apa yang mereka pelajari dan lihat di sana adalah bahwa, universitas menyediakan layanan khusus bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yaitu mereka yang menyandang disabilitas, apa pun jenisnya.

Pertuni mencatat sudah sejak tahun enampuluhan tunanetra di Indonesia mulai, dengan usaha keras mereka sendiri, menempuh studi di perguruan tinggi. Sebagian berhasil menyelesaikannya, dan sebagian lain tidak, berhenti di tengah jalan karena tak kuasa menembus tebalnya hambatan, yaitu belajar tanpa dukungan system layanan khusus; Bagi mereka yang berhasil, itu karena dukungan keluarga yang sangat baik atau, karena memiliki daya juang yang luar biasa, sehingga dengan kreativitas yang dimiliki, mereka berhasil menembus hambatan.

Idiologi inklusi dalam pendidikan yang memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi para penyandang disabilitas untuk menempuh studi di sekolah umum dan perguruan tinggi masuk ke Indonesia pada tahun 1998

Di tingkat pendidikan dasar dan menengah, dorongan untuk menyediakan sarana dan layanan khusus bagi siswa penyandang disabilitas agar mereka dapat bersekolah di sekolah umum telah makin meningkat. Hal ini terjadi karena peran aktif organisasi non pemerintah baik dalam maupun luar negeri, yang secara bertubi-tubi memberikan dorongan, desakan serta bantuan baik dana maupun tenaga ahli agar Indonesia mulai membangun system pendidikan inklusi. Hasilnya pun mulai dirasakan, meski baru sangat sedikit.

Namun, Pertuni merasakan upaya peningkatan kualitas hidup tunanetra melalui pendidikan ini belum memberikan dampak yang berarti. Di samping karena jumlahnya pun belum ada peningkatan secara signifikan, juga karena gerakan mendorong peningkatan kualitas pendidikan ini baru di tataran pendidikan dasar dan menengah.

Olehkarenanya, melalui kerja sama dengan International Council of Education for People with Visual Impairment (ICEVI) dan The Nippon Foundation (TNF,), sejak tahun 2006 Pertuni mengkoordinatori gerakan kampanye kesadaran bertajuk “higher education for students with visual impairment”.

Setelah sebelumnya bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), kali ini, organisasi kemasyarakatan tunanetra di Indonesia ini menjalin kerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Yang membedakan UIN Jogjakarta dengan ketiga universitas lainnya yang telah bekerja sama dengan Pertuni adalah, jika ketiga universitas tersebut baru memulai rintisan pusat layanan untuk mahasiswa tunanetra setelah mendapat dorongan dan stimulasi dari Pertuni, sedangkan UIN Jogjakarta telah memulainya atas inisyatif sendiri. Bersama Pertuni, setelah mengadakan pagelaran seni tersebut, PSLD UIN Sunan kalijaga akan menyusun panduan, bagaimana layanan di perguruan tinggi seharusnya mengakomodasikan kebutuhan khusus mahasiswa penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan pusat layanan untuk mereka. Buku panduan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta, agar entitaas pendidikan tinggi ini “lebih ramah” pada para penyandang disabilitas, dan memungkinkan mereka menjadi bagian dari proses belajar mengajar di sana.

Setelah mulai dengan pengembangan konsep, menghimpun masukan dari stake holder terkait serta menyiapkan alat-alat yang minimal dibutuhkan -- proses ini berlangsung selama kurang lebih dua tahun sejak tahun 2005, akhirnya, pada 2 Mei 2007, bertepatan dengan peringatan hari Pendidikan Nasional Hardiknas, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta secara resmi melahirkan Pusat Studi dan Layanan Difabel (mahasiswa dengan disabilitas) – PSLD.

Kini PSLD telah berumur tiga tahun. Ia terus bergerak, mengalirkan semangat dan idiologi inklusi ke seluruh penjuru universitas; dewan senat perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, staf administrasi, petugas keamanan, perpustakan serta masjid kampus. Berawal dari penyediaan alat-alat teknologi adaptif guna membantu tunanetra mengakses referensi dan informasi, Perlahan tapi pasti, semangat inklusi ini terus mengalir ke sudut kampus, hingga akhirnya ia menyatu dengan gerak, langkah, tarikan serta hembusan nafas, pikiran dan kata-kata.

Lahirnya idiologi inklusi, yang mempersepsi penyandang disabilitas sebagai bagian dari perbedaan, setara dengan perbedaan bangsa, ras, agama, suku, bahasa, serta gender, adalah tahapan penting dari perkembangan peradaban manusia. Dengan idiologi ini, penyandang disabilitas diakui keberadaanya, dihargai, dilindiungi serta dipenuhi segala kebutuhan khususnya; tak sebagaimana sebelumnya, mereka dipisahkan dari masyarakat, ada tapi dianggap tak ada, diabaikan dan distigmakan sebagai mahluk-mahluk yang tak berdaya.

Pertanyaan kita semua, berapa banyak universitas di negeri ini yang seperti UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta? Setelah berlonba-lomba menjadikan kampus mereka “berstandar internasional” yang antara lain ditandai dengan makin mahalnya biaya pendidikan tinggi, pernahkah mereka berpikir bahwa universitas yang berstandar internasional itu harus menyediakan fasilitas khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas?

Dengan mengaplikasikan idiologi inklusi di kampusnya, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta telah menyatakan dirinya sebagai lembaga pendidikan, yang melahirkan generasi muda yang mengerti bagaimana menghargai perbedaan.

Dapatlah dimengerti jika didalilkan bahwa, tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa antara lain dapat diukur dengan “bagaimana masyarakat dan bangsa tersebut memperlakukan para penyandang disabilitas”,; diperlakukan secara adil atau diabaikan, atau bahkan didiskriminasikan?

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:
Pusat Studi dan Layanan Difabel PSLD UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta:
1. Ibu Andayani: 085228626333
2. Bapak Asep: 08159292272
Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni):
Aria Indrawati: 081511478478

Musda V Pertuni Daerah Bali 13-14 Juni 2010

2010-06-14T07:55:00.000-07:00

Musyawarah Daerah ke-5 Pertuni Daerah Bali diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 13-14 Juni 2010. Untuk masa bakti 2010-2015, I Gede Widiasa terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus (DPD) Pertuni Daerah Bali, dan Komang Apel Laksana Putra terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda).

Beasiswa Dompet Dhuafa Republika bagi Mahasiswa Tunanetra yang Sedang Menyusun Skripsi

2010-05-27T18:48:00.000-07:00

Dompet Dhuafa Republika, melalui DPP Pertuni, menawarkan beasiswa bagi mahasiswa tunanetra yang sedang menyusun skripsi.

Persyaratan:
1. Beragama Islam;
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
4. Fotokopi Kartu Keluarga;
5. Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kelurahan;
6. Bab I (Pendahuluan) skripsi;
7. Surat pernyataan dari kampus yang menyatakan mahasiswa ybs terdaftar dan sedang menyusun skripsi;
8. rincian biaya penyusunan skripsi;
9. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Ketua DPC atau DPD Pertuni setempat;

Berkas permohonan dikirimkan ke sekretariat DPP Pertuni:
Jl. Raya Bogor km.19, Ruko Blok Q No. 13-L, Kramat Jati, Jakarta Timur 13510

Hasil Seleksi Nasional Lomba Mengarang Esai Braille Onkyo 2010

2010-05-26T05:03:00.001-07:00

Tim Seleksi Nasional Lomba Mengarang Esai Braille Onkyo, yang disponsori oleh Onkyo Corporation dan The Braille Mainichi Newspaper, diselenggarakan oleh World Blind Union Asia Pacific, telah memilih lima esai terbaik di antara 13 esai yang masuk.

Kelima esai terbaik tingkat nasional tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikirim ke Panitia Seleksi tingkat Asia Pacific untuk diperlombakan dengan esai dari negara-negara lain. Hasilnya akan diumumkan pada bulan Nopember 2010.

Kelima esai terbaik tingkat nasional itu adalah sebagai berikut:

No.
Judul Karangan
Penulis
Grup

1
Menguntai Mutiara Kehidupan
Jenni Heryani
Group B

2
Melangkah Bersama Braille
Neni Siti Nuraini
Group A

3
Rahasia Simbol Masa Lampau
Atung Yunarto
Group B

4
Braille dalam Kegiatan Sehari-hari
Deasy Tresnawati Sari Dewi
Group A

5
Kesaksian Mantan Pencela Braille
Hardi Prayitno
Group B

ANEKSI Edisi Juli-Desember 2009

2010-05-25T20:06:00.000-07:00

Aneka Informasi Kegiatan Persatuan Tunanetra Indonesia
Edisi Juli-Desember 2009

Editor: Mahretta Maha, S.H., Wakil Sekretaris Jenderal DPP Pertuni

Dari Redaksi

Halo apa kabar teman-teman pembaca ANEKSI ?
Pertama-tama ijinkanlah kami, Redaksi ANEKSI penghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Permohonan maaf kami atas keterlambatan terbitnya ANEKSI pada tahun ini. Semoga kiranya keterlambatan kami ini dapat membuat teman-teman semakin menanti-nantikan edisi selanjutnya dari ANEKSI.

Pada edisi kali ini ANEKSI kita akan menampilkan kegiatan MUNAS ke 7 PERTUNI, HIPENCA 2009 dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman pengurus daerah dan cabang.
Terima kasih kami ucapkan bagi daerah dan cabang yang senantiasa mengirimkan laporan semesternya guna menambah Aneka dalam informasi kita.
Kami juga masih mengharapkan bagi teman-teman daerah dan cabang lainnya yang belujm mengirimkan laporan semester agar mengirimkannya ke DPP Pertuni.
Bagi teman-teman daerahdan cabang yang memiliki kegiatan yang sangat bermanfaat dan inovatif serta ingin dimuat didalam ANEKSI PERTUNI juga dapat mengirimkannya ke DPPP Pertuni.

Redaksi berharap agar kiranya isi dari ANEKSI kali ini dapat lebih memberikan inspirasi bagi kita dalam memperjuangkan hak-hak bagi tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai warga negara yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi disegala aspek penghidupan.

I. MUNAS VII DPP PERTUNI

Pada tanggal 21-25 Juni 2009 DPP Pertuni telah berhasil mrnyrlrnggarkan Munasnya yang ke 7 di Asrama Haji Podok Gede selama 3 hari yang di buka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla .
Dalam MUNAS yang dihadiri dari 21 DPD dan 130 DPC telah memilih kembali Sdr. DR. Didi Tarsidi, M.Pd sebagai Ketua Umunm Pertuni periode 2009-2014 dan Sdr. A. Joni Watimena sebagai Ketua Deperpus Pertuni masa bakti 2009-2014..
Untuk memberi pedoman kepada Pengurus Pertuni masa bakti 2009-2014 dalam upayanya mencapai tujuan organisasi, maka dalam Munas VII disusunlah Garis-garis Besar Program PERTUNI periode 2009-2014 yang mengacu pada visi dan misi PERTUNI yang meliputi bidang-bidang berikut :
1. Pendidikan dan Pemberdayaan
2. Aksesibilitas fasilitas publik
3. Aksesibilitas informasi, komunikasi dan teknologi
4. Aksesibilitas layanan publik
5. Perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja
6. Advokasi hukum
7. Kampanye kesadaran masyarakat
8. Pemberdayaan organisasi

Dalam menjalankan tugasnya lima tahun kedepan Ketua Umum dibantu oleh :
1. Ketua I, Mohamad Otje Soedioto, S.H.
2. Ketua II, Yakobus Tri Bagio, M.Pd.
3. Ketua III, Aria Indrawati, S.H.
4. Sekretaris Jenderal, Bayu Iwan Yulianto
5. Bendahara Umum, Yanto Pranoto, S.H.
6. Wakil Sekretaris Jenderal, Mahretta Maha, S.H.
7. Wakil Bendahara Umum, Permas Alamsyah

Dan para Ketua Departemen :
1. Ketua-ketua departemen di bawah koordinasi Ketua I:
a. Ketua Departemen Pemberdayaan Daerah dan Cabang, Furqon Hidayat, S.Pd.
b. Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan, Rina Prasarani
c. Ketua Departemen Perlindungan Hak-hak Hukum, DR. Saharudin Daming, M.H.
d. Ketua Departemen Kepemudaan, R. Ismail Prawira Kusumah, S.Sos.I.
e. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Sri Barwati Hanifah,S.Pd.

2. Ketua-ketua Departemen di bawah Koordinasi Ketua II:
a. Ketua Departemen Pendidikan dan Rehabilitasi, Vina Ridhwan
b. Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Wira-usaha, Dedi Mulia, S.Pi. M.Pd.

Untuk menjalankan tugas-tugas yang diemban oleh DEPERPUS Bapak Joni Watimena dibantu oleh :
1. Sekretaris merangkap anggota : Usup Supendi
2. Anggota : Drs. Edwin Wiluya Sirath
3. Anggota : Slamet Riyanto
4. Anggota : Edi Sunarya Kuswara
1.

II. Kegiatan DPP PERTUNI pasca MUNAS VII
PERTUNI mengunjungi CIKEAS
Pada tanggal 3 Juli 2009 Pertuni diterima oleh Presiden RI pada kesempatan audiensi dan silahturahmi di Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut delagasi Pertuni yang berkekuatan sekitar 300 orang, melaporkan dan menyerahkan hasil MUNAS VII kepada Presiden melalui Ketua Umum. Dalam kesempatan tersebut pula Presiden RI menyampaikan apresiasi dan dukunganya terhadap Pertuni, berikut program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan diakhir acara Bapak Presiden berkenan berjabatan tangan dengan para tunanetra.

II. PELATIHAN KOMPUTER BICARA BAGI TUNANETRA

Diawal tahun 2010 ini DPP Pertuni telah berhasil menyelenggarakan Pelatihan Komputer Bicara bagi tunanetra selama 2 minggu (8-19 Maret 2010) untuk 2 angkatan dengan 15 peserta tiap angkatan dari wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Pelatihan ini diadakan di Sekretariat PERTUNI.

Diharapkan DPP PERTUNI dapat terus melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan daerah-daerah yang lain.

I. Kegiatan PERTUNI di Daerah

Berikut ini kami akan paparkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman PERTUNI didaerah berdasarkan semester yang telah dikirimkan ke DPP PERTUNI.
Kami harap kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada teman-teman daerah lainnya dalam mengupayakan visi dan Misi PERTUNI

DKI Jakarta

Pada bulan Juli 2009 Mendapat bantuan 1 unit printer braille dari Wapres Jusuf Kalla, sebelumnya telah menerima 1 unit PC Komputer Multimedia dan 1 unit Duxbury dari Wapres dan menerima bantuan tongkat putih dari Lions Club Indonesia. Kita ucapkan selamat kepada DPD PERTUNI DKI Jakarta

Prestasi yang luar biasapun diraih oleh PERTUNI DKI Jakarta pada tahun 2009, dengan dipercayanya menjadi Ketua Peringatan HIPENCA tingkat Propinsi DKI Jakarta yang Acara Puncaknya diadakan di TMII yang dihadiri oleh Menteri Soasial RI dan Gubernur DKI Jakarta. Pada acara ini pula dibagikan 1000 paket bantuan natura/sembako kepada para penyandang cacat sewilayah DKI Jakarta.
Berbagai kegiatan HIPENCA al :
- Sosialisasi Perundang-undangan Penca
- Dialog interaktif melalui media
- Aksi Damai

Dibidang kerohaniaanpun DPD PERTUNI DKI Jakarta pada tahun ini melakukan :
- Mengadakan pesantren ramadhan tunanetra pada tanggal 4-6 nop 2009 yang dibuka oleh Kasubdit Yanrehsos Dinas Sosial Prop. Dki Jakarta.
- Mencetak buku Hadist Arbain dalam huruf braille.
- Menyelenggarakan amal sosial Ramadhan dengan membagikan bingkisan kepada 200 orang anggota PERTUNI dari 5 wilayah bekerjasama dengan Yayasan Kartika Destarata.

Dibidang Pendidikan DPD Pertuni DKI Jakarta melanjutkan pemberian beasiswa yang berasal dari British Petroleum (BP) kepada 25 orang putra putri keluarga tunanetra.

DPD PERTUNI Sumatera Utara

DPD Pertuni Sumatera Utara pada tahun ini berhasil mengadakan pelatihan kursus ilmu Alqur’an dan tafsirnya dikalangan tunanetra bekerjasama dengan Badan Amil Zakat daerah Sumatera Utara (BAZDA) dan berhasil mendaftarkan 12 orang anggotanya menjadi anggota perpustakaan SUMUT dan difasilitasi Bapak Kepala perpustakaan secara gratis.
Telah melaksanakan Musda ke VI pada tanggal 25-27 April 2010 dengan Ketua DPD terpilih masa bakti 2010-2015 Sdr. Chairul dan Ketua Depercab terpilih masa bakti 2010-2015 Sdr. Abdul Rahman Rambe.

DPD Pertuni DIY

Telah melaksanakan Musda pada tanggal 24-25 April 2010 dengan Ketua DPD terpilih masa bakti 2010-2015 Sdr. Sardi dan Ketua Deperda terpilih masa bakti 2010-2015 Sdr. Ahmad Sholeh, M.Si.

DPD PERTUNI Lampung

Pada Tahun ini DPD PERTUNI Lampung telah melaksanakan Musda ke V pada tanggal 23 Desember 2009 yang diikuti 72 orang peserta. Terpilih Ketua DPD PERTUNI Propinsi Lampung masa bakti 2009-2014 Sdr. Ridwan Efendi dan Ketua Deperda Sdr. Jono dan disertai perpindahan Sekretariat DPD Pertuni Lampung ke Jl. Teuku Umar Gg. Balau/Tunggul Ametung No. 25 Kedaton Bandar lampung.

DPD PERTUNI Sumatera Selatan

Pada Tahun ini DPD PERTUNI Sumatera Selatan telah melaksanakan Musda ke V pada tanggal 28 Desember 2009. Terpilih Ketua DPD PERTUNI Propinsi Sumatera Selatan masa bakti 2009-2014 Sdr. Muchtar S.Sos dan Ketua DEPERDA terpilih Sdr. Ahmad Sopan Amilin untuk masa bakti 2009-2014.

DPC PERTUNI Tabanan

Pada tanggal 25-26 April 2009 menyelenggarakan seminar Self Development Training “ Kecerdasan emosi dalam membangun sikap kerja positif bagi penyandang cacat netra” di Hotel Tabanan, Bali. Dengan menghadirkan pembicara Utama Gede Pratama

DPC PERTUNI Kab. Badung

Menerima kunjungan dari Ibu-ibu Gatriwara Kab.Badung dalam rangka menyambut HIPENCA dalam kunjungannya beliau menyerahkan bantuan sembako.

DPC PERTUNI Kab. Ende

Bertambah lagi 1 (satu) cabang PERTUNI di Propinsi NTT, pada tanggal 27 Mei 2009 telah dibentuk DPC Pertuni Kab. Ende dengan Ketua Hendrikus Wela Jala dan pada tanggal 20 April 2010 telah mengadakan Muscab Pertamanya.
Walaupun Cabang ini baru terbentuk, akan tetapi mereka sudah dapat melaksanakan berbagai kegiatan untuk menambah skill dari para anggotanya yaitu dengan mengadakan pelatihan ketrampilan diantaranya : ketrampilan tali rafia, pelatihan pengisian tanah, pembibitan cengkeh dan coklat, pembuatan batako.

DPC PERTUNI Kab. Buleleng.

Untuk Cabang Buleleng pada tahun ini PERTUNI berhasil menjadi narasumber dalam talkk show di RRI dan Radio Guntur Singarajya sebagai narasumber.

DPD PERTUNI yang baru terbentuk :

Pada awal kepengurusan masa bakti 2009-2014 Ketua Umum PERTUNI telah mengeluarkan 3 buah SK Pembentukan PERTUNI yang baru yaitu:

- Pembentukan PERTUNI BENGKULU dengan Penjabat Ketua Sdr. Heri Yanto pada tanggal 1 Oktober 2009.
- Pembentukan PERTUNI KEPULAUAN RIAU dengan Penjabat Ketua Sdr. Zulfahmi, S.Pd pada tanggal 16 Nopember 2009.
- Pembentukan PERTUNI Propinsi GORONTALO dengan Penjabat Ketua Sdr. Iskandar Mokoginta, S.Pd pada tanggal 21 Januari 2010.
Selamat kepada Pertuni daerah-daerah diatas, semoga dengan terbentuknya PERTUNI keberadaan tunanetra lebih diakui.

Koperasi Tunanetra PERTUNI

Selain dibidang advokasi PERTUNI juga ikut membantu para anggotanya dalam bidang kesejahteraan, ini terbukti dengan adanya beberapa PERTUNI Cabang dan Daerah yang telah mempunyai Koperasi diantaranya : DPD Pertuni Sumatera Selatan dan DPC Pertuni Kab. Tasikmalaya dan DPC Pertuni Jakarta Barat..

DPC Pertuni yang mengadakan Muscab :

1. DPC Pertuni Kab. Garut bulan Agustus 2009 dengan Ketua DPC terpilih Sdr. Akmala Hadita dan Ketua Depercab Dedi.
2. DPC Pertuni Kab. Muna pada tanggal 20 Agustustus 2009………
3. DPC Pertuni Kab. Minahasa pada tanggal 14-16 Oktober 2009……..
4. DPC Pertuni Kab. Majalengka pada tanggal 24 Oktober 2009 dengan Ketua DPC terpilih Sdr. Ratna Vimolo Lembodo dan Ketua Depercab Sdr. Lili Wasli.
5. DPC Pertuni Kab. Bolaang Mongondow Muscab II tanggal 20 februari 2010 dengan Ketua DPC Terpilih Sdr. Iskandar Momintan dan Ketua Depercab terpilih Sdr. Jakson Gobel masa bakti 2010 s/d 2015
6. DPC Pertuni Kota Kotamobagu Muscab II tanggal 20 Februari 2010 dengan Ketua DPC terpilih Sdr. Djulkifly Umbolah dan Ketua Depercab Sdr. Dano Rampan masa bakti 2010 s/d 2015
7. DPC Pertuni Kab.Deli Serdang pada tanggal 28 Nopember 2009 dengan Ketua DPC terpilih Sdr. Jerhat Saragih dan Ketua Depercab Sdr. Robin Napitupulu.
8. DPC Pertuni Kota Palembang pada tanggal 12 April 2010………
9. DPC Pertuni Kota Cimahi tanggal 14 Februari 2010 Ketua DPC terpilih Sdr. Arisno, S.Pd dan Ketua Depercab Sdr. Sarifudin, Sag.
10. DPC Pertuni Kab. Ende tanggal 20 April 2010.

Musda III Pertuni Aceh 16-17 Mei 2010

2010-05-20T05:50:00.000-07:00

Musyawarah Daerah (Musda) III Pertuni Aceh diselenggarakan pada tangal 16-17 Mei 2010 di Banda Aceh.
Untuk Dewan Pengurus Daerah masa bakti 2010-2015, terpilih sebagai Ketua DPD adalah Sdr. Sardi Nurdin, dan Sdr. Sardi terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (Deperda).

KY Harus Periksa Hakim yang Vonis Pasutri Buta

2010-05-06T17:57:00.000-07:00

KY Harus Periksa Hakim yang Vonis Pasutri Buta

Harian Sumut Pos, 10:54 | Monday, 3 May 2010

MEDAN - Perjalanan hidup pasangan suami istri (Pasutri) penderita tunanetra M Nuh (46) dan Warsiah (45) memancing perhatian banyak pihak. Setelah Menteri
Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyatakan prihatin mengetahui keduanya dipaksa mengaku memiliki ganja 10 kilogram lalu dihukum maksimal di PN Rantau Prapat,
awal 2008 lalu.

Setelah Patrialis Akbar mengungkap dugaan keterlibatan mafia hukum yang mengakibatkan M Nuh dihukum penjara 18 tahun dan Warsiah 15 tahun, mendadak kasus
ini mencuat ke permukaan. Sejumlah pihak meminta majelis hakim, jaksa serta polisi penyidik yang menangani kasus kepemilikan ganja pasutri ini segera diperiksa.

Praktisi hukum Muslim Muis Harahap SH menyatakan, ada sesuatu yang tidak konsisten dalam memutuskan pasutri ini bersalah atau tidak. Faktanya yang menyebut
keduanya buta sejak lahir lalu dihukum masing-masing 18 tahun dan 15 tahun, tidak masuk di logika hukum.

“Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia dan memutus perkara ini serasa tidak melihat hal yang meringankan. Orang normal saja diketahui memiliki narkoba bisa
divonis bebas, kini ada pasutri tuna netra dituntut maksimal,” sesal Muslim.

Muis menanyakan, “Di mana logikanya seorang buta menyimpan ganja 10 Kg, uuntuk apa dan bila di jual pun orang buta ini kesulitan menjualnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan persoalan seperti ini yang menunjukkan kredibilitas pengadilan dipertanyakan, termasuk hakim dan jaksanya. “Tampaknya Ini
tahun kegagalan hukum di Sumut. Kami minta keputusan ini di eksaminasi oleh komisi yudisial (KY),” tegasnya.

Seperti diberitakan, Menkum HAM RI Patrialias Akbar mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan Jumat (30/4) lalu. Di LP itu, Patrialias
Akbar menemukan pasangan suami istri yang mengaku tidak bersalah malah dihukum total 33 tahun karena memiliki 10 kg ganja di rumah mereka. “Padahal sampai
sekarang saya tidak tahu bentuk ganja dan seperti apa ganja itu,” ujar M Nuh di depan Patrialis Akbar.

Kepada Patrialis Akbar, M Nuh mengaku ditampar penyidik Polres Labuhan Batu sampai dua kali agar mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP). M Nuh
diminta mengakui bahwa ganja seberat 10 Kg tersebut adalah miliknya sendiri. Ayah tiga anak yang masih bersekolah ini menyebutkan, menurut polisi, ganja
itu dikmas dalam 10 bungkus dan dimasukkan dalam kotak mie instan dan diletakkan di atas lemari.
“Saya tahunya ada ganja di rumah saya itu, ketika dua orang polisi dari Polres Labuhan Batu datang ke rumah. Di situlah saya diminta mengaku dengan ditampar
dua kali untuk mengakui bahwa ganja ini milik saya, dan saya diminta tandatangan,” paparnya.

Di persidangan PN Rantau Prapat, kata M Nuh, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Parada Situmorang SH meminta mereka mengakui sebagai pemilik ganja itu. Bahkan di
persidangan, majelis hakim juga meminta mereka mengakuinya. “Saya minta tolong kepada Pak Menteri supaya saya dibebaskan,” katanya waktu itu.
Patrialis kemudian berjanji untuk membawa masalah ini ke presiden, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Kapolri. “Putusan ini akan menjadi bahannya dalam
pertemuan dengan unsur penegak hukum di Jakarta,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Tanjung Gusta Kelas I Medan, Samuel Purba mengatakan, bahwa pasutri ini sesuai rekomendasi Menkumham, diberikan fasilitas khusus
untuk tahanan ini. “Sesuai permintaan pak Menkumham kami akan siapkan fasilitas khusus,” tegasnya.

Adapun fasilitas yang akan diberikan, mulai tempat dan makanannya juga akan diberikan secara khusus terhadap napi pasutri Tuna Netra yang merupakan napi
titipan dari lapas Rantau Prapat. (ril)

Sumber:
http://www.hariansumutpos.com/2010/05/ky-harus-periksa-hakim-yang-vonis-pasutri-buta.html

Seminar Pijat Asia Pasifik di Korea

2010-05-01T03:22:00.000-07:00

The “10th WBU Asia Pacific Regional Seminar on Massage” diselenggarakan pada tanggal 3-6 Mei 2010 di Seoul Olympic Parktel di Seoul, Korea Selatan. Ini merupakan ajang konferensi besar bagi para profesional pengajar pijat, operator klinik pijat dan praktisi pijat tunanetra. Konferensi ini akan membahas dan bertukar gagasan tentang teori dan teknik pijat baru, dan perkembangan baru dalam aplikasi pelatihan dan penempatan kerja bagi tunanetra dalam bidang pijat.
Tuan rumah penyelenggara seminar pijat kali ini adalah the Korea Blind Union.
Partisipasi Indonesia dalam seminar tersebut diwakili oleh Tri Bagio, M.Pd., Ketua II Pertuni, didampingi oleh Dedi Simanjuntak, anggota mitra bakti Pertuni, disponsori oleh Nippon Foundation.

Musda VI Pertuni Sumatra Utara 26-27 April 2010

2010-04-30T19:27:00.000-07:00

Musyawarah Daerah VI Pertuni Sumatra Utara diselenggarakan di Medan pada tanggal 26-27 April 2010.
Terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah masa bakti 2010-2015 adalah Sdr. Khairul Batubara, sedangkan Sdr. Abdul Rahman terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah.

Sudahkah Sistem Pendidikan Nasional Memprioritaskan Anak Penyandang Disabilitas?

2010-04-30T04:07:00.001-07:00

Renungan untuk Hari Pendidikan Nasional
Oleh Aria Indrawati – Mitra-Jaringan, 30 April 2010

Namanya Balqiz balika Utami, biasa dipanggil
Balqiz.
Gadis cilik berusia 4 tahun, kembaran dari Alifah Aishah Utami . Tak seperti saudara kembarnya, Balkiz mengalami kebutaan karena ROP – Retinopathy Of Prematurity; pembentukan retina yang tidak sempurna akibat kelahiran premature. Lebih dari dua tahun aku tidak bertemu dengannya. Terakhir kali ia berumur sekitar 13 bulan dan baru belajar berjalan. Saat ini Balqiz telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, mampu merespond situasi di sekitarnya dengan baik dan sangat percaya diri, luar biasa. Itu semua buah dari sikap dan perlakuan orang tua yang juga luar biasa.

Primaningrum, Ibunda Balqiz, juga sama dengan ibiu-ibu yang lain pada awalnya. Saat mengetahui satu dari dua anak kembarnya mengalami kebutaan akibat kelahiran premature, merasa sedih, dan bingun, bagaimana masa depan si bayi yang tak berpenglihatan ini kelak. Kebingungannya menjadi bertambah saat tidak tersedianya informasi yang dapat diperoleh dengan mudah tentang bagaimana mengasuh bayi yang tidak berpenglihatan; bagaimana mengajarinya berjalan, memperkenalkan benda-benda di sekitarnya, bagaimana pendidikannya, dan lain sebagainya.

Namun, ibu dari anak kembar ini akhirnya berhasil melewati masa kritisnya, dapat menumbuhkan sikap positif tentang anak tunanetranya pada dirinya, bahwa kehadiran Balqiz di tengah keluarga merupakan karunia tak terhingga, dan kemudian secara perlahan tapi pasti mulai belajar bagaimana menjadi ibu yang baik untuk Balqiz. Berbekal sikap positif inilah Primaningrum kemudian “mencari informasi”, dan internet menjadi solusi untuknya. Namun, berapa banyak Ibu yang seperti ini di Indonesia? Sebuah pertanyaan besar.

Kini sudah tiba waktunya Balqiz memasuki taman kanak-kanak -- TK, setelah selama dua tahun – sejak usia 26 bulan hingga kini -- menjalani tahap persiapan – pendidikan anak usia dini – di SLB Dwituna Rawinala, SLB yang seharusnya diperuntukan anak-anak dengan disabilitas ganda atau bahkan multi disabilitas.

Secara intelektual Balqiz tak bermasalah. Itu sebabnya, baik Rawinala maupun Mitra Netra – lembaga yang menyediakan layanan pendidikan untuk siswa tunanetra, yang selama ini mendampingi Balqiz dan orang tuanya, menyarankan agar Balqiz masuk ke TK umum, bukan TK luar biasa yang hanya khusus untuk anak dengan disabilitas. Dan, pilihan sekolah yang paling tepat adalah yang terletak tidak jauh dari rumahnya (home school). Begitulah filosofi “pendidikan inklusif”; setiap anak, termasuk anak-anak dengan disabilitas seperti Balqiz, memiliki hak untuk “memilih” bersekolah di sekolah umum, yang letaknya tak jauh dari rumah mereka, dan system pendidikan seharusnya didesain agar dapat mengakomodasikan kebutuhan anak-anak dengan disabilitas seperti Balqiz.

Berada disituasi seperti Indonesia saat ini, di saat system belum mendukung dan informasi sangat minim, butuh orang tua dengan kreatifitas dan ketegaran sungguh luar biasa, untuk dapat menyekolahkan anak dengan disabilitas seperti Balqiz ke TK umum, dan bukan TK luar biasa.

Ihtiar yang tidak mudah. Pendekatan ke beberapa TK pun mulai dilakukan, argumentaasi mengapa Balqiz lebih baik belajar di TK umum pun mulai disampaikan, dan penolakan secara tidak langsung pun sudah diterima.

Hal ini tentu tidak akan terjadi jika system pendidikan di Indonesia telah dikembangkan ke a rah system pendidikan inklusi dengan panduan yang jelas. Pada umumnya, sekolah-sekolah umum, termasuk pendidikan anak usia dini – TK, belum mengerti bagaimana seharusnya memberikan pendidikan untuk anak-anak dengan disabilitas, yang maasih memungkinkan belajar bersama-sama teman-teman mereka yang tiddak menyandang disabilitas. Adalah tugas kementerian pendidikan nasional, didukung oleh dinas-dinas pendidikan baik tingkat propinsi maupun kabupaten kota untuk membuat system pendidikan umum yang akomodatif untuk anak-anak seperti Balqiz.

Sistem pendidikan inklusif yang mendorong system pendidikan umum dapat mengakomodasikan kebutuhan anak dengan disabilitas telah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1998, saat Pemerintah Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional mengadakan perjanjian kerja sama hutang lunak (soft loan) dengan Pemerintah Norwegia; sudah 12 tahun yang lalu. Pusat-pusat layanan untuk mendukung kemandirian belajar siswa dengan disabilitas di sembilan kota di Indonesia telah dibangun. Alat-alat Bantu adaptive dengan harga yang tidak murah pun telah didatangkan, belasan guru praktisi pendidikan luar biasa telah dikirim ke universitas Oslo Norwegia untuk mengambil master degree pendidikan anak berkebutuhan khusus dalam setting inklusif. Apa hasilnya? Primaningurm, Ibunda Balqiz, dan ratusan ribu atau bahkan jutaan ibu-ibu yang memiliki anak dengan disabilitas lainnya di negeri ini masih mengalami kebingungan dan kesulitan yang sama.

Lalu, ke mana arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan berjalan? Nampak bagus di atas kertas dan kedengaran indah di ruang-ruang konferensi, tapi masih membingungkan untuk Ibunda Balqiz dan jutaan ibu-ibu lain yang memiliki tantangan serupa.

Contoh seorang Balqiz Itu baru di tingkat pendidikan dasar. Belum lagi jika kita bicara soal pendidikan menengah, apalagi pendidikan tinggi.

Berbagai inisyatif dan dukungan dari organisasi non pemerintah tingkat internasional luar negeri yang dilaksanakan melalui rintisan program kerja sama dengan organisasi non pemerintah tingkat local telah dilakukan. Dua di antara organisasi non pemerintah local ini adalah Yayasan Mitra Netra dan Perssatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang memperjuangkan kepentingan siswa tunanetra. Melalui inisyatif ini, model-model keberhasilan dalam skala kecil telah diraih. Namun, tentu keberhaasilan kecil ini juga harus direplikasikan, sehingga dapat menyentuh lebih banyak anak-anak dengan disabilitas, dan di sinilah peran pemerintah, sebagai pemegang kebijakan dan pemilik anggaran.

Upaya berkomunikasi dan berdialog dengan kementerian pendidikan nasional terus dilakukan, dan tentu yang diharapkan adalah berbicara dengan Bapak menteri, karena pejabat tinggi setingkat menteri diharapkan dapat melihat segala sesuatu dalam perspektif yang luas. Tapi apa yang terjadi? Disposisi terus mengalir, hingga ke pejabat dengan eselon yang hanya memiliki kewenangan melihat masalah dari satu sudut pandang saja. Menyedihkan. Bagaimana mau membangun system jika masyarakat hanya bisa bicara dengan pejabat pemerintah yang kewenangannya terbatas?

Pada pertengahan bulan Agustus 2010 nanti, komunitas pemerhati dan praktisi pendidikan anak-anak tunanetra akan berkumpul di Thailand dalam sebuah konferensi dunia, yang diselenggarakan oleh International Council of Education for People with Visual Impairment (ICEVI). Di ajang semacam ini, negara-negara di seluruh dunia akan saling berbagi kisah keberhasilan,. Tidak hanya itu, konferensi dunia ini juga akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian gerakan “education For All – EFA” atau “pendidikan untuk semua” khusus bagi anak tunanetra.

Memperingati hari pendidikan nasional (hardiknas) tahun ini, mari kita bangsa Indonesia bertanya, berapa persen dari anak-anak penyandang disabilitas usia sewkolah yang bersekolah saat ini? Sudahkah mencapai angka 10 %? Jika belum, langkah apa yang akan dilakukan kementerian pendidikan nasional untuk membawa lebih banyak anak-anak penyandang disabilitas agar mereka juga “duduk di bangku sekolah”? Bukan sekedar duduk tentunya, namun juga mendapatkan pendidikan berkualitas.

Musda Pertuni DIY Tanggal 24-25 April 2010

2010-04-28T06:28:00.001-07:00

Musyawarah Daerah (Musda) Pertuni Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan pada tanggal 24-25 April 2010 di Yogyakarta.
Terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah masa bakti 2010-2015 adalah Sdr. Sardi, dan Sdr. Ahmad Soleh, M.Si., terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah.

Kita Kehilangan Pak Alim Lindungan

2010-04-24T21:31:00.000-07:00

Kita Kehilangan Pak Alim Lindungan.
Alim Lindungan, S.H., berpulang hari ini, Minggu 25 April 2010 pukul 9.30, di RS Advent Bandung, setelah mengidap gangguan jantung selama beberapa bulan.
Jenazah akan dikebumikan di kota kelahirannya, Semarang.

Pak Alim pernah menjabat sebagai Sekjen Pertuni dan anggota Dewan Pertimbangan Pusat Pertuni.

Selamat jalan Pak Alim, semoga mendapat tempat yang paling damai di sisi Tuhan, terima kasih atas kontribusinya terhadap perjuangan tunanetra Indonesia.

”Penyandang Disabilitas” Menggantikan Istilah ”Penyandang Cacat”

2010-04-01T07:46:00.000-07:00

Pada tanggal 29 Maret hingga 1 April 2010 Kementerian Sosial menyelenggarakan pertemuan Penyusunan Bahan Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat. Pertemuan yang dilaksanakan di Grand Setiabudhi Hotel, Bandung, itu dihadiri 30 peserta yang mewakili berbagai lembaga/organisasi yang meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Komnasham, organisasi penyandang cacat, dan LSM pemerhati kecacatan.

Para peserta pertemuan tersebut sepakat untuk mengganti istilah ”penyandang cacat” dengan ”penyandang disabilitas”. Kesepakatan itu dituangkan ke dalam naskah kesepakatan sebagai berikut.

NASKAH KESEPAKATAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati :
1. bahwa istilah penyandang cacat secara tentatif mempunyai arti yang bernuansa negatif sehingga mempunyai dampak yang sangat luas bagi penyandang cacat itu sendiri terutama pada subtansi kebijakan publik yang sering memposisikan penyandang cacat sebagai obyek dan tidak menjadi prioritas;
2. bahwa Istilah penyandang cacat dalam perspektif bahasa indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia;
3. berdasarkan hal tersebut, istilah penyandang cacat harus diganti dengan istilah baru yang mengandung nilai filosofis yang lebih konstruktif dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
4. berdasarkan hasil pembahasan dalam seminar dan focus group discussion yang diselenggarakan oleh Komnasham dan Kementerian Sosial di Cibinong (tanggal 8-9 Januari 2009), di Hotel Ibis Jakarta (tanggal 19-20 Maret 2010) dan di Grand Setiabudhi Hotel Bandung (tanggal 29 Maret - 1 April 2010), disepakati bahwa istilah penyandang cacat diganti menjadi : “ Penyandang Disabilitas”.
5. istilah Penyandang Disabilitas mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia, dan sejalan dengan substansi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah disepakati untuk diratifikasi.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut, kami merekomendasikan:
a. pemerintah dan DPR agar segera meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan menggunakan istilah ”penyandang disabilitas” untuk menerjemahkan frase “persons with disabilities”;
b. kalangan pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi penyandang disabilitas, organisasi pemerhati disabilitas, dunia usaha, media masa dan masyarakat luas lainnya agar berpartisifasi aktif untuk mensosialisasikan penggunaan istilah “Penyandang Disabilitas” sebagai pengganti istilah penyandang cacat.

Demikianlah kesepakatan ini dibuat dengan penuh kesungguhan atas dasar itikat baik demi mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang Disabilitas di Indonesia.

Dibuat di Bandung pada tanggal 31 maret 2010.

Naskah ditandatangani oleh seluruh peserta sebagaimana disebutkan di atas.

(Didi Tarsidi)

Musda V Pertuni Daerah Jawa Tengah 27-28 Maret 2010

2010-03-28T23:44:00.000-07:00

Musyawarah Daerah V Pertuni Daerah Jawa Tengah diselenggarakan di Wisma BLPT, Semarang, pada tanggal 27-28 Maret 2010. Musda dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Bina Sosial Propinsi Jawa Tengah mewakili Gubernur Jawa Tengah. Musda dihadiri oleh seluruh 20 Cabang Pertuni Daerah Jawa Tengah.
Hasil Musda meliputi:
`1. Laporan pertangungjawaban Ketua Pertuni Daerah Jawa Tengah masa bakti 2005-2010;
2. Program Kerja Pertuni Daerah Jawa Tengah masa bakti 2010-2015;
3. Pemilihan Ketua Dewan Pengurus Daerah dan Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Pertuni Jawa Tengah masa bakti 2010-2015.
Terpilih sebagai Ketua DPD Pertuni Jateng masa bakti 2010-2015 adalah Suryandaru, S.h.
Terpilih sebagai Ketua Deperda Pertuni Jateng masa bakti 2010-2015 adalah Agung Rejeki Yuliastuti, S.Psi.

MARI JALAN SANTAI BERSAMA PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA dan SPORTS STATION

2010-03-22T06:21:00.000-07:00

MARI JALAN SANTAI BERSAMA PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA dan SPORTS STATION

“GREAT WALK”

MINGGU 25 APRIL 2010, SILANG MONAS BARAT DAYA JAKARTA PUSAT

“ BEROLAHRAGA SAMBIL BERSOSIALISASI”

DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN INTERAKSI SOSIAL TUNANETRA DENGAN MASYARAKAT LUAS, SEKALIGUS SEBAGAI MEDIA KAMPANYE KEPEDULIAN MASYARAKAT TERHADAP TUNANETRA, PERTUNI MENGAJAK KALANGAN TUNANETRA BESERTA KELUARGA DAN KERABAT, UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN JALAN SANTAI DALAM RANGKA “GREAT WALK”.

KEGIATAN DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS BESAR PERSATUAN ATLETIK SELURUH INDONESIA (PB PASI) DAN SPORTS STATION, DI SILANG MONAS BARAT DAYA JAKARTA PUSAT, MINGGU 25 APRIL 2010

RUTE: SILANG MONAS BARAT DAYA, BUNDARAN HI, KEMBALI KE SILANG MONAS (KURANG LEBIH 5 KM)

BIAYA PENDAFTARAN: RP.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) termasuk FASILITAS KAOS DARI SPONSOR)

KEGIATAN DI ISI PULA DENGAN LOMBA LARI 5K, OLEH ATLET ELIT NASIONAL SERTA SEPEDA SANTAI, DENGAN TOTAL PESERTA 10 RIBU ORANG, YANG BERASAL DARI KALANGAN MASYARAKAT UMUM, PELAJAR/MAHASISWA, TOKOH PUBLIK, SELEBRITIS DAN KALANGAN TUNANETRA. DI SEMARAKAN OLEH KALANGAN SELEBRITIS ( D’MASIV, PADI, GEASHA, DAN KAWAN-KAWAN) SERTA KALANGAN TOKOH (HM. HASAN, GUBERNUR DKI JAKARTA DLL)

SEGERA DAFTARKAN DISEKRETARIAT DPP PERTUNI:
JL. RAYA BOGOR KM. 19 RUKO BLOK Q NO.13-L,RT.01 RW.04 KRAMAT JATI JAKARTA TIMUR PALING LAMBAT 19 APRIL 2010

KETERANGAN SELENGKAPNYA HUBUNGI:
DPP PERTUNI TELEPON 021 8005480
DPD PERTUNI DKI JAKARTA TELEPON 021 781 6419 ATAU
BAYU IWAN YULIANTO HP 0816 1322 647 ATAU 021 3737 4545

Damandiri Bantu Tunanetra Pelatihan Komputer Bicara

2010-03-13T02:55:00.001-08:00

Suara Karya Online, Kamis, 11 Maret 2010

JAKARTA (Suara Karya): Komputer tidak hanya untuk mereka yang bermata tajam, tapi juga untuk orang-orang tunanetra. Dengan bantuan komputer, diharapkan
kita mampu untuk memberdayakan para tunanetra. Tentunya dengan komputer khusus, yakni komputer bicara. Demikian dikemukakan Ketua Umum Dewan Nasional
Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Prof Haryono Suyono dalam sambutannya saat membuka pelatihan komputer bicara bagi tunanetra di gedung Dewan
Pers, Jakarta, Senin (8/3). Dikatakan lebih lanjut, pelatihan komputer bicara bagi para tunanetra itu bertujuan untuk memberdayakan diri. Dengan demikian,
mereka tidak ketinggalan dari orang-orang yang normal. "Agar para tunanetra tidak hanya bermanja-manja di panti asuhan saja," ujarnya. Karena itu, Haryono
selaku Ketua Umum DNIKS dan Yayasan Damandiri sangat menghargai upaya Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) yang memprakarsai pelatihan ini. Untuk itu,
pihak Damandiri memberikan bantuan 15 unit komputer bicara, yang bisa digunakan untuk pelatihan. Terkait dengan kegiatan tersebut, Ketua Umum Pertuni
Dr Didi Tarsidi mengemukakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya para tunanetra mengakses teknologi sehingga menjadi tenaga kerja yang mempunyai
keterampilan. Dengan demikian, mereka dapat memperluas jaringan pekerjaan. Dalam keterbatasan pandang, katanya, tunanetra tidak terpaku vakum dalam kegelapan.
Melalui optimalisasi sisa indra yang masih berfungsi, tunanetra melakukan interaksi secara integral dalam menuju tatanan masyarakat. Dengan memainkan jemari
pada tombol keyboard komputer serta mengakses tampilan layar yang telah dikonversi dalam bentuk audio, mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya.
Untuk itu, Pertuni merasa perlu menyelenggarakan pelatihan ini, agar para tunanetra tidak tertinggal dalam mengakses teknologi. Pelatihan itu sendiri
akan diselenggarakan secara bertahap dan berkesinambungan. Ini juga dimaksudkan untuk menciptakan insan-insan tunanetra yang berwawasan teknologi. Selain
itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya di kalangan tunanetra. "Sebab, ini merupakan kunci dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan tunanetra yang
lebih bermartabat," katanya. Dengan kualitas sumber daya yang optimal, memungkinkan untuk lebih memperluas jaringan dalam memperoleh lapangan pekerjaan.
Pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-44 Pertuni dan Hari Braille ke-201 tersebut, pada tahap awal diperuntukkan bagi 30 orang
tunanetra. (Budi Seno)

TEKNOLOGI MEMBUAT TUNANETRA SEPERTI ORANG NORMAL

2010-03-13T02:48:00.000-08:00

Sinar Harapan, Senin 08 Maret 2010

Jakarta,Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Didi Tarsidi, mengatakan kemajuan teknologi telah membuat tunanetra bisa mengakses informasi
seperti layaknya orang normal.

"Tunanetra kini bukan saja mudah bekerja dengan komputer, tetapi juga mudah mengakses internet, yang membuka pintu ke dunia luar," kata Didi pada Pembukaan
Pelatihan Komputer Bicara untuk Tunanetra dalam rangka HUT Pertuni ke-44 dan Hari Braille se-Dunia ke-201, di Jakarta, Senin.

Ia menyatakan penghargaannya kepada Louis Braille yang menciptakan abjad timbul bagi tunanetra sehingga tunanetra pun bisa membaca dan memperoleh ilmu
pengetahuan meski buta.

Namun demikian meskipun huruf-huruf Braille tidak pernah ketinggalan zaman, huruf Braille tetap mempunyai keterbatasan, sehingga tetap dibutuhkan teknologi
yang lebih maju, ujar pria yang juga tunanetra ini.

Keterbatasan abjad Braille, ujarnya, hanya bisa menggambarkan 63 kombinasi titik dan karena harus timbul maka buku Braille harus dicetak khusus, tebal
dan berat dengan biaya yang sangat tinggi.

Selain itu, lanjut dia, Braille tidak komunikatif, karena hanya digunakan oleh kalangan tunanetra (eksklusif) sehingga tak bisa mengakses atau diakses
oleh dunia awam.

Dikatakannya, tunanetra saat ini bisa menggunakan program JAWS (Job Access With Speech) for Windows, suatu perangkat lunak yang memindahkan bahasa teks
di layar komputer ke bahasa suara.

Didi kemudian menyerahkannya kepada seorang programer tunanetra Aris Yohannes untuk memberi contoh kemampuan tersebut, namun berhubung koneksi internet
sedang tidak bagus, program tersebut tidak dapat dipraktekkan.

Sementara itu, Ketua Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Prof Dr Hayono Suyono yang juga Penasihat Persatuan Penyandang Cacat Indonesia
(PPCI) mengatakan komputer bicara bisa mempercepat komunikasi antar organisasi tunanetra sehingga meningkatkan pemberdayaannya.

"Sekarang tunanetra bukan saja bisa menggali pengetahuan luas dari internet, tetapi juga bisa menyampaikan pendapatnya ke media massa atau ke masyarakat
melalui internet, melalui facebook, twitter dan jaringan komunitas lainnya," katanya.

Ia juga mengatakan, bahwa di masa kini pola pemberdayaan tunanetra sudah berubah, di mana sebelumnya mereka dimasukkan dalam panti-panti dan dilayani serta
diberi fasilitas khusus yang tidak menjadikan penyandang cacat mandiri.

Sekarang, lanjut dia, polanya lebih mendorong penyandang cacat inklusif, diperlakukan dan memiliki hak sama di sekolah-sekolah termasuk perguruan tinggi
dan akses ke tempat kerja, termasuk di tempat-tempat umum.

"Sehingga di tempat-tempat umum dibuatkan jalan dan tangga yang bisa digunakan untuk penyandang cacat, atau WC khusus dan sarana lain. Meski sarana untuk
penyandang cacat di Indonesia masih belum seperti di luar negeri," katanya.

Untuk memberdayakan tunanetra, Pertuni menyelenggarakan pelatihan komputer bicara secara bertahap di seluruh Indonesia, diawali pelatihan bagi 30 tunanetra
di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat selama 10 hari.

Mereka akan dilatih memainkan jari di keyboard, mengakses tampilan layar yang telah dikonversi ke bentuk suara, "browsing" internet, mengirim dan menerima
email, hingga "chatting".

"Melalui optimalisasi sisa indra yang masih berfungsi tunanetra diharapkan bisa berinteraksi secara integral dalam tatanan masyarakat yang inklusif," kata
Didi. (ant)

Pelatihan Komputer untuk Tuna Netra Digelar

2010-03-13T02:44:00.000-08:00

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik
Senin, 8 Maret 2010 | 11:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Siapa bilang tuna netra tidak bisa mengoperasikan komputer? Keterbatasan fisik mereka tidak menghalangi cita-cita yang menggebu untuk
maju seiring perkembangan zaman.

DPP Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) menggelar pelatihan komputer bicara untuk para tuna netra. Sekjend Pertuni Bayu Yulianto mengatakan pelatihan
ini bertujuan memberdayakan para tunanetra di Indonesia.

Para tunanetra tak boleh ketinggalan dalam kemajuan teknologi informasi yang makin pesat. "Komputer sudah jadi kebutuhan. Kalau tuna netra terpaku, mereka
akan ketinggalan. Dengan menguasai komputer, mereka dapat menguasai potensi mereka," tuturnya kepada Kompas.com sebelum acara pembukaan pelatihan dimulai
di Gedung Dewan Pers, Senin (8/3/2010).

Rencananya, pelatihan akan digelar dalam dua tahap. Tahap pertama direncanakan berlangsung lima hari dan akan diikuti 30 peserta dari wilayah DKI Jakarta,
Banten dan Jawa Barat. Setelah pelatihan, Bayu mengharapkan rekan-rekan tuna netra mendapat akses yang lebih luas terhadap lapangan kerja.

Maniso (33), salah satu pengurus DPD Pertuni DKI Jakarta merasa beruntung diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Melalui pelatihan ini, Maniso
berharap makin mengetahui komputer yang selama ini lazim dipakai oleh orang dengan fisik yang normal.

"Paling tidak, bahwa tunanetra itu di era sekarang tidak ketinggalan. Walau tuna netra punya keterbatasan, ternyata bisa punya akses teknologi seperti biasa,
main internet atau paling tidak bisa bikin surat sendiri," tuturnya.

Warga Kemanggisan ini mengaku dirinya sendiri masih minim pengalaman dengan komputer. Sebatas mengetik secara manual untuk membuat surat. Oleh karena itu,
pria yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang pijat dan penjual kerupuk keliling ini dan rekan-rekannya memberikan respon yang sangat baik.

Awalnya, Maniso mengaku bingung bagaimana memanfaatkan komputer karena mereka sendiri tidak bisa melihat tulisan dan membacanya. Lantas, bagaimana pelatihan
komputer untuk para tuna netra ini?

Lomba Mengarang Esei Braille Onkyo 2010

2010-02-13T18:17:00.000-08:00

Lomba Mengarang Esei Braille Onkyo 2010

Proyek disponsori oleh the Onkyo Corporation Ltd. Dan The Braille Mainichi Newspaper bekerjasama dengan World Blind Union Asia-Pacific dan Pertuni)

1. Tujuan
1.1 Meningkatkan melek huruf Braille dan memupuk kebiasaan membaca/menulis di kalangan para tunanetra di wilayah Asia-Pasifik.

1.2 Meningkatkan interaksi sosial budaya di kalangan para tunanetra di wilayah Asia-Pasifik melalui tulisan.

1.3 Mendorong para tunanetra memanfaatkan potensinya dalam bidang tulis-menulis sebagai sumber pendapatan.

1.4 Mendorong para tunanetra untuk berperan aktif dalam mengubah makna ketunanetraan melalui tulisan.

2. Topik-topik Karangan (pilih salah satu):
2.1 Kegunaan praktis Braille dalam kehidupan saya sehari-hari

2.2 Bagaimana Braille dan buku-buku audio telah membantu mengintegrasikan saya dalam kehidupan di masyarakat

2.3 Bagaimana Braille dapat membantu seorang tunanetra menjadi musisi yang sukses

3. Persyaratan:
Partisipasi dalam lomba mengarang esei ini terbuka bagi semua orang tunanetra usia 14 tahun ke atas di wilayah Asia-Pasifik (Kecuali mereka yang berasal dari Jepang atau pernah memenangkan hadiah Atsuki) dengan persyaratan sebagai berikut.

3.1 Format Karangan:
3.1.1. Karangan ditulis dalam bentuk esei dalam bahasa Indonesia dengan tulisan Braille menggunakan reglet atau mesin tik Braille (tidak boleh menggunakan komputer).
3.1.2. Panjang karangan antara 750 hingga 1000 kata. Karangan yang terlalu pendek atau terlalu panjang akan didiskualifikasi.

3.2 Karangan harus original dan setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karangan.

3.3. Karangan dikirimkan kepada:
Panitia Seleksi Onkyo Nasional, DPP Pertuni, Jl. Raya Bogor km.19, Ruko Blok Q No. 13-L, Kramat Jati, Jakarta Timur 13510.

3.4. Karangan harus sudah diterima di DPP Pertuni selambat-lambatnya tanggal 30 April 2010.

3.5 Karangan harus dilengkapi dengan informasi sebagai berikut:
a) Nama lengkap
b) Umur
c) Jenis kelamin
d) Telepon, fax dan email
e) Status pekerjaan (siswa, ibu rumah tangga, dll.)
f) Nama, alamat dan e-mail organisasi atau lembaga di mana anda aktif
g) Lampirkan pasfoto dan fotokopi KTP atau kartu pelajar/mahasiswa atau kartu anggota organisasi

3.5 Lomba ini terbuka bagi dua kelompok usia:
Kelompok A: Tunanetra usia 14-25 tahun
Kelompok B: Tunanetra usia 26 tahun atau lebih.

3.6. Panitia Seleksi Onkyo Nasional akan memilih lima karangan terbaik untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan dikirimkan ke Panitia Seleksi Onkyo Asia-Pasifik untuk diperlombakan ditingkat Asia-Pasifik.

4. Pengumuman dan Hadiah:

Panitia Seleksi Onkyo Asia-Pasifik akan menentukan tujuh orang pemenang dari kedua kelompok usia.
Pemenang lomba ini akan diumumkan pada awal bulan Nopember 2010.

Hadiah terdiri dari:

4.1. Otsuki Prize: seribu US Dollar dan sebuah trofi diberikan kepada seorang juara umum di antara kedua kelompok usia.

4.2. Excellent Works: lima ratus US dollar dan sebuah trofi. Dua hadiah akan diberikan, masing-masing satu kepada masing-masing kelompok usia.

4.3. Fine Works: dua ratus US dollar. Empat hadiah akan diberikan, masing-masing dua hadiah untuk masing-masing kelompok usia.

5. Hak Cipta (Copyright)
Esei pemenang akan menjadi hak The Onkyo Corporation Ltd. Dan the Braille Mainichi Newspaper, dan mereka berhak mempublikasikannya dengan cara yang mereka kehendaki.

Selamat berlomba!

DR. Didi Tarsidi, Ketua Umum Pertuni

Musda V Pertuni Daerah Sumatra Selatan 28 Desember 2009

2009-12-30T18:40:00.000-08:00

Musyawarah Daerah ke-5 Pertuni Daerah Sumatra Selatan dilaksanakan pada tangal 28 Desember 2009 di Palembang.
Sdr. Muchtar terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Sumatra Selatan, sedangkan Sdr. Amilin terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Sumatra Selatan masa
bakti 2009-2014.

Musda V Pertuni Daerah Lampung 23 Desember 2009

2009-12-27T21:30:00.001-08:00

Musyawarah Daerah ke-5 Pertuni Daerah Lampung dilaksanakan pada tangal 23 Desember 2009 di Bandar Lampung.
Sdr. Ridwan Efendi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Lampung, sedangkan Sdr. Jono terpilih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Lampung masa bakti 2009-2014.

Rekor MURI untuk DPD PERTUNI Jateng

2009-11-17T21:04:00.000-08:00

Suryandaru, mitra-jaringan@yahoogroups.com, Tuesday, November 17, 2009 11:43 AM

Alhamdulillah pada tanggal 15 November 2009 DPD Persatuan Tunanetra Propinsi Jawa Tengah berhasil mencatatkan dua rekor MURI.

Rekor pertama dicatat dengan nomor 3974 untuk penyelenggaraan Lomba Resensi Buku Bicara Digital Antar Tunanetra se-Indonesia yang pertama. Rekor kedua dengan nomor registrasi 3975 untuk peserta terbanyak lomba resensi buku bicara digital antar tunanetra se-Indonesia.

Dengan demikian DPD PERTUNI Jateng telah memperoleh 3 rekor MURI, yaitu 3054 untuk peserta lomba festival band antar tunanetra terbanyak se-Indonesia, 3974 untuk penyelenggara pertama Lomba Resensi Buku Bicara Digital Antar Tunanetra se-Indonesia, dan 3975 untuk jumlah terbesar peserta lomba resensi buku bicara digital antar tunanetra se-Indonesia.

Terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya.

Operasi Katarak -- Hipenca 2009

2009-11-17T02:45:00.000-08:00

Dalam rangka memperingati Hari Internasional Penyandang Cacat 2009 (HIPENCA 2009) maka Panitia HIPENCA 2009 bekerjasama dengan DPP Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) dan Christoffer Blinden Mission (CBM) bermaksud akan mengadakan Operasi Katarak Mata yang akan diselenggarakan pada

Hari : Senin - Selasa, 30 November - 1 Desember 2009
Waktu : 08:00 WIB
Tempat : Rumah sakit St. Elizabeth
Jl. Narogong Raya no 202, Bekasi

Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka kami menghimbau Bapak/Ibu/Saudara yang membutuhkan layanan operasi katarak untuk mendaftarkan diri dan turut menyebarluaskan informasi ini kepada khalayak umum lainnya yang membutuhkan.
Pendaftaran dapat dilakukan di:
Sekretariat DPP PERTUNI
Telepon: 8005480 (Bapak Is/ Ibu Wanti)
Fax: 8013402
e-mail: pertuni_dpp@yahoo.co.id

Calon pasien diharapkan :
- menyerahkan/mengirimkan fotocopy identitas diri (KTP/Kartu Pelajar/kartu identitas lainnya) serta no telepon yang dapat dihubungi.
- hadir di lokasi tertera di atas pada tanggal yang akan ditentukan oleh panitia sebelum pelaksanaan operasi.

Panitia HIPENCA 2009

Rina Prasarani, Ketua Bidang III
Furqon Hidayat, SPd., Koordinator Bidang Bakti Sosial

PEMENANG THE WBUAP ONKYO BRAILLE ESSAY CONTEST 2009

2009-11-02T16:08:00.000-08:00

Selamat buat Atung Yuniarto dari Surabaya,
Dan Ria Andriani, anak Indonesia yang sedang berdomisili di Australia.

WINNERS OF THE WBUAP ONKYO BRAILLE ESSAY CONTEST 2009

The Sponsors of the Contest, Onkyo Corporation and the Braille Mainichi of Japan, together with the WBUAP Onkyo Selection Committee, have great pleasure in announcing the winners of the 2009 Contest.

THE OTSUKI PRIZE:

The Otsuki Prize of $1,000 is awarded to Mr Dong Huy Lieu from Vietnam with his entry "Braille - Lighting Up My Life" which scored 77.6. The reasons for awarding him this prize are:

(a) It is a well rounded essay with a clear focus on the topic. He is able to show how Braille has helped him to achieve his goals in life.

(b) He is able to bring out the positive spirit in his struggle to live a normal life and how this enabled him to inspire others around him.

(c) While relating his personal experiences, he has provided interesting insights into Vietnamese life as he made his personal journey on the road to success.

PRIZES FOR CATEGORY A
(Ages from 14 to 25 years old):

1. The Excellent Prize of $500 is awarded to Miss Ria Andriani from Australia with her entry "Some Things Are Meant To Be True" which scored 69.6 points. She is awarded the prize for the following reasons:

(a) She is able to bring out a clear message of hope concerning the role of Braille in helping her to appreciate music and achieve success.

(b) She is able to depict a struggle of determination and positive outlook despite great odds to fulfil her life's goal in the field of music.

2. The Committee decided to award only one Fine Works Prize to this category as the other entries did not meet the required conditions. The Fine Works prize of $200 is awarded To Mr Le Van Tung from Vietnam whose entry scored 61.4 points.

PRIZES FOR CATEGORY B
(Ages from 26 years old and above):

1. The Excellent Prize of $500 is awarded to Mr Atung Yuniarto from Indonesia with his entry "Touching The Points Of Hope" which scored 73 points. The reasons for awarding him the prize are:

(a) He displayed very well his writing craft with interesting and varied details as he depicted his journey of hope and ultimate success.

(b) He showed how with the help of Braille he was able to fulfil his dream and to inspire others.

2. Two Fine Works Prizes of $200 each are awarded to:

2.1. Miss Khong Thanh Thuy from Vietnam whose entry scored 71.8 points.

2.2. Miss Daw Byar Mee from Myanmar whose entry scored 60.8 points.

We take this opportunity to extend our heartiest congratulations to all the winners. We also wish to express our deep gratitude to the National Onkyo Selection Committees of Australia, Indonesia, Myanmar and Vietnam for encouraging, facilitating and selecting the best entries sent to the WBUAP Onkyo Selection Committee. The cash prizes and trophies (as mentioned in the Terms and Conditions) will be sent to you within the next three weeks.

Ivan Ho Tuck Choy
Secretary General
World Blind Union-Asia Pacific

Dated: 2 November, 2009

Copy to:
Mr Chuji Sashida, President, Board and Council Members of WBUAP
National Onkyo Selection Committees of Australia, Indonesia, Myanmar and Vietnam
Mr Kazuhiko Yamaguchi, Co-ordinator, WBUAP Onkyo Braille Essay Contest

Pemenang Lomba Resensi

2009-11-02T16:02:00.000-08:00

Mitra-Jaringan, Sunday, November 01, 2009 5:20 PM

Berikut adalah pemenang Lomba Resensi Digital Talking Book Antar Tunanetra se-Indonesia Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh DPD PERTUNI Jateng :

BERITA ACARA

PEMENANG LOMBA RESENSI BUKU BICARA DIGITAL
ANTAR TUNANETRA SE INDONESIA TAHUN 2009
DPD PERTUNI JAWA TENGAH

Pada hari ini, tanggal 31 Oktober 2009, dewan juri yang terdiri dari
1. Ketua : Dra. Sri Humaini Adisusilo (Jurnalis)
2. Anggota : Dra. Tri Wahyu Hari Murtiningsih M.Si. (Pustakawan)
3. Anggota : Drs. Hari Priyono M.Pd. (Akademisi)

Setelah mengadakan penilaian secara seksama serta memperhatikan catatan Dewan Juri, pada pelaksanaan Lomba Resensi Buku Bicara Digital Antar Tunanetra Se Indonesia, yang diselenggarakan oleh DPD PERTUNI JAWA TENGAH, dalam rangka peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA), dengan ini memutuskan dan menetapkan pemenang Lomba Resensi Buku Bicara Digital Antar Tunanetra Se Indonesia, sebagai berikut :
1. Pemenang Pertama : Sdri. Anik Windaryanti, peserta dari PTNTRW Pendowo Kab. Kudus, dengan nilai 2290
2. Pemenang Kedua, Sdr. Afif Fahroni, peserta dari PTNTRW Pendowo Kab. Kudus, dengan nilai 2270
3. Pemenang Ketiga, Sdr. Muh. Zufron, pemenang dari PTNTRW Pendowo Kab. Kudus, dengan nilai 2260
4. Pemenang Harapan Satu, Sdr. Triyono, pemenang dari PTNTRW Pendowo Kab. Kudus, dengan nilai 2190
5. Pemenang Harapan Dua, Sdr. Adyana Ndaru Purnama, pemenang dari PTNTRW Dharma Putra Kab. Purworejo, dengan nilai 2170
6. Pemenang Harapan Ketiga, Sdr. Gunarto, pemenang dari Klinik Pijat Budaya Sehat Semarang, dengan nilai 2150

Demikian hasil keputusan dewan juri, keputusan ini tidak bisa diganggu gugat

Semarang, 31 Oktober 2009

DEWAN JURI
LOMBA RESENSI BUKU BICARA ANTAR TUNANETRA SE INDONESIA
TAHUN 2009

1. Ketua : Dra. Sri Humaini Adisusilo (Jurnalis) ...................

2. Anggota : Dra. Tri Wahyu Hari Murtiningsih M.Si. (Pustakawan) ...................

3. Anggota : Drs. Hari Priyono M.Pd. (Akademisi) ...................

TUNANETRA PUN BISA INTERNETAN DI PERPUSTAKAAN DAERAH SUMUT

2009-10-11T04:59:00.000-07:00

Harian Analisa, 7 Oktober 2009

Arjuna Perangin – angin terlihat terburu – buru ketika mengetik sebuah
surat di computer. Satu persatu huruf yang diketiknya menjadi sebuah
kata dan kalimat.
Isinya, Arjuna yang merupakan penyandang tunanetra menyampaikan
kegembiraannya atas tersedianya 2 unit computer yang dikhususkan untuk
penyandang tunanetra. Computer tersebut dilengkapi dengan software
Jaws for Windows (JFW) yang mampu mengeluarkan suara pada setiap huruf
yang diketiknya.
Dalam surat tersebut, Arjuna mengucapkan terima kasih kepada
Pertamina Regional I Bina Lingkungan Wilayah Sumut yang telah
menyerahkan 2 unit computer untuk penyandang tunanetra kepada BPAD
Sumut untuk digunakan bagi penyandang tunanetra.
Dia berharap, fasilitas ini tidak hanya sekedar saja melainkan terus
menerus dan bertambah. “ saya minta fasilitas computer untuk tunanetra
ini tidak hanya sampai disini tapi berkelanjutan sehingga semakin
banyak tunanetra yang menggunakannya,” ungkap alumni Sarjana Sastra
Universitas Katolik Santo Thomas Sastra Inggris.
Ketua Persatuan Tunanetra, Lukman Hakim mengatakan dengan adanya
computer tersebut maka terhilangkanlah sedikit bentuk diskriminasi
yang dialami oleh penyandang cacat tunanetra. “ keberadaan computer
ini akan mendorong insane tunanetra yang cerdas dan tidak gagap
teknologi,”ujarnya kepada wartawan di perpustakaan Daerah Sumut, jalan
Brigjen Katamso Medan, selasa ( 6/10 ).
Dia menambahkan computer yang telah disertai software JFW akan mampu
membantu pemakai computer karena computer tersebut dapat memberikan
berbicara atas apa yang kita lakukan terhadapny. “Dengan computer ini
para tunanetra juga bisa berinternetan, chating, facebook, mengirim
email dan lainnya,” terangnya.
Dua unit Komputer tersebut diserahkan oleh PertaminaRegional I Bina
Lingkungan Wilayah Sumut kepada BPADSU untuk digunakan bagi penyandang
cacat tunanetra.
Salah seorang penyandang cacat tunanetra, Dea, siswi kelas 9 SMP
Negri 2 Lubuk Pakam dari binaan Yayasan Tunanetra (Yapentra) Tanjung
Morawa merasa terharu atas pemberian bantuan computer Braille di
perpustakaan daerah Sumut yang dapat digunakan untuk tunanetra,”saya
minta pemerintah senantiasa terus memperhatikan pendidikan tunanetra
di Sumut karena dalam kehidupan sehari-hari terkadang masih terjadi
diskriminasi,” ucap cewek asal siantar sembari mengangis
terseduh-seduh.

Peningkatan SDM
Sementara itu, Koodinator Regional I Pertamina OK Khaidir Aswan
didampingi Asisten bina lingkungan Pertamina H Chairuddin pada
kesempatan itu mengatakan penyerahan bantuan komputerkhusus ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sedangkan H Chairuddin menambahkan, Pertamina peduli peningkatan SDM
dan bina lingkungan ini akan tetap memperhatikan masyarakat terutama
bagi tunanetra di Sumut. Sehingga para tunanetra itu tidak terjadi
diskriminasi bagi siswa yang sehat jasmani dan rohaninya.
“Kita juga tetap memberikan bantuan pendidikan kepada siapapun dengan
mengajukan proposal kepada pertamina,”ujarnya.
Kepala BPAD Sumut Syaiful Syafri mengatakan, perpustakaan kini
menjadi tempat layanan untuk semua orang. Makanya, pelayanan yang
diberikan tidak hanya kepada mereka yang norma, tapi juga kepada
penyandang tunanetra.” Ini merupakan layanan pertama anak terbaik di
Indonesia yang menggunakan sarana dan fasilitas untuk pendidikan anak
cacat khususnya tunanetra di Medan dan Sumut,” katanya.
Dia berharap kedepan 500 penyandang tuna di Medan dan siswa-siswanya
mampu memanfaatkan computer untuk tunanetra dan BPAD Sumut juga siap
menjadi tempat pelatihan bagi siswa tunanetra untuk pelatihan
penggunaan computer sehingga mereka bisa internetan sebagaimana
pemustaka lainnya

Workshop Pengembangan dan Peningkatan ICT Bagi Tunanetra

2009-08-20T08:35:00.001-07:00

Workshop Pengembangan dan Peningkatan ICT Bagi Tunanetra
Suryandaru, mitra-jaringan@yahoogroups.com
Thursday, August 20, 2009 9:01 PM

Tanggal 19 Agustus 2009 bertempat di ruang Borobudur 2 Hotel Graha Santika Semarang, Depkominfo bekerja sama dengan DPD PERTUNI Jateng mengadakan Workshop Pemgembangan dan Peningkatan ICT Bagi Tunanetra. Acara ini digagas oleh Depkominfo dalam upaya menggali informasi untuk pengembangan dan Peningkatan ICT bagi tunanetra sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan tunanetra.
Suryandaru,S.H
+6281325885858
ndarusurya@yahoo.co.id ; ndarusurya@gmail.com
HTTP://suryandar.blogspot.com

TUNANETRA BELAJAR KOMPUTER

2009-08-05T05:47:00.000-07:00

TUNANETRA BELAJAR KOMPUTER
( Waspada,Medan 31 Juli 2009 )

Medan, Persatuan Tunanetra Indonesia ( PERTUNI ) Sumut Menggelar
kegiatan rutin mingguan berupa pelatihan computer yang khusus
diperuntukkan bagi para tunanetra yang berlangsung setiap hari kamis
di jalan Sampul Medan.

Ketua DPD PERTUNI Sumut Lukman Hakim Harahap yang didampingi
sekretaris Chairul dalam, Senin (27/7), mengakui pelatihan itu sebagai
suatu terobosan baru yang dilaksanakan PERTUNI dalam upaya
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggotanya.

“Kami jelas beda dengan rekan-rekan yang memiliki kesempurnaan panca
indra, karena kami tidak bisa melihat maka pelatihan yang kami
terapkan adalah versi tunanetra yang tak bisa melihat namun mampu
menggunakan computer dan ponsel,” katanya yang saat itu langsung
mencoba kebolehannya menggunakan telepon selular untuk berbicara
dengan rekannya dari jarak jauh.

Menurut Harahap, peralatan computer yang digunakan untuk pelatihan
para anggotanya masih serba terbatas. Baru lima unit computer tanpa
printer yang tersedia, sehingga pelatihan harus dilaksanakan secara
bergilir dengan jam atau waktu yang berbeda.

“Dengan hanya lima unit computer itu, berarti lima orang yang bisa
mengikuti pelatihan dalam batasan dua jam satu session, atau 15 orang
untuk tiga session, yang berlangsung hanya sampai pukul 12.30,”
katanya seraya berharap perhatian dari Dinas Sosial Sumut ataupun
Medan.

Tuna Netra Sampaikan Tujuh Rekomendasi ke Presiden

2009-07-03T18:43:00.000-07:00

Tuna Netra Sampaikan Tujuh Rekomendasi ke Presiden

TEMPO Interaktif, Jum'at, 03 Juli 2009 | 19:44 WIB

Jakarta - Persatuan Tuna Netra Seluruh Indonesia (Pertuni) menilai perhatian terhadap penyandang cacat, khususnya tuna netra masih minim.
Ketua Umum Pertuni Didi Tarsidi menilai pemerintah masih menempatkan persoalan penyandang cacat pada skala prioritas yang rendah.

Menurutnya, penanganan ketunanetraan harus dilakukan secara lintas sektoral. Hal itu, kata dia, bukan hanya permasalahan departemen sosial. "Kami memohon
bimbingan Bapak Presiden agar berubah lebih baik," kata Didi saat Pertuni diterima di kediaman presiden di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (03/06).

Didi menegaskan pendekatan penanganan terhadap penyandang tuna netra harus dengan pendekatan hak (right based) bukan dengan pendekatan charity. "Jadi,
bukan karena kami dikasihani tetapi karena kami berhak," katanya.

Pertuni juga meminta pemerintah mempercepat proses ratifikasi konvensi PBB tentang penyandang cacat.

Dalam kesempatan tersebut, Pertuni juga menyampaikan tujuh rekomendasi hasi Munas ke VII kepada presiden. Rekomendasi tersebut, Pertama, persamaan hak
dalam memperoleh kesempatan pendidikan, termasuk di lembaga pendidikan umum. kedua, persamaan hak dalam memperoleh layanan publik.

Ketiga, Pertuni meminta agat penyandang tuna netra juga diberikan akses untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Keempat, kesempatan kerja pada semua
bidang baik lewat jalur khusus, kuota dan pasar terbuka. Kelima, advokasi dan mencegah peraturan perundangan yang diskriminatif. Keenam, meningkatkan kesadaran
masyarakat akan hak-hak orang tuna sebagai warga negara dan terakhir membangun pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya.

Pertuni berharap ketujuh rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Pertuni merupakan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Depdagri. Pertuni mempunya 27 pengurus daerah dengan 156 cabang dengan sekitar 2 juta anggota.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerima laporan Pertuni segera menginsturksikan kepada sekertaris kabinet Sudi Silalahi agar mengagendakan sidang
kabinet untuk segera menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh Pertuni setelah 8 Juli.

"Kita ingin memastikan bahwa pemerintah bisa meningkatkan bantuan dan dukungan kepada keluarga besar Pertuni," katanya saat memberikan sambutan.

Ia pun sepakat persoalan penyandang cacat harus ditangani secara lintas sektoral. Untuk itu, selain departemen sosial, Ia juga menginstruksikan departemen
pendidikan, agama dan tenaga kerja untuk membahasnya dalam rapat kabinet nanti.

Presiden menyatakan pemerintah sesungguhnya terus berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk diantaranya penyandang cacat. Pemerintah, kata Presiden,
tengah merumuskan bantuan yang permanen dan tidak situasional bagi penyandang cacat.

Sementara, terkait konvensi PBB menyangkut hak penyandang cacat pemerintah berkomitmen untuk mendorong agar segera diselesaikan.

GUNANTO E S

JK: Tunanetra bisa seperti Stevie Wonder

2009-06-28T05:33:00.000-07:00

JK: Tunanetra bisa seperti Stevie Wonder
WASPADA ONLINE, Monday, 22 June 2009 14:22 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung upaya penghapusan diskriminasi terhadap penyandang tunanetra. Menurut JK, tunanetra mempunyai kebutuhan dasar yang layak seperti warga negara lainnya.

"Stevie Wonder salah satu tunanetra yang bisa berkarya. Gubernur New York juga ia penyandang tunanetra. Saya harap Indonesia juga bisa berkarya, meski ada kekurangan jangan jadi hambatan," kata JK dalam sambutan Munas ke VII Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) di Pondok Gede, Jakarta, hari ini.

Suami Mufidah Jusuf Kalla ini menambahkan para tunanetra harus mandiri menjalani hidup. Mereka punya potensi yang besar dan membanggakan.

"Tidak ada diskriminasi tunanetra. Karena mereka penting untuk memajukan kehidupan. Saya berharap justru mereka diberi kesempatan untuk hidup seperti orang lainnya," ungkap capres nomor 3 ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, pendidikan adalah kunci kemajuan bagi tunanetra. Ke depan tunanetra dan pemerintah akan membangun sarana pendidikan agar lebih baik.

"Saya mendukung kemajuan Pertuni untuk memperjuangkan hak-haknya, agar tidak ada lagi diskriminasi di kalangan Indonesia. Tunanetra adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya kebutuhan dasar yang sama, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya," pungkas.
(dat03/inilah)

JK Buka Munas Persatuan Tuna Netra Indonesia

2009-06-26T06:30:00.000-07:00

JK Buka Munas Persatuan Tunanetra Indonesia
Ketua Tunanetra: Lebih Cepat Lebih Baik
Penyandang cacat ingin pemerintah cepat meratifikasi Konvensi Internasional.
VIVAnews - Senin, 22 Juni 2009, 12:47 WIB - Ismoko Widjaya, Bayu Galih

Wakil Pemerintah harus tetap memperhatikan akses publik dan fasilitas untuk tunanetra. Tunanetra juga punya kesempatan yang sama di berbagai bidang. Salah satunya adalah hak untuk dapat mendapatkan pendidikan umum.

"Masih ada yang menganggap tunanetra perlu pendidikan khusus. Tapi tunanetra juga bisa mendapatkan pendidikan umum," kata Jusuf Kalla (JK) saat membuka Musyawarah Nasional VII, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin, 22 Juni 2009.

Saat ini, kata JK, tidak ada maksud sengaja bagi masyarakat untuk diskriminasi. "Karena itu perlu sosialisasi tentang hak-hak tunanetra," ujar JK.

JK juga mengharapkan para penyandang tunanetra dapat meneladani penyandang cacat yang telah berhasil. Beberapa nama kemudian disebut Kalla, antara lain Stevie Wonder, bekas menteri pendidikan Mesir Thoha Husein.

"Yang terpenting, di Indonesia kita pernah memiliki presiden yang kurang memiliki penglihatan," kata JK.

Ketua Umum Pertuni, Didi Tarsidi, mengatakan diskriminasi masih dirasakan penyandang tunanetra. Karena itu Pertuni ingin pemerintah cepat melakukan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Cacat. akhir. "Lebih cepat lebih baik," kata Didi yang langsung disambut riuh para audiens yang hadir.

ismoko.widjaya@vivanews.com

Din Minta Maaf ke Pertuni

2009-06-11T07:17:00.000-07:00

Din Minta Maaf ke Pertuni
Jun 10, 2009 at 18:38 Jakarta, http://matanews.com

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan, pemerintah harus memperhatikan kaum tuna netra karena selama ini perhatian terhadap penyandang cacat masih belum maksimal. Masyarakat tuna netra juga dianggap masih kesulitan untuk memperoleh hak yang sama dengan masyarakat yang normal, sehingga mereka tersisihkan.
“Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah harus mengatasi permasalahan yang menimpa masyarakat tuna netra,” kata Din Syamsuddin dalam acara Sarasehen “Peduli Kaum Tuna Netra” yang diselenggarakan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu.
Ia mencontohkan, masalah pendidikan juga sering menjadi kendala bagi mahasiswa tuna netra yang akan masuk ke perguruan tinggi, sehingga banyak sekali mereka yang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi karena adanya diskriminasi dari pihak perguruan tinggi tersebut. “Kaum tuna netra juga banyak yang kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, sehingga mereka banyak yang menganggur dan hanya mengandalkan keterampilan yang dimilikinya,” tuturnya.
Selain itu, aksesibilitas bagi kaum tuna netra juga masih minim serta belum adanya masjid khusus yang digunakan oleh kaum tuna netra. “Pemerintah harus segera mengatasi hal ini, sehingga mereka juga bisa memperoleh hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya,” tuturnya.(*z/a)

Pemenang Lomba Mengarang Esai Braille Tingkat Nasional Indonesia

2009-06-09T06:46:00.000-07:00

Pemenang Lomba Mengarang Esai Braille Tingkat Nasional Indonesia

Panitia Seleksi Onkyo Nasional Indonesia telah menetapkan karya-karya terbaik untuk diikutsertakan pada lomba mengarang esai Braille tingkat Asia-Pasifik.

Dari 7 esai yang masuk, Tim Juri menilai bahwa hanya ada tiga karya yang memenuhi kriteria untuk dilombakan pada tingkat Asia-Pasifik.

Ketiga esai itu adalah:
1. Variasi Kekayaan melalui Braille dan Buku-buku Audio oleh Tantri Maharani, Surabaya
2. Pelita Ilmu bagi Sang Gelap oleh Tutus Setiawan, Surabaya
3. Menyentuh Titik-titik Harapan oleh Atung Yuniarto, Surabaya

Ketiga peserta tersebut termasuk Kelompok B (usia 26 ke atas).

Tim juri terdiri dari:
a. Wacih Kurnaesih, S.Pd.
b. Y. Tri Bagio, M.Pd.
c. Yuniati, S.Pd.

Pemenang tingkat Asia-Pasifik akan diumumkan pada akhir Oktober 2009.

Musyawarah Nasional (Munas) VII Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)

2009-06-06T06:56:00.000-07:00

Musyawarah Nasional (Munas) VII Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) akan diselenggarakan pada tanggal 21-25 Juni 2009 di
Wisma Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur

Bagi Pertuni Daerah dan Cabang yang belum menerima undangan, silakan memberi tahu
Panitia Munas,
DPP Pertuni,
Jl. Raya Bogor km.19,
Ruko Blok Q No. 13-L
Kramat Jati
Jakarta Timur 13510
Telp. 8005480,
Fax : 8013402
Email: pertuni_dpp@yahoo.co.id

Atau silakan menghubungi Sdr. M. Ilham (Iis), 081808513575.

Materi Munas dapat di-download dari:
www.tarsidi.com/MateriMunas7.zip

Tur Haryanto, Tunanetra, Caleg DPRD Bantul

2009-05-30T04:21:00.000-07:00

Tur, (warga RT 1 Gadingharjo, Sanden, Bantul adalah caleg PAN nomor urut 7 dari daerah pemilihan (dapil) 5 di Bantul. Dia mendapat 3.200 suara dari total
jumlah suara yang diraih PAN di dapil 5 Bantul, yakni 15.920 suara. Tur sekarang adalah Direktur Jaringan Peduli Rakyat (Japera)-LSM yang bergerak di bidang
sosial kemasyarakatan.

Lelaki kelahiran Bantul, 26 Agustus 1969 ini mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 1991. Ia lantas mengambil program
notariat di UGM. Semasa muda, dia aktif di sejumlah LSM. Namun, sejak jadi mahasiswa hingga tahun 2006 lalu, ia masih menyandang profesi sebagai petani
bawang merah. Tur awalnya bisa melihat. Namun, saat berusia 11 tahun tak sengaja matanya tertimpa pintu kayu jati. Sejak saat itu penglihatannya kabur
dan akhirnya buta.
PRA

Sumber: http://m.kompas.com

The Dream Stick: Tongkat Pintar untuk Tunanetra - Karya Yossi dan Aqsa

2009-05-20T06:04:00.000-07:00

Medali Para Ilmuwan Belia
Pelajar Indonesia merebut perak pada olimpiade sains di Turki. Di Bangkok, delapan pelajar Indonesia sukses membawa delapan medali.
GAGAL di negeri sendiri, tapi menuai prestasi mengkilap di negeri orang. Inilah yang dialami pasangan kreator belia asal Kota Lumpia, Yossi Amiko Subagia dan Aqsa Aditya Gunadarma. Kedua siswa SMA Semesta Semarang itu tak berhasil menyabet medali pada Indonesian Science Project Olympiad yang digelar di Jakarta pertengahan Maret lalu.

”Kami hanya memperoleh penghargaan,” kata Yossi tentang ajang seleksi inovasi siswa yang akan dilombakan di olimpiade Asia dan dunia itu.

Sebulan berselang, karya yang hanya memperoleh penghargaan itu justru membuat keduanya menerima kalungan medali perak di podium kehormatan ajang Dreamline Project Olympiad di Ankara, Turki. The dream stick alias tongkat pintar untuk penyandang tunanetra karya Yossi dan Aqsa menyi–sihkan hampir 4.000 siswa dari 28 negara yang berlaga di negeri Selat Bosporus itu. Inovasi Yossi dan Aqsa hanya kalah oleh kendaraan operasi jarak jauh temuan tiga siswa asal Rumania.

Berbeda dengan karya anak-anak Rumania yang rumit dan memerlukan material berbasis teknologi canggih dan mahal, temuan Yossi boleh dibilang amat sederhana: sebuah tongkat yang terbuat dari pipa plastik—yang biasa digunakan untuk saluran air—dengan sedikit lengkungan sebagai gagangnya. ”Satu tongkat bisa dibuat dengan belanja material Rp 250 ribu,” kata Yossi. Ia mengatakan justru karena sederhana itulah tongkat pintar menyabet medali—karena mudah diproduksi secara massal.

Menurut Aqsa, ide temuan sederhana ini muncul karena ia sering melihat orang buta kesulitan melangkah, apalagi menempuh jarak jauh sendirian. Mereka lebih banyak bergantung pada bimbingan orang lain atau anjing. Data Departemen Kesehatan menyebutkan jumlah penyandang tunanetra di Tanah Air sekitar tiga juta orang. Ini merupakan yang terbesar di Asia dan nomor tiga di dunia. ”Kalau bisa menemukan alat yang membantu mereka, ini merupakan sebuah sumbangan besar,” kata Aqsa.

Sesuai dengan sebutannya, tongkat pintar ini bertujuan mendukung tunanetra lebih banyak melakukan kegiatan secara mandiri. Ide dasar karya ini adalah pemanfaatan sensor ultrasonik untuk mendeteksi benda yang berada di sekitarnya dalam jarak satu hingga dua meter. Dengan memasang alat sensor itu pada tongkat, penyandang tunanetra mendapatkan informasi ihwal keberadaan benda yang bisa menghalangi langkahnya. Walhasil, pengguna tongkat bisa melangkah lebih cepat dan aman.

Cara kerja tongkat ini sederhana saja. Dalam posisi sakelar ”on”, sensor yang melekat pada tongkat akan mengeluarkan gelombang ultrasonik ke arah depan. Bila ada benda di depannya, gelombang akan memantul kembali ke sensor. Selanjutnya, sensor akan mengirimkan gelombang pantulan itu ke pusat kontrol sistem. Di pusat kontrol ini, gelombang itu diolah dan diubah menjadi isyarat dalam bentuk bunyi atau getar–an, mirip telepon seluler. Isyarat inilah yang akan menjadi panduan pengguna tongkat.

Isyarat bunyi keluar dari panel sirene kecil, sedangkan isyarat getar akan disampaikan oleh komponen penggetar yang diambil dari stik PlayStation. Jika ada benda di depan tongkat pada jarak maksimal satu setengah meter, sirene berbunyi ”tiiit… tiiit… tiiit…” seperti suara truk sedang mundur. Makin dekat jarak benda tersebut, makin cepat pula suara sirene atau makin kuat getarannya. Cara kerjanya mirip dengan sensor parkir pada mobil. Tongkat ini bekerja dengan baterai 12 volt yang bisa diisi ulang.

Satu lagi keunggulannya, teknologi tongkat pintar ini mudah dipelajari, bahkan oleh orang awam sekalipun. Material dan komponen yang diguna–kan dapat dibeli di toko-toko elektro–nik. Pendek kata, tukang reparasi elektronik pinggir jalan pun, kalau sudah melihat alat ini, dapat meniru seketika. ”Kuncinya adalah menghubungkan sensor dengan kontrol sistem sehingga bisa mengirim informasi kepada penggunanya,” kata Yossi. Nah, ”Yang mahal adalah belajar teori dan ketelaten–annya,” kata Aqsa.

Kedua remaja peneliti ini mengaku tak menemukan kesulitan berarti untuk membuat tongkat yang dilombakan itu. Desain tongkat hanya mengalami pembongkaran sekali, karena sebelumnya mereka menggunakan sistem kontrol digital. Padahal komponen ini agak sulit ditemukan di toko elektronik. Untuk mempermudah pembuatan secara massal, sistem kontrol diganti dengan jenis analog dan manual. Pada pengembangan selanjutnya, tongkat tak harus dibuat dengan pipa plastik, tapi bisa dengan besi atau kayu.

Demikian mudah dan sederhana, riset dan pembuatan tongkat itu cuma memakan tiga bulan. Hobi kedua anak itu pun sangat membantu pembuatan tongkat. ”Kami senang mengutak-atik alat elektronik dan main game,” kata Yossi. Karena hobi game ini, Yossi menggunakan peranti getar stik PlayStation untuk tongkatnya. Oktem Saidov, guru Fisika SMA Semesta yang menjadi pembim–bing kedua anak itu, mengatakan siswa di sekolahnya memang biasa melakukan riset dan rekayasa teknologi.

Raihan medali perak ini cukup membuat duet Yossi-Aqsa bungah, meski mereka harus bermodal ongkos sendiri—dari tiket pulang-pergi sampai akomodasi di sana—Rp 23 juta dan cuma me–ngantongi hadiah US$ 350 atau Rp 3,6 juta. ”Karena kami mewakili Indonesia di pentas dunia,” kata mereka. Kepala Sekolah SMA Semesta Mohammad Harris pun ikut bangga dengan keberhasilan anak didiknya itu. ”Kemampuan di bidang ilmu pasti memang kami tekankan pada para siswa. Jika ingin memiliki prestasi dunia, harus menguasai ilmu pasti,” katanya.

Kebanggaan yang sama menyelimuti Tim Olimpiade Fisika Indonesia yang dua pekan lalu kembali ke Tanah Air. Tim yang beranggotakan delapan siswa SMA dari berbagai daerah itu menyabet dua medali emas pada ajang Asian Physics Olympiad ke-10 di Bangkok, Thailand, 24 April-2 Mei lalu. Selain mendapat emas, tim ini mengumpulkan empat perak dan dua perunggu. ”Berarti semua anggota tim pulang dengan membawa medali,” kata Hendra Kwee, pembimbing Tim Olimpiade.

Yang juga membuat bangga tim ini adalah keberhasilan salah satu anggotanya, Winson Tanputraman, menjadi peserta dengan nilai eksperimen tertinggi, yaitu 17,90 dari skala 20,00. Hendra mengatakan Winson, yang masih duduk di kelas II SMAK 1 BPK Pe–nabur, Jakarta, memang sudah dijagokan bakal merebut emas. ”Dia sudah berpengalaman pada kejuaraan sebelumnya,” katanya. Adapun anggota tim lainnya baru pertama kali mengikuti olimpiade itu, ”Jadi masih grogi dan ada tekanan.”

Berbeda dengan pertandingan olahraga, olimpiade fisika hanya melombakan satu soal teori dan praktek untuk semua peserta. Soal teori diberi bobot nilai 30, sedangkan praktek 20. Juri memutuskan peserta yang mengumpulkan nilai minimal 42 akan mendapat emas. Pada kejuaraan kali ini, sebanyak 22 peserta berhasil merebut emas. Selain Indonesia, Thailand merebut lima emas, Cina Taipei tujuh, dan sisanya menjadi milik Cina. ”Cina memang selalu dominan,” kata Hendra.

Adek Media, Sohirin (Semarang)

Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/05/18/ILT/mbm.20090518.ILT130312.id.html

Caleg Tunanetra Lolos Jadi Anggota DPRD Bantul

2009-04-21T05:42:00.001-07:00

BANTUL - Prestasi cukup membanggakan berhasil ditorehkan Gus Tur alias Tur Haryanto. Penyandang tunanetra asal Bantul itu kemungkinan besar akan lolos menjadi
anggota DPRD Bantul.

Gus Tur berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 9 April di Dapil V, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kendati demikian, cacat yang dimiliki
Gus Tur bukanlah bawaan lahir

"Saya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kedua mata saya tidak bisa lagi melihat secara normal," terangnya ketika di temui di rumahnya di RT 1 Kelurahan
Gadingharjo, Sanden, Bantul, Jumat (17/4/2009)

Walaupun tidak bisa melihat, lanjut Gus Tur, pengalaman dalam bidang politik menggugahnya untuk memberanikan diri maju menjadi caleg dari Partai Amanat
Nasional karena dalam UU tidak ada larangan caleg disable dilarang maju.

"Sebelum masuk PAN saya dulu kader PDIP. Bahkan saya sempat menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu PDIP tahun 2004. Saya masuk ke PAN baru pada bulan
Maret 2008 lalu," tandasnya

Ketika ditanya strategi pemenangan pemilu untuk dirinya sendiri, pria kelahiran Bantul 26 Agustus 1969 mengaku membuat tim sukses sebanyak 54 orang untuk
menggarap 18 desa yang ada di DAPIL V. Alhasil dengan kerja keras tim suksenya memperoleh hasil yang memuaskan.

"Di Kecamatan Kretek, Sanden, Pandak, Pundong, dan Srandakan suara saya menduduki rangking 3 atau 2 sehingga total suara mencapai 3.200 suara dari total
jumlah suara yang diraih PAN di Dapil V, yakni sebanyak 15.920 suara," terangnya

Disinggung mengenai biaya yang dikeluarkan untuk kampanye, Gus Tur mengaku tidak mengeluarkan biaya cukup banyak, karena saudara-saudaranya juga membantu
biaya untuk kampanye.

Selain itu dirinya juga tidak memasang spanduk maupub baliho tentang dirinya yang dipasang di jalan-jalan raya karena hal itu tidak efektif dan hanya menghamburkan
uang. "Saya tidak tahu persisnya, ya kira-kira paling banyak Rp50 juta" jelas alumni Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Jogja ini.

Eko Yulianto Nugro, Caleg terpilih dari Dapil I dari PDIP, Kabupaten Bantul mengaku sosok Gus Tur adalah orang yang cerdas sehingga jika nantinya masuk
ke DPRD Kabupaten Bantul tidak akan mengalami kesulitan. "Dia punya asisten pribadi yang siap untuk membantu dirinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan
makakala membaca APBD maupun lainnya," terangnya. (ful)

dikutip dari: http://pemilu.okezone.com/read/2009/04/18/267/211686/caleg-tuna-netra-lolos-jadi-anggota-dprd-bantul

Mereka Menolak Golput - Pemilu Akses Penyandang Cacat (2-Habis)

2009-04-08T05:26:00.000-07:00

Oleh Harun Husein. Republika, Rabu, 08 April 2009

Golongan putih (golput) bukanlah isu populer bagi kalangan penyandang cacat (penca), terutama aktivis penca. Bukan karena golput telah diharamkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MU), tapi karena mereka justru berjuang keras mendapatkan persamaan hak dan kesetaraan perlakuan dalam pemilihan umum (pemilu).

''Kalau kami golput, sia-sialah apa yang telah kami usahakan supaya tak ada lagi diskriminasi terhadap teman-teman penca dalam pemilu,'' kata Ketua Umum
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) Penca, Ariani Abdul Mun'im, kepada Republika di Kantor PPUA Penca, Cempaka Putih, Jakarta, pekan lalu.

Kuatnya keinginan menyingkirkan diskriminasi itu bahkan pernah diekspresikan penca di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan menjadi golput secara massal pada
Pemilu Presiden (Pilpres) 2004. Mereka membakar kartu pemilih karena KPUD Sulsel tak menyediakan alat bantu template di tempat pemungutan suara (TPS).

Mereka pun memperkarakan KPUD Sulsel ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasalnya, Sulsel termasuk satu dari delapan provinsi yang mendapat bantuan
template dari UNDP. Tapi, template itu justru tak didistribusikan ke TPS-TPS. Panwaslu kemudian memproses kasus itu sebagai pelanggaran pidana pemilu.

Ketua KPUD Sulsel, Aidir Amin Daud--yang kini menjadi Direktur Tata Negara Depkumham sempat menjadi tersangka. Tapi, ''Perkara dicabut setelah dia mendatangi
teman-teman penca, minta maaf, dan berjanji menyediakan template pada Pilpres putaran kedua,'' kata anggota Komnas HAM, Saharuddin Daming, pekan lalu.

Pada Pilpres putaran kedua, template tersedia, tapi hanya di sebagian. Sebagian template kembali tertahan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tapi,
kali ini aksi bakar kartu pemilih tak terjadi lagi. Sebagian golput, sebagian lagi tetap menggunakan hak pilih dibantu pendamping. KPUD pun kembali hendak
diperkarakan.

Tapi, Saharuddin yang saat itu menjadi penasihat hukum penca di Makassar, mencegah rencana itu. ''Saya bilang, biar dulu. Yang penting sudah ada political
will ,'' kata Saharuddin, tunanetra pertama di Indonesia penyandang gelar doktor hukum, dengan disertasi tentang aksesibilitas penca sejak Pemilu 1955
hingga Pemilu 2004.

Kasus Sulsel dinilai Saharuddin memperlihatkan persoalan yang sangat perlu dibenahi pada masa mendatang. ''Ternyata yang paling perlu mendapatkan pengarahan
itu adalah penyelenggara pemilu, bukan teman-teman penca. Selama ini, untuk urusan pemilu akses, teman-teman penca yang selalu disuruh mendengar.''

Sebenarnya, kalangan penca tidak menuntut diistimewakan. Mereka hanya menuntut treatment khusus agar bisa melaksanakan hak pilihnya sesuai asas pemilu
yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Ariani menuturkan, pada masa lalu, tunanetra yang datang ke TPS sering dicurangi oleh petugas TPS. ''Petugas
selalu bilang, 'mau pilih partai apa, nanti kami cobloskan','' katanya. Pemilih tunadaksa yang berkursi roda, juga terkadang harus memilih di luar TPS
karena tak bisa memasuki TPS yang sulit dicapai kursi roda.

Advokasi atas hak-hak politik penca dalam pemilu--baik hak memilih maupun hak dipilih mulai intensif sejak terbentuknya Panitia Pemilu Akses Penyadang
Cacat (PPUA Penca) pada 24 April 2002. Isu "pemilu akses" pun mengemuka. Mereka mendesak supaya aturan perundangan dan perangkat TPS aksesibel bagi penca.

Pada Pemilu 2004, upaya itu, antara lain, terakomodasi lewat pengadaan template untuk pilpres dan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan
(P4B). Menjelang Pemilu 2009--saat PPUA berubah dari panitia menjadi pusat--lobi mereka berhasil menggolkan pengadaan template dan TPS yang aksesibel.

Selain itu, UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif membuka peluang lebih banyak caleg penca karena sekolah luar biasa disetarakan dengan SMA dalam syarat
pendidikan caleg. Itulah yang, antara lain, membuat caleg penca pada Pemilu 2009 ini naik drastis, dari lima pada Pemilu 2004 menjadi 30 pada Pemilu 2009
ini.

TPS yang aksesibel antara lain ditandai dengan adanya aturan bahwa TPS harus didirikan di tempat rata tidak berumput tebal, tidak ada got pemisah, tidak
becek, tidak berlumpur, tidak berada di gedung bertangga sehingga tak menyulitkan pengguna kursi roda. Pintu-pintu TPS dan bilik suara juga lebih diperlebar.

''Kami cuma menghendaki desain TPS yang universal. Filosofinya, kalau nyaman bagi penca, pasti nyaman bagi orang normal,'' kata Ariani. Apalagi, kata dia,
TPS yang diminta oleh kalangan penca juga sangat menguntungkan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya seperti ibu hamil, orang lanjut usia (lansia), dan
orang sakit.

Kastiani, penyandang tunadaksa yang juga Sekretaris I PPUA Penca, menegaskan, tuntutan persamaan bukanlah menuntut hak yang eksklusif. ''Kami tidak perlu
TPS khusus. Tuntutan kami itu sama saja dengan orang berkacamata minus empat, yang tidak bisa memilih kalau tidak menggunakan kacamata,'' katanya.

Kastiani menegaskan, penca terutama tunadaksatak perlu bantuan di bilik suara. Yang terpenting, bilik suara dibuat aksesibel agar mereka bisa masuk. ''Kalau
tak bisa memilih pakai tangan, ya pakai kaki. Kalau tidak bisa pakai kaki, ya pakai mulut.''Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Netra, Irwan Dwi Kustanto,
menilai kesulitan aksesibilitas itu membuat banyak penca yang akhirnya menjadi golput. ''Asumsi saya begitu. Karena, bagi seorang penca, untuk memilih
dia harus berkorban banyak sekali. Mulai dari tenaga, waktu, biaya, hingga harga diri,'' katanya.

Jumlah pemilih penca pada Pemilu 2009 ini, menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sjamsulbahri, sekitar 3,6 juta. Pada Pemilu 2004, Badan Pusat Statistik
(BPS) menyampaikan ke KPU jumlah sebagai berikut: 309.146 tunanetra, 192.207 tunarungu, 178.870 tunagrahita, dan 94.423 cacat lain.

Tapi, bila mengacu pada asumsi Badan Kesehatan Dunia (WHO), 10 persen penduduk setiap negara adalah penca. Alhasil, dari 220 juta rakyat Indonesia, 22
juta adalah penca. ''Sebanyak 60 persen atau 12 juta punya hak,'' kata Ariani.Departemen Sosial (Depsos) memprediksi jumlah penca mencapai 3,11 persen
dari total penduduk Indonesia atau sekitar enam juta jiwa, dengan 3,6 juta di antaranya diprediksi memiliki hak untuk memilih.

Soal data yang simpang-siur ini, Saharuddin Daming mengatakan, karena beda kualifikasi. ''Depsos mengkualifikasikan cacat itu pada yang mengalami tingkat
hambatan, sedangkan WHO semuanya,'' katanya.Tapi, apakah itu berarti jumlah golput di kalangan penca besar? Saharuddin masih meragukan. Pasalnya, pada
pemilu-pemilu Orde Baru, mereka banyak dimobilisasi. ''Terlepas apakah itu karena mobilisasi atau partisipasi, tapi siapa sih yang tidak dimobilisasi
saat itu,'' katanya.Dengan jumlah penca sekitar 12 juta orang, Irwan mengatakan, sudah bisa dikonversi menjadi sekitar 10 kursi DPR. ''Ini bargaining
yang besar,'' katanya.

Dilengkapi ”Template” Surat Suara untuk Pemilih Tunanetra

2009-04-01T06:40:00.000-07:00

Galamedia, Selasa, 24 Maret 2009

KPU Sediakan 270 Buku Panduan
PAJAJARAN,(GM)-
KPU Kota Bandung menyediakan 270 template surat suara dalam bentuk huruf braile untuk kaum tunanetra pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. KPU juga
akan menyiapkan 270 buku panduan berisi nama caleg dan partai peserta pemilu dalam huruf braile.

Ketua KPU Kota Bandung, Heri Sapari di sela-sela kegiatan sosialisasi dan simulasi Pemilu 2009 kepada para tunanetra di Wyata Guna, Jln. Pajajaran, Senin
(23/3) mengatakan, template serta buku panduan untuk pemilih tunanetra masih dalam pro-ses pengerjaan. Biaya pengerjaannya sebesar Rp 35.000/buku dan Rp
20.000/template.

"Dananya berasal dari APBD Kota Bandung. Mudah-mudahan tanggal 1 April nanti semuanya beres dan siap didistribusikan," ujar Heri.

Menurut Heri, template yang dibuat oleh KPU Kota Bandung adalah template surat suara untuk DPR, DPRD Provinsi Jabar, dan DPRD Kota Bandung. Sedangkan template
untuk DPD disiapkan KPU pusat.

Template-template dan buku panduan tersebut akan ditempatkan di tiap kecamatan, masing-masing kecamatan 3 buku panduan dan 9 template surat suara. "Nantinya
akan ada template mobile yang bergerak ke masing-masing TPS," tambah Heri.

Bagi pemilih tunanetra, tambah Heri, diberikan kelonggaran saat melakukan pemilihan. Apabila sistem contreng menyulitkan, khusus untuk tunanetra tidak
apa-apa bila tercoblos atau dicoblos. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, Ade Rahmat berharap, adanya template serta buku panduan
dengan huruf braile memudahkan sekitar 2.000 kaum tunanetra di Kota Bandung.

Pencairan dana

Sementara itu, Pemkot Bandung kemungkinan besar akan mencairkan dana bantuan kepada KPU Kota Bandung, tujuh hari sebelum digelarnya Pemilu Legislatif 2009,
9 April mendatang. Pencairan bisa dilakukan setelah tim koordinasi kelancaraan penyelenggaraan pemilu tingkat Kota Bandung terbentuk.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM), Askary Wirantaatmaja mengungkapkan, secara sistem pencairan dana bantuan
tersebut harus melalui persetujuan dari tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan pemilu. Saat ini pihaknya sudah menyusun jadwal untuk kelancaran proses
pemilu.

Dalam APBD Kota Bandung 2009, anggaran yang dialokaiskan bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilu mencapai Rp 8,675 miliar. "Tapi kami prediksi besarannya
sekitar Rp 4 miliar, karena sudah tidak membantu dalam sosialisasi. Bahkan kemungkinan juga masih bisa turun di bawah Rp 4 miliar," tuturnya.

Sedangkan KPU Kab. Bandung Barat belum bisa mencairkan dana, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Kab. Bandung Barat. Kondisi ini semakin menyulitkan
ruang gerak anggota KPU, sehingga untuk membayar ongkos jasa pengiriman logistik ke tiap kecamatan, KPU terpaksa ngutang kepada pemilik armada truk.

"Operasional kegiatan anggota KPU masih dapat terlaksana. Itu pun masih memakai anggaran yang dulu sempat dicairkan pejabat sekretaris Sekretariat KPU
Kab. Bandung Barat yang lama," kata Ketua Pokja Logistik KPU Kab. Bandung Barat, Aros Saefurnama. (B.114/B.104)**
copyright © 2001 www.klik-galamedia.com

Kelompok Tunanetra Harapkan KPU Sediakan Surat Suara Braille

2009-03-16T19:33:00.001-07:00

Kapanlagi.com, Rabu, 11 Maret 2009 21:15

Kelompok Tunanetra yang tergabung Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung mengeluhkan tidak adanya sosialisasi berbagai informasi
mengenai daftar nama-nama calon legislatif (caleg) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota yang harus dipilihnya dalam Pemilu 2009 mendatang.

Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, Ade Rahmat saat pertemuan dengan anggota KPU Kota Bandung, Rabu (11/3) menuturkan informasi
ini dibutuhkan, karena adanya keharusan mencontreng caleg dan bukan hanya parpol.

"Berbeda dengan Pemilu lalu yang hanya menyoblos parpol maka kami membutuhkan informasi berupa buku dalam braille ataupun sosialisasi KPU kepada kelompok
tunanetra yang hingga kini masih belum diterima," katanya.

Ade juga mengritisi tidak adanya surat suara braille untuk Pemilu kali ini karena pendampingan saat melakukan penyoblosan sudah tidak lagi langsung, umum
dan rahasia. "Jika didampingi orang lain saat pencontrengan maka hak politik kami terpenuhi dan tidak dengan kerahasiaannya," katanya.

"Kami hanya ingin menegaskan bahwa tunanetra bukan orang sakit sehingga tidak perlu didampingi saat melakukan hak politiknya di bilik suara nanti," katanya.

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Herry Sapari mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan template bagi
kelompok tunanetra dari APBD. "Namun karena payung hukum penggunaan APBD belum jelas maka pembuatannya terkendala," katanya.

"Kami akan segera mempertanyakan pengadaan template ini ke KPU Pusat karena hingga kini KPU Kota Bandung belum mengetahui apakah pengadaan braille tersebut
diakomodasi APBN atau tidak," katanya.

Terkait dengan sosialisasi di kelompok tunanetra, Herry menambahkan telah mengagendakan acara tersebut dalam beberapa hari kedepan. Jumlah kelompok tuna
netra di Kota Bandung berjumlah sekitar 2000 orang dan memiliki TPS tersendiri di Gedung Wyataguna Jalan Pajajaran, Kota Bandung.

Sejak Pemilu 2004, Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008 dan Pemilihan Walikota Bandung 2008, KPU menganggarkan pengadaan template untuk kelompok tunanetra. (kpl/bar)

Alat Bantu Pemilu Tercipta, Tunanetra Bernapas Lega... (1)

2009-03-05T06:44:00.001-08:00

Oleh: Inggried Dwi Wedhaswary, Kompas.com, Kamis, 5 Maret 2009 | 07:59 WIB

Hak memilih menjadi hak semua warga negara tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, seperti tunanetra. Kini meski belum sepenuhnya terfasilitasi, pemilih tunanetra bisa menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Sebuah alat bantu saat pemungutan suara telah tersedia.

Irwan Dwi Kustanto (43), seorang tunanetra, menjadi desainer yang ada di balik terciptanya alat bantu itu. Mata boleh tak melihat, tapi hati telah menggerakkannya untuk bekerja demi kesempatan politik bagi sesamanya.

Alat bantu pemilu tunanetra itu berupa template berhuruf braille yang memiliki ukuran sama persis seperti surat suara yang akan digunakan saat pemungutan suara. "Ukurannya benar-benar sama dengan surat suara. Surat suara itu dimasukkan ke template, seperti map yang di atasnya ada huruf braille," kata Irwan saat ditemui Kompas.com pekan lalu.

Ukuran template harus benar-benar sama dengan surat suara sehingga apa yang dibaca tunanetra pada template tersebut merupakan yang terdapat di surat suara. Pada Pemilu 2009 ini alat bantu pemilu sudah tersedia di 33 provinsi. "Namun, dari empat surat suara, baru pemilihan DPD dan presiden saja. Untuk DPR dan DPRD belum. Mungkin karena peserta dan calegnya banyak sehingga lebih kompleks," ujar Irwan yang juga menjabat Vice Executive Director Yayasan Mitra Netra.

Irwan pun mengisahkan bagaimana ide mendesain alat bantu itu muncul. Sebenarnya Irwan juga mendesain alat bantu untuk Pilpres 2004 yang saat itu hanya tersedia di delapan provinsi. Pada tahun ini Panitia Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA Penca) kembali meminta Mitra Netra untuk mendesain alat bantu pemilu.

"Dari pilot tahun 2004, pada pemilu tahun ini alat bantu sudah masuk dalam peraturan KPU yang harus ada, bukan pilot project lagi. Hak ini harus ada, kemudian PPUA meminta saya untuk mendesainkan," ujar Irwan.

Irwan bersama delapan rekannya di Mitra Netra dan tim PPUA yang berjumlah 20 orang akan melakukan validasi sebelum dan sesudah dicetak. Hal itu untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pencetakan. Sebab, cetakan huruf braille harus pas ukurannya.

"Kalau sudah oke baru bisa dikirim (ke seluruh Indonesia). Yang paling penting timbulnya braille harus bisa dibaca. Jangan terlalu tipis atau terlalu tebal. Bagaimana teman-teman bisa meraba karena membaca huruf braille tergantung yang dipegang jari," ujar ayah tiga putri ini.

Sebagai sosok yang dikenal sangat mendalami braille, Irwan juga menguasai penggunaan peranti lunak (software) yang memungkinkannya merancang alat bantu pemilu. Mitra Netra Braille Converter yang diciptakan oleh lembaga yang peduli pada hak-hak tunanetra itu menjadi sistem tumpuan.

Keterbatasan penglihatan tak ingin dipandang Irwan dan rekan-rekannya sebagai sebuah hambatan. Apalagi, menurut Irwan, dalam penggunaan hak pilih kerahasiaan harus menjadi hak semua warga negara, termasuk tunanetra.

Pertuni Minta Surat Suara Braille

2009-03-02T04:08:00.000-08:00

Pikiran Rakyat, Minggu, 01 Maret 2009

TASIKMALAYA, (PRLM).- Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kab. Tasikmalaya, Hendrayana minta, agar pemerintah menyediakan surat suara pada Pemilu 2009 menggunakan huruf braille, supaya dirinya dan anggota penyandang cacat netra di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bisa memberikan hak pilihnya.
Hal itu dikemukakan Hendrayana kepada wartawan usai mengikuti sosialisasi Pemilu 2009 di Yayasan Bahagia Karoeng, Sabtu (28/2). Menurutnya, kalau pemerintah tidak menyediakan alat bantu bagi para penyandang cacat netra, kemungkinan akan sulit melaksanakan Pemilu secara bebas dan rahasia, sambil menyebutkan selama ini belum ada seorang calon legislatif yang menghubungi dan datang kepada dirinya maupun organsiasi.
Pada sosialisasi Pemilu 2009 di Yayasan Bahagia Karoeng, yang dilakukan KPUD Kota Tasikmalaya, Sabtu kemarin, para penyandang cacat netra tidak menemukan selembar contoh kertas atau surat suara yang dilengkapi dengan huruf braille. Sementara, contoh surat suara yang ada pada sosialisasi tersebut hanya yang biasa lazim digunakan oleh setiap orang normal. Padahal menurut Hendrayana, pada pemilihan Walikota Tasikmalaya tempo disediakan surat suara khusus untuk para penyandang cacat netra.
Anggota KPUD Kota Tasikmalya, Yusuf mengatakan, pada waktunya nanti pihak KPU menyediakan surat suara khusus bagi para tuna netra. "Hari ini (kemarin, red) kami tidak membawanya, karena surat suara tersebut berukuran besar, jadi kemungkinan pada waktunya nanti akan digunakan," katanya.
Diperoleh keterangan, sekitar 4.000 penyandang cacat terdiri dari tuna netra, tuna rungu dan wicara, serta tuna grahita yang tercatat di Tasikmalaya. Dari sejumlah itu, hanya sekitar 10 persen atau 400 oranng yang mempunyai hak pilih. Sekitar 50 tuna netra, tuna grahita, tuna rungu dan tuna wicara, Sabtu kemarin mengikuti sosialisasi Pemilu 2009 di Yayasan Bahagia Karoeng. (A-14/A-26).

Sosial-Kemasyarakatan:Pertuni Lampung Masih Tertinggal

2008-12-25T17:35:00.000-08:00

Lampung Post, Minggu, 10 Februari 2008

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) di Lampung masih tertinggal jauh dari provinsi
lain di Jawa.

Sejak berdiri 20 Desember 1974, Pertuni Lampung belum terakomodasi dalam sebuah aturan khusus oleh pemda. Selain itu, aktivitas berorganisasi juga masih
terbatas karena ketidakmampuan finansial.

"Padahal, Pertuni Lampung berdiri pertama kali di Sumatera dan yang kesembilan di Indonesia," kata Ketua Dewan Pertimbangan Pertuni Lampung Ridwan Effendi,
Sabtu (9-2), bertepatan dengan peringatan HUT ke-42 Pertuni.

Menurut Ridwan, sejumlah Pertuni di Indonesia sudah diakomodasi dalam Perda. Antara lain Pertuni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali,
Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, NAD, dan Sumatera Utara.

Menurut dia, Perda akan memperjelas keberadaan Pertuni sebagai ormas yang beranggotakan penyandang tunanetra. Aturan yang jelas juga akan memudahkan kegiatan
mereka.

Pertuni Lampung sudah menyampaikan usulan itu kepada Pemprov Lampung. Saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 29 Oktober 2007 lalu juga telah merekomendasikan
usulan itu kepada pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. "Tapi, belum ada respons," kata Sekretaris Pertuni Lampung Daman Purnama. */X-2

Federasi Tunanetra Jerman Bantu 60 Tunanetra Aceh

2008-12-25T07:57:00.000-08:00

Republika, Selasa, 20 Desember 2005

Banda Aceh-RoL –
Federasi tunanetra Jerman, menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan kepada sebanyak 60 orang kaum senasib (tunanetra) dari berbagai kabupaten/kota
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni).

"DPP Pertuni telah bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri untuk meringankan beban masyarakat tunanetra di NAD, terutama mereka
yang telah kehilangan tempat tinggal dalam musibah gempa dan tsunami akhir tahun lalu," kata Ketua tim bantuan untuk masyarakat tunanetra NAD, Tri Bagio,
di Banda Aceh, Selasa.

Bantuan untuk masyarakat tunanetra di NAD itu berhasil dikumpulkan pasca bencana alam gempa dan tsunami, 26 Desember 2004, itu atas kerjasama dengan berbagai
pihak, seperti Ikatan Alumni Sekolah Luar Biasa (SLB) Pemalang, Christofel Blinden Mission (CBS) dan Federasi Tunanetra Jerman.

Disebutkan, bantuan masa tanggap darurat yang disalurkan dari Tunanetra Jerman dan donatur lainnya itu antara lain berupa alat tulis Braille sebanyak 280
buah, mesin ketik kepada tujuh SLB, tongkat putih 280 buah dan beasiswa untuk 52 siswa yatim piatu selama setahun dengan nilai sebesar Rp50.000/bulan.
Selanjutnya, bantuan sembako senilai Rp200.000/orang untuk lebih dari 272 orang serta peralatan rumah tangga bagi yang sudah berkeluarga masing-masing
senilai Rp50.000 kata Tri Bagio.

Bantuan lainnya yang disumbangkan federasi tunanetra Jerman pada masa rekonstruksi, tambah dia, antara lain merenovasi terhadap 75 unit rumah tunanetra
dengan rincian masing-masing memperoleh sebesar Rp10.000.000/unit. Sebanyak 27 unit rumah tunanetra yang rusak parah akan dibangun kembali dengan rincian
anggaran masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp28.000.000, kata Tri Bagio.

Selain itu, Pertuni juga menurunkan tim layanan lemah penglihatan (low vision) untuk mengidentifikasi jumlah penyandang lemah penglihatan baik dari anak-anak
maupun kelompok orang dewasa di provinsi ujung paling barat Indonesia ini. "Tim itu dibentuk guna mengetahui jumlah penyangdang lemah penglihatan dan teknik
penanganannya baik secara medis, rehabilitasi dan pendidikan akibat bencana alam tsunami," kata dia.

Tunanetra Jakarta Butuh Alquran Braile

2008-12-25T07:55:00.000-08:00

Republika, 29 Nopember 2007

Lantunan ayat-ayat suci Alquran yang dibawakan Sapto Waluyo (26 tahun) menggema di ruang pertemuan SLB Lebak Bulus
Jakarta Selatan Selasa (27/11) siang lalu. Kekurangsempurnaan panca indranya, sama sekali tak membuat mahasiswa semester delapan Fakultas Ushuluddin Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini patah semangat untuk mempelajari kalam ilahi.

Pemahamannya yang baik di bidang Ilmu tajwid, melengkapi suaranya yang indah dan jelas saat dia mengaji. Banyak wartawan dan staf BP ZIS (Badan Pengelola
Zakat, Infak dan Sedekah) Bank Mandiri merasa haru mendengar suara emas Sapto Waluyo. Suaranya pun sangat indah dan jelas membaca hurup demi hurup dari
Alquran Braile. Dia yang cacat saja, begitu indah bacaanya. Bagaimana dengan kita yang sempurna seluruh panca indra,'' tandas seorang wartawan haru.

Menurut Bayu Iwan Yulianto, ketua Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) DKI Jakarta, saat ini tidak sedikit tunanetra yang membutuhkan kitab suci Alquran
Braile. ''Menurut catatan tahun 2003 jumlah tunanetra yang terdaftar di Pertuni Jakarta sebanyak 4.000 orang lebih. Sedangkan Alquran Braile yang baru
dimiliki sebanyak 500 set,'' ujar Bayu kepada Republika.

Bahkan dalam catatan Yogi Madsuni, ketua I Pertuni DKI Jakarta, saat ini jumlah tunanetra yang ada di wilayah Jakarta tak kurang dari 7.000 orang. ''Kalau
Alquran Braile yang baru dimiliki oleh lembaga maupun perorangan baru sebanyak 500 set, maka Alquran Braile yang dibutuhkan masih sangat banyak. Inilah
perlunya kami mendapatkan uluran tangan seperti yang dilakukan BP ZIS Bank Mandiri hari ini,'' tegas Yogi penuh harap.

Baik Bayu maupun Yogi sepakat, kebutuhan terhadap Alquran Braile di Jakarta masih cukup besar. ''Dan harus diakui hingga kini karena alasan percetakan dan
sebagainya, harga per unit Alquran Braile cukup mahal, ada yang harganya Rp 800 ribu, Rp 1, 2 juta ada juga yang harganya sampai Rp 1,5 juta. Jadi, bagi
kami yang tunanetra, harga Alquran Braile masih sangat mahal,'' kata Bayu.

Direktur BP ZIS Bank Mandiri, Taufik Hidayat menjelaskan, lembaganya sangat komitmen untuk membantu para tunanetra lebih mendalami kitab suci Alquran Braile.
Kepedulian pihaknya terhadap tunanetra dengan membantu menyediakan Alquran Braile sudah dilaunching dua tahun lalu. Waktu itu pihaknya sempat undang Ustadz
Yusuf Mansur untuk mengadakan taushiyah sekalian menyerahkan bantuan kitab suci Alquran Braile yang waktu itu terkumpul bantuan sebesar Rp 26 juta yang
kami serahkan ke lembaga tunanetra di Cipondoh Tangerang.

''Hari ini yang bisa kami serahkan 10 set Alquran plus biaya untuk pelatihan mengenal hurup Alquran Braile. Total hingga saat ini sudah 60 Alquran Braile
yang kami sumbangkan kepada para tunanetra,'' ungkap Taufik Hidayat. Menurut Taufik, pihaknya sengaja memberikan bantuan tidak seluruhnya dalam bentuk
Alquran Braile tapi untuk membantu pelatihan mengenal aksara Alquran Braile. ''Yang normal saja susah membaca Alquran, apalagi dengan menggunakan hurup
Braile. Tentu harus ada upaya dari berbagai pihak agar para tunanetra yang belum bisa membaca Alquran, mendapat pelatihan sehingga bisa membaca Alquran
Braile,'' jelasnya.

Perbedaan yang sangat mencolok antara Alquran biasa dengan Alquran Braile, jika Alquran biasa 30 juz tebalnya paling satu buku, jadi tebalnya tidak seberapa
bahkan sekarang banyak yang sudah dimodifikasi kecil-kecil sehingga lebih praktis, maka Alquran Braile tidak bisa dimodifikasi seperti itu. Untuk setiap
satu juz Alquran Braile bisa jadi satu buku. ''Jadi 30 juz 30 buku. ini yang membuat harga Alquran Braile menjadi lebih mahal ketimbang harga Alquran biasa,''
ujarnya.

Diakuinya, selama ini bantuan dari lembaga semisal BP ZIS Bank Mandiri belum terlalu banyak. ''Makanya kami sangat berterima kasih kepada BP ZIS Bank Mandiri
yang sudah peduli terhadap kehidupan para tunanetra. Terus terang, jarang-jarang ada lembaga yang konsen seperti ini. Kita juga pernah menerima bantuan
dari Departemen Agama sebanyak 27 set yang alhamdulillah sudah kita bagikan kepada teman-teman tunanetra di berbagai wilayah Jakarta.''

Yang menjadi kendala bagi para tunanerta di ibu kota, sambung Bayu, setelah sejumlah Alquran Braile tersebar yang merupakan sumbangan dari berbagai pihak
baik perorangan maupun lembaga. Yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah pengentasan buta aksara Alquran Braile.

Penulis: N. Damanhuri Zuhri

Teknologi Telah "Berdamai" dengan Kami!

2008-12-25T05:02:00.001-08:00

PIKIRAN RAKYAT, Minggu, 3 Agustus 2008

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah basis kemajuan suatu bangsa. Manakala teknologi bermanfaat bagi umat manusia.
kecelakaan mobil menimpanya tahun 1978. Kecelakaan itu membuat Ted Henter kehilangan penglihatannya. Dengan begitu, hilang pula kariernya sebagai seorang pembalap motor. Waktu itu ia berumur 27 tahun.
Dia adalah insinyur dari University of Florida. Tetapi, setelah kebutaannya, ia belajar program komputer dan seorang pebisnis. Tahun 1987 ia mendirikan Henter-Joyce bersama kawannya Bill Joyce. Hasinya, dua tahun berikutnya mereka bisa membuat program pembaca layar, Job Access With Speech (JAWS) untuk operasionalisasi Disk Operating System (DOS).
Teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya perusahaan perangkat lunak terbesar Microsoft mengambil alih pengembangannya pada 1992. Tiga tahun berikutnya, di bulan Januari, Microsoft mengeluarkan JAWS for Windows version 1.9. Rata-rata sekali setahun versi terbarunya keluar. Dan, November 2007, telah keluar JAWS versi 9.0. Teknologi ini diperjualbelikan seharga 895 dolar AS untuk versi standar.
Dan, teknologi lain juga dikembangkan oleh sebuah konsorsium nonprofit bernama Digital Accessible Information System (DAISY). Mereka memproduksi "buku bicara". Belakangan, tahun 2008, Microsoft bekerja sama dengan Sonata Software dan DAISY merilis DAISY XML format, yang bisa menerjemahkan data dokumen. Peranti ini keluar dengan lisensi open source, yang bisa diunduh bebas.
Setara
Sebagian tunanetra yang tidak memiliki perangkat komputer, masih mengandalkan pola belajar dari kaset rekaman. Sedangkan untuk buku-buku baru, mereka bisa meminta tenaga pembimbing belajar untuk membacakannya. Maklum saja, produksi buku dengan huruf braille sangat jauh tertinggal.
Dari para pemakai komputer tunanetra yang Kampus hubungi mereka banyak memakai aplikasi JAWS. Dengan aplikasi itu, mereka pun sudah tidak repot saat belajar. Bagi mereka yang sudah memiliki komputer PC atau jinjing, belajar pun menjadi lebih mudah.
Seperti pengalaman Didi Tarsidi, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia, ia biasa menggunakan JAWS untuk menulis dan membaca aneka artikel. Dengan bantuan scanner, ia salin semua artikel dan isi buku ke dalam komputernya. Setelahnya, ia tinggal "membaca" salinannya. "Kerja kami memang dobel. Tetapi, usaha keras untuk maju adalah cita-cita kami. Teknologi memang membantu kami," ujarnya.
Dengan JAWS, tunanetra saat ini juga bisa mengarungi dunia maya. Mereka bisa membuat blog sendiri atau situs kelompok mereka. Dua situs yang terbilang aktif, ada mitranetra.or.id, konetif.org dan kartunet.com. Konetif kependekan dari Komunitas Tunanetra Kreatif.
Situs mitranetra adalah situs yayasan yang ingin memberi pendidikan dan pengembangan para tunanetra di Indonesia. Dibangun 14 Mei 1991, situs ini juga sebagai media informasi ke dunia global tentang kondisi tunanetra di Indonesia.
Dua situs lainnya, www.sites.konetif.org dan www.kartunet.com dibangun oleh kelompok pelajar dan mahasiswa tunanetra. Keduanya ingin menjadi tempat untuk pengembangan kreativitas para tunanetra.
"Agar orang bisa melihat kemampuan kami para tunanetra," ujar Irawan Mulyanto, salah seorang pendiri situs kartunet.com. Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh pengelola situs konetif.
"Obsesi kami sederhana, yaitu kami mendapat tempat yang sama dengan manusia pada umumnya," tutur Rizky Harta Cipta. Ia adalah jebolan Fakultas Hukum Unpad dan sedang menyelesaikan program pascasarjana di Program Pascasarjana Hukum Bisnis Unpad.
Rizki jelas bukan bermaksud ingin menyombongkan diri. Akan tetapi, sudah rahasia umum orang memandang miring pada kemampuan tunanetra atau mereka yang cacat tubuh lainnya. Padahal, banyak dari tunanetra yang berprestasi. Dan, teknologi telah berdamai dengan tunanetra. Kini, lingkungan sosialnya bagaimana?***

Penulis:
agus rakasiwi
kampus_pr@yahoo.com

Keterbatasan yang (Mestinya) tak Membatasi

2008-12-25T04:54:00.001-08:00

PIKIRAN RAKYAT, Minggu, 3 Agustus 2008

HAMPIR saja cita-cita kuliah, gagal. Wijaya, hampir ditolak masuk Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Alasannya, karena ia tunanetra.
Seperti dikutip dari Detik.com, Wijaya, lulusan SMAN 66 Jakarta Selatan, lulus ujian masuk bersama (UMB) Jurusan Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah. Akan tetapi, saat daftar ulang, semua biaya yang ia sertakan dikembalikan pihak universitas dengan alasan tunanetra.
Wijaya didukung beberapa organisasi tunanetra, seperti Mitranetra dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni). Lembaga-lembaga itu lantas mengirimkan surat kepada pihak universitas pada 15 Juli 2008. Dengan alasan miskomunikasi, UIN Syarif Hidayatullah pun memanggil kembali Wijaya.
Untuk diketahui, sejak 1980, UIN tiap tahun menerima mahasiswa tunanetra. Saat ini, ada empat mahasiswa tunanetra yang tengah belajar di kampus tersebut.
Di waktu lain, Mangaranap Simamora, tidak diperkenankan mengikuti kuliah di Program Studi Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (FKIP) Universitas Pasundan, tahun 2006. "Saya mendapat penjelasan bahwa banyak tunanetra di tempat itu yang tidak menyelesaikan kuliahnya dan tidak lapor ke kampus," ujar Mangaranap menirukan penjelasan yang diterimanya dari kampus.
Alhasil, ia menganggur satu tahun. Baru pada usianya yang menginjak 23 tahun, ia mendaftar ke Universitas Islam Nusantara. Kali ini, ia mencoba ke jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan diterima. "Saya tidak ingin mengambil bahasa lagi. Karena takut mengalami hal yang sama seperti di Unpas," katanya.
Saat dikonfirmasi, pihak informasi FKIP Unpas mengatakan bahwa mereka masih membuka pendaftaran untuk kalangan tunanetra. Menurut petugas di sana, ada mahasiswa tunanetra yang akan lulus. Dan, memang beberapa lulusan tunanetra dari FKIP Unpas ada yang menjadi guru.
Di tempat lain, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dari kalangan tunanetra, beberapa di antaranya mendapat pengalaman buruk. Pada saat ujian tengah semester, Sabinus Ngadu, mendapati kertas ujiannya tidak diperiksa dosen pengajar. Alasannya, karena Sabinus menggunakan huruf braille dalam pengerjaan tugas tersebut. Hasilnya, Sabinus mendapat nilai "lebih baik" daripada sebuah angka nol. "Kata dosennya, sudah, nilai mah gampang. Nanti saja," ujar Sabinus menirukan ucapan si dosen.
Diskriminasi dan prestasi
Ini baru sebagian contoh. Wijaya menjadi korban salah paham. Mangaranap, seperti yang diungkapkannya, menjadi korban karena jejak beberapa seniornya yang tidak tuntas menyelesaikan kuliah. Dan, Sabinus korban dari dosen yang tidak mau bertanya tentang braille ke Pusat Layanan Tunanetra yang ada di UPI. Ini baru sebagian contoh dari sekian banyak kasus diskriminasi. "Sebenarnya kami sudah menyediakan layanan dan sukarela membantu jika ada pengerjaan tugas ataupun tugas mahasiswa dalam huruf braille," ujar Ahmad Nawawi, dosen spesialisasi A (spesialisasi tunanetra) di Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) UPI.
Sebelum 1978, pemerintah membuat model pendidikan terpisah antara pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan kalangan "normal". Khusus untuk pendidikan tunanetra, pemerintah Indonesia membukanya pertama kali pada 1960. Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1950 yang berubah menjadi UU No. 12/1954 tentang pendidikan dan pengajaran bagi anak berkelainan dan wajib belajar bagi tunanetra.
Sekolah luar biasa negeri (SLBN) untuk tunanetra berdiri pertama di Jakarta. Pendiriannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1962. Menurut catatan lain, sejarah pendidikan anak cacat di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda. Khusus tunanetra, lembaga layanan tunanetra tertua dan terbesar di Indonesia ada di Panti Sosial Bina Netra Wyata Guna. Kompleks seluas 5 hektare ini berdiri sejak 1901.
Rintisan pendidikan tunanetra sendiri sudah dilakukan oleh kalangan pribumi dan Belanda. Pada zaman itu, sistem pendidikannya dipengaruhi politik penjajahan seperti Blinden Colony, setiap tunanetra yang ditemukan ditampung dan dipelihara hingga akhir hayatnya sambil memproduksi kerajinan tangan sebisanya. Bagi kalangan tunanetra keturunan menak, mereka bisa disekolahkan di sekolah Belanda, seperti, HIS dan MULO.
Pendidikan tunanetra yang ada di Indonesia, tidak lepas dari sejarahnya di Eropa. Bedanya, di Eropa sekolah tunanetra muncul karena filosofi kesetaraan.
Mengutip tulisan Didi Tarsidi, yang diterjemahkan dari Visual Impairment: Access to Education for Children and Young People (1999), pada awalnya sekolah-sekolah ini terutama bertujuan mengajarkan keterampilan-keterampilan kerja.
Kurungan berada di sekolah khusus, menurut Didi, dosen program sarjana dan pascasarjana di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang juga tunanetra, mengungkung pergaulan sosial kelompok tunanetra. Mereka merasa terdiskriminasi ketika kembali ke masyarakat selepas dari sekolah luar biasa.
Dus, kalangan pemerhati mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan pendirian sekolah terpadu. Dalam konsep ini, siswa dengan ketunaan bisa bersekolah di sekolah umum. Maksudnya, untuk membawa adanya kesetaraan sosial di antara yang tuna dengan yang tidak. Wacana ini terus berkembang dengan munculnya istilah inklusi. Inklusi sendiri meluarkan pengertian ketunaan bukan hanya fisik, tetapi juga anak-anak lain yang memiliki kemampuan khusus untuk bisa masuk di sekolah umum.
Ternyata memang konsep ini bisa menunjukkan bahwa kalangan dengan ketunaan bukan orang yang bisa dianggap sebelah mata. Kekurangan mereka hanya pada fisik, bukan kecerdasan. Banyak dari kalangan tunanetra yang bisa menunjukkan prestasi.
Di Amerika Serikat, sejarah mencatat nama Helen Keller. Seorang penulis, aktivis politik, dan seorang pengajar. Helen bahkan memiliki ketunaan ganda, buta dan tuli. Sebelum ia menjadi siapa-siapa, ia pun sering diteriaki "monster" karena sering berteriak-teriak.
Berkat seorang guru bernama Anna Sullivan, Helen menjadi tokoh berpengaruh di dunia penulisan dan aktivitasnya mengampanyekan kesetaraan yang tuna dan yang normal. Lantas di dunia program komputer, dunia juga mengenal nama Ted Henter. Dialah yang berjasa menciptakan perangkat lunak Job Access with Speech (JAWS), sebuah peranti untuk membaca dokumen komputer. Dia juga seorang tunanetra. Karyanya banyak digunakan oleh kalangan tunanetra di dunia. "Aneh jika masih ada kalangan yang menolak mereka untuk ikut bersekolah atau berada di lingkungan umum," katanya.
Sebelum wacana inklusi masuk di Indonesia, sudah banyak tunanetra yang menunjukkan prestasi. Hanya, masih banyak orang yang tidak mengetahui informasi tersebut dan menganggap orang tunanetra hanya bisa berpredikat tukang pijat atau meminta di jalanan. Padahal fenomena itu tidak melulu dimiliki orang tanpa penglihatan karena yang memiliki kelengkapan fisik pun melakukannya. "Sama saja, kalau malas ya akibatnya tidak bisa menjadi apa-apa," ujar Didi lagi.
Mengenai kendala inklusi, dosen di jurusan PLB UPI, Ahmad Nawawi mengatakan, karena faktor perilaku sosial. Di Bandung, program inklusi sudah dikampanyekan sejak 1998. Ditandai dengan seminar pertama di UPI, diteruskan beragam kampanye. "Persoalannya memang budaya di masyarakat kita," kata lulusan Program Pascasarjana Psikologi Unpad ini.
Kalangan tunanetra Indonesia pun bisa menunjukkan prestasi. Ada seorang penata musik, desainer situs, dan lain-lain. Hal itu ditunjukkan dengan kerja keras dan semangat. Selain itu, ada teknologi yang menolong aktivitas belajar mereka. "Saya mulai dari menabung untuk mendapatkan sebuah komputer. Uang tabungan itu saya peroleh dari kerja saya sebagai seorang musisi dan penata musik di beberapa kafe," ujar Hendra Jatmika Pristiwa, seorang tunanetra yang berprofesi sebagai penata musik.
Hal yang sama dilakukan pula oleh Rizky Harta Cipta. Dia yang sekolah di program magister Hukum Bisnis Unpad ini, sudah sejak lama "menyentuh" laptop. Dari alat itulah ia bisa menyelesaikan pendidikan hingga tingkat magister.
Tak sekadar braille, saat ini kalangan tunanetra juga bisa membaca dokumen dari layar komputer melalui perangkat lunak, walapun masih sulit diakses karena masalah harga."Sudah ada UU-nya, dan seharusnya itu yang diterapkan," ujar Ronald Simanjuntak, juru bicara Forum Mahasiswa Tunanetra Indonesia, mengacu UU Penyandang Cacat dan UU Sistem Pendidikan Nasional.
Kejadian yang dialami Wijaya, Mangaranap, dan Sabinus, dinilai Ahmad Nawawi sebagai ketidaksiapan pengelola lembaga pendidikan untuk melaksanakan pendidikan inklusif. "Soal rajin atau tidak itu masalah semua orang di Indonesia. Bukan karena kecacatannya. Kuncinya sistem pendidikan bisa mengarahkan," ujar pelatih komputer di Mitranetra ini.

Penulis:
agus rakasiwi
kampus_pr@yahoo.com