Medali Para Ilmuwan Belia
Pelajar Indonesia merebut perak pada olimpiade sains di Turki. Di Bangkok, delapan pelajar Indonesia sukses membawa delapan medali.
GAGAL di negeri sendiri, tapi menuai prestasi mengkilap di negeri orang. Inilah yang dialami pasangan kreator belia asal Kota Lumpia, Yossi Amiko Subagia dan Aqsa Aditya Gunadarma. Kedua siswa SMA Semesta Semarang itu tak berhasil menyabet medali pada Indonesian Science Project Olympiad yang digelar di Jakarta pertengahan Maret lalu.
”Kami hanya memperoleh penghargaan,” kata Yossi tentang ajang seleksi inovasi siswa yang akan dilombakan di olimpiade Asia dan dunia itu.
Sebulan berselang, karya yang hanya memperoleh penghargaan itu justru membuat keduanya menerima kalungan medali perak di podium kehormatan ajang Dreamline Project Olympiad di Ankara, Turki. The dream stick alias tongkat pintar untuk penyandang tunanetra karya Yossi dan Aqsa menyi–sihkan hampir 4.000 siswa dari 28 negara yang berlaga di negeri Selat Bosporus itu. Inovasi Yossi dan Aqsa hanya kalah oleh kendaraan operasi jarak jauh temuan tiga siswa asal Rumania.
Berbeda dengan karya anak-anak Rumania yang rumit dan memerlukan material berbasis teknologi canggih dan mahal, temuan Yossi boleh dibilang amat sederhana: sebuah tongkat yang terbuat dari pipa plastik—yang biasa digunakan untuk saluran air—dengan sedikit lengkungan sebagai gagangnya. ”Satu tongkat bisa dibuat dengan belanja material Rp 250 ribu,” kata Yossi. Ia mengatakan justru karena sederhana itulah tongkat pintar menyabet medali—karena mudah diproduksi secara massal.
Menurut Aqsa, ide temuan sederhana ini muncul karena ia sering melihat orang buta kesulitan melangkah, apalagi menempuh jarak jauh sendirian. Mereka lebih banyak bergantung pada bimbingan orang lain atau anjing. Data Departemen Kesehatan menyebutkan jumlah penyandang tunanetra di Tanah Air sekitar tiga juta orang. Ini merupakan yang terbesar di Asia dan nomor tiga di dunia. ”Kalau bisa menemukan alat yang membantu mereka, ini merupakan sebuah sumbangan besar,” kata Aqsa.
Sesuai dengan sebutannya, tongkat pintar ini bertujuan mendukung tunanetra lebih banyak melakukan kegiatan secara mandiri. Ide dasar karya ini adalah pemanfaatan sensor ultrasonik untuk mendeteksi benda yang berada di sekitarnya dalam jarak satu hingga dua meter. Dengan memasang alat sensor itu pada tongkat, penyandang tunanetra mendapatkan informasi ihwal keberadaan benda yang bisa menghalangi langkahnya. Walhasil, pengguna tongkat bisa melangkah lebih cepat dan aman.
Cara kerja tongkat ini sederhana saja. Dalam posisi sakelar ”on”, sensor yang melekat pada tongkat akan mengeluarkan gelombang ultrasonik ke arah depan. Bila ada benda di depannya, gelombang akan memantul kembali ke sensor. Selanjutnya, sensor akan mengirimkan gelombang pantulan itu ke pusat kontrol sistem. Di pusat kontrol ini, gelombang itu diolah dan diubah menjadi isyarat dalam bentuk bunyi atau getar–an, mirip telepon seluler. Isyarat inilah yang akan menjadi panduan pengguna tongkat.
Isyarat bunyi keluar dari panel sirene kecil, sedangkan isyarat getar akan disampaikan oleh komponen penggetar yang diambil dari stik PlayStation. Jika ada benda di depan tongkat pada jarak maksimal satu setengah meter, sirene berbunyi ”tiiit… tiiit… tiiit…” seperti suara truk sedang mundur. Makin dekat jarak benda tersebut, makin cepat pula suara sirene atau makin kuat getarannya. Cara kerjanya mirip dengan sensor parkir pada mobil. Tongkat ini bekerja dengan baterai 12 volt yang bisa diisi ulang.
Satu lagi keunggulannya, teknologi tongkat pintar ini mudah dipelajari, bahkan oleh orang awam sekalipun. Material dan komponen yang diguna–kan dapat dibeli di toko-toko elektro–nik. Pendek kata, tukang reparasi elektronik pinggir jalan pun, kalau sudah melihat alat ini, dapat meniru seketika. ”Kuncinya adalah menghubungkan sensor dengan kontrol sistem sehingga bisa mengirim informasi kepada penggunanya,” kata Yossi. Nah, ”Yang mahal adalah belajar teori dan ketelaten–annya,” kata Aqsa.
Kedua remaja peneliti ini mengaku tak menemukan kesulitan berarti untuk membuat tongkat yang dilombakan itu. Desain tongkat hanya mengalami pembongkaran sekali, karena sebelumnya mereka menggunakan sistem kontrol digital. Padahal komponen ini agak sulit ditemukan di toko elektronik. Untuk mempermudah pembuatan secara massal, sistem kontrol diganti dengan jenis analog dan manual. Pada pengembangan selanjutnya, tongkat tak harus dibuat dengan pipa plastik, tapi bisa dengan besi atau kayu.
Demikian mudah dan sederhana, riset dan pembuatan tongkat itu cuma memakan tiga bulan. Hobi kedua anak itu pun sangat membantu pembuatan tongkat. ”Kami senang mengutak-atik alat elektronik dan main game,” kata Yossi. Karena hobi game ini, Yossi menggunakan peranti getar stik PlayStation untuk tongkatnya. Oktem Saidov, guru Fisika SMA Semesta yang menjadi pembim–bing kedua anak itu, mengatakan siswa di sekolahnya memang biasa melakukan riset dan rekayasa teknologi.
Raihan medali perak ini cukup membuat duet Yossi-Aqsa bungah, meski mereka harus bermodal ongkos sendiri—dari tiket pulang-pergi sampai akomodasi di sana—Rp 23 juta dan cuma me–ngantongi hadiah US$ 350 atau Rp 3,6 juta. ”Karena kami mewakili Indonesia di pentas dunia,” kata mereka. Kepala Sekolah SMA Semesta Mohammad Harris pun ikut bangga dengan keberhasilan anak didiknya itu. ”Kemampuan di bidang ilmu pasti memang kami tekankan pada para siswa. Jika ingin memiliki prestasi dunia, harus menguasai ilmu pasti,” katanya.
Kebanggaan yang sama menyelimuti Tim Olimpiade Fisika Indonesia yang dua pekan lalu kembali ke Tanah Air. Tim yang beranggotakan delapan siswa SMA dari berbagai daerah itu menyabet dua medali emas pada ajang Asian Physics Olympiad ke-10 di Bangkok, Thailand, 24 April-2 Mei lalu. Selain mendapat emas, tim ini mengumpulkan empat perak dan dua perunggu. ”Berarti semua anggota tim pulang dengan membawa medali,” kata Hendra Kwee, pembimbing Tim Olimpiade.
Yang juga membuat bangga tim ini adalah keberhasilan salah satu anggotanya, Winson Tanputraman, menjadi peserta dengan nilai eksperimen tertinggi, yaitu 17,90 dari skala 20,00. Hendra mengatakan Winson, yang masih duduk di kelas II SMAK 1 BPK Pe–nabur, Jakarta, memang sudah dijagokan bakal merebut emas. ”Dia sudah berpengalaman pada kejuaraan sebelumnya,” katanya. Adapun anggota tim lainnya baru pertama kali mengikuti olimpiade itu, ”Jadi masih grogi dan ada tekanan.”
Berbeda dengan pertandingan olahraga, olimpiade fisika hanya melombakan satu soal teori dan praktek untuk semua peserta. Soal teori diberi bobot nilai 30, sedangkan praktek 20. Juri memutuskan peserta yang mengumpulkan nilai minimal 42 akan mendapat emas. Pada kejuaraan kali ini, sebanyak 22 peserta berhasil merebut emas. Selain Indonesia, Thailand merebut lima emas, Cina Taipei tujuh, dan sisanya menjadi milik Cina. ”Cina memang selalu dominan,” kata Hendra.
Adek Media, Sohirin (Semarang)
Sumber: http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/05/18/ILT/mbm.20090518.ILT130312.id.html
Rabu, 20 Mei 2009
Selasa, 21 April 2009
Caleg Tunanetra Lolos Jadi Anggota DPRD Bantul
BANTUL - Prestasi cukup membanggakan berhasil ditorehkan Gus Tur alias Tur Haryanto. Penyandang tunanetra asal Bantul itu kemungkinan besar akan lolos menjadi
anggota DPRD Bantul.
Gus Tur berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 9 April di Dapil V, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kendati demikian, cacat yang dimiliki
Gus Tur bukanlah bawaan lahir
"Saya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kedua mata saya tidak bisa lagi melihat secara normal," terangnya ketika di temui di rumahnya di RT 1 Kelurahan
Gadingharjo, Sanden, Bantul, Jumat (17/4/2009)
Walaupun tidak bisa melihat, lanjut Gus Tur, pengalaman dalam bidang politik menggugahnya untuk memberanikan diri maju menjadi caleg dari Partai Amanat
Nasional karena dalam UU tidak ada larangan caleg disable dilarang maju.
"Sebelum masuk PAN saya dulu kader PDIP. Bahkan saya sempat menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu PDIP tahun 2004. Saya masuk ke PAN baru pada bulan
Maret 2008 lalu," tandasnya
Ketika ditanya strategi pemenangan pemilu untuk dirinya sendiri, pria kelahiran Bantul 26 Agustus 1969 mengaku membuat tim sukses sebanyak 54 orang untuk
menggarap 18 desa yang ada di DAPIL V. Alhasil dengan kerja keras tim suksenya memperoleh hasil yang memuaskan.
"Di Kecamatan Kretek, Sanden, Pandak, Pundong, dan Srandakan suara saya menduduki rangking 3 atau 2 sehingga total suara mencapai 3.200 suara dari total
jumlah suara yang diraih PAN di Dapil V, yakni sebanyak 15.920 suara," terangnya
Disinggung mengenai biaya yang dikeluarkan untuk kampanye, Gus Tur mengaku tidak mengeluarkan biaya cukup banyak, karena saudara-saudaranya juga membantu
biaya untuk kampanye.
Selain itu dirinya juga tidak memasang spanduk maupub baliho tentang dirinya yang dipasang di jalan-jalan raya karena hal itu tidak efektif dan hanya menghamburkan
uang. "Saya tidak tahu persisnya, ya kira-kira paling banyak Rp50 juta" jelas alumni Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Jogja ini.
Eko Yulianto Nugro, Caleg terpilih dari Dapil I dari PDIP, Kabupaten Bantul mengaku sosok Gus Tur adalah orang yang cerdas sehingga jika nantinya masuk
ke DPRD Kabupaten Bantul tidak akan mengalami kesulitan. "Dia punya asisten pribadi yang siap untuk membantu dirinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan
makakala membaca APBD maupun lainnya," terangnya. (ful)
dikutip dari: http://pemilu.okezone.com/read/2009/04/18/267/211686/caleg-tuna-netra-lolos-jadi-anggota-dprd-bantul
anggota DPRD Bantul.
Gus Tur berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 9 April di Dapil V, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kendati demikian, cacat yang dimiliki
Gus Tur bukanlah bawaan lahir
"Saya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kedua mata saya tidak bisa lagi melihat secara normal," terangnya ketika di temui di rumahnya di RT 1 Kelurahan
Gadingharjo, Sanden, Bantul, Jumat (17/4/2009)
Walaupun tidak bisa melihat, lanjut Gus Tur, pengalaman dalam bidang politik menggugahnya untuk memberanikan diri maju menjadi caleg dari Partai Amanat
Nasional karena dalam UU tidak ada larangan caleg disable dilarang maju.
"Sebelum masuk PAN saya dulu kader PDIP. Bahkan saya sempat menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu PDIP tahun 2004. Saya masuk ke PAN baru pada bulan
Maret 2008 lalu," tandasnya
Ketika ditanya strategi pemenangan pemilu untuk dirinya sendiri, pria kelahiran Bantul 26 Agustus 1969 mengaku membuat tim sukses sebanyak 54 orang untuk
menggarap 18 desa yang ada di DAPIL V. Alhasil dengan kerja keras tim suksenya memperoleh hasil yang memuaskan.
"Di Kecamatan Kretek, Sanden, Pandak, Pundong, dan Srandakan suara saya menduduki rangking 3 atau 2 sehingga total suara mencapai 3.200 suara dari total
jumlah suara yang diraih PAN di Dapil V, yakni sebanyak 15.920 suara," terangnya
Disinggung mengenai biaya yang dikeluarkan untuk kampanye, Gus Tur mengaku tidak mengeluarkan biaya cukup banyak, karena saudara-saudaranya juga membantu
biaya untuk kampanye.
Selain itu dirinya juga tidak memasang spanduk maupub baliho tentang dirinya yang dipasang di jalan-jalan raya karena hal itu tidak efektif dan hanya menghamburkan
uang. "Saya tidak tahu persisnya, ya kira-kira paling banyak Rp50 juta" jelas alumni Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Jogja ini.
Eko Yulianto Nugro, Caleg terpilih dari Dapil I dari PDIP, Kabupaten Bantul mengaku sosok Gus Tur adalah orang yang cerdas sehingga jika nantinya masuk
ke DPRD Kabupaten Bantul tidak akan mengalami kesulitan. "Dia punya asisten pribadi yang siap untuk membantu dirinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan
makakala membaca APBD maupun lainnya," terangnya. (ful)
dikutip dari: http://pemilu.okezone.com/read/2009/04/18/267/211686/caleg-tuna-netra-lolos-jadi-anggota-dprd-bantul
Rabu, 08 April 2009
Mereka Menolak Golput - Pemilu Akses Penyandang Cacat (2-Habis)
Oleh Harun Husein. Republika, Rabu, 08 April 2009
Golongan putih (golput) bukanlah isu populer bagi kalangan penyandang cacat (penca), terutama aktivis penca. Bukan karena golput telah diharamkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MU), tapi karena mereka justru berjuang keras mendapatkan persamaan hak dan kesetaraan perlakuan dalam pemilihan umum (pemilu).
''Kalau kami golput, sia-sialah apa yang telah kami usahakan supaya tak ada lagi diskriminasi terhadap teman-teman penca dalam pemilu,'' kata Ketua Umum
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) Penca, Ariani Abdul Mun'im, kepada Republika di Kantor PPUA Penca, Cempaka Putih, Jakarta, pekan lalu.
Kuatnya keinginan menyingkirkan diskriminasi itu bahkan pernah diekspresikan penca di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan menjadi golput secara massal pada
Pemilu Presiden (Pilpres) 2004. Mereka membakar kartu pemilih karena KPUD Sulsel tak menyediakan alat bantu template di tempat pemungutan suara (TPS).
Mereka pun memperkarakan KPUD Sulsel ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasalnya, Sulsel termasuk satu dari delapan provinsi yang mendapat bantuan
template dari UNDP. Tapi, template itu justru tak didistribusikan ke TPS-TPS. Panwaslu kemudian memproses kasus itu sebagai pelanggaran pidana pemilu.
Ketua KPUD Sulsel, Aidir Amin Daud--yang kini menjadi Direktur Tata Negara Depkumham sempat menjadi tersangka. Tapi, ''Perkara dicabut setelah dia mendatangi
teman-teman penca, minta maaf, dan berjanji menyediakan template pada Pilpres putaran kedua,'' kata anggota Komnas HAM, Saharuddin Daming, pekan lalu.
Pada Pilpres putaran kedua, template tersedia, tapi hanya di sebagian. Sebagian template kembali tertahan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tapi,
kali ini aksi bakar kartu pemilih tak terjadi lagi. Sebagian golput, sebagian lagi tetap menggunakan hak pilih dibantu pendamping. KPUD pun kembali hendak
diperkarakan.
Tapi, Saharuddin yang saat itu menjadi penasihat hukum penca di Makassar, mencegah rencana itu. ''Saya bilang, biar dulu. Yang penting sudah ada political
will ,'' kata Saharuddin, tunanetra pertama di Indonesia penyandang gelar doktor hukum, dengan disertasi tentang aksesibilitas penca sejak Pemilu 1955
hingga Pemilu 2004.
Kasus Sulsel dinilai Saharuddin memperlihatkan persoalan yang sangat perlu dibenahi pada masa mendatang. ''Ternyata yang paling perlu mendapatkan pengarahan
itu adalah penyelenggara pemilu, bukan teman-teman penca. Selama ini, untuk urusan pemilu akses, teman-teman penca yang selalu disuruh mendengar.''
Sebenarnya, kalangan penca tidak menuntut diistimewakan. Mereka hanya menuntut treatment khusus agar bisa melaksanakan hak pilihnya sesuai asas pemilu
yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Ariani menuturkan, pada masa lalu, tunanetra yang datang ke TPS sering dicurangi oleh petugas TPS. ''Petugas
selalu bilang, 'mau pilih partai apa, nanti kami cobloskan','' katanya. Pemilih tunadaksa yang berkursi roda, juga terkadang harus memilih di luar TPS
karena tak bisa memasuki TPS yang sulit dicapai kursi roda.
Advokasi atas hak-hak politik penca dalam pemilu--baik hak memilih maupun hak dipilih mulai intensif sejak terbentuknya Panitia Pemilu Akses Penyadang
Cacat (PPUA Penca) pada 24 April 2002. Isu "pemilu akses" pun mengemuka. Mereka mendesak supaya aturan perundangan dan perangkat TPS aksesibel bagi penca.
Pada Pemilu 2004, upaya itu, antara lain, terakomodasi lewat pengadaan template untuk pilpres dan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan
(P4B). Menjelang Pemilu 2009--saat PPUA berubah dari panitia menjadi pusat--lobi mereka berhasil menggolkan pengadaan template dan TPS yang aksesibel.
Selain itu, UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif membuka peluang lebih banyak caleg penca karena sekolah luar biasa disetarakan dengan SMA dalam syarat
pendidikan caleg. Itulah yang, antara lain, membuat caleg penca pada Pemilu 2009 ini naik drastis, dari lima pada Pemilu 2004 menjadi 30 pada Pemilu 2009
ini.
TPS yang aksesibel antara lain ditandai dengan adanya aturan bahwa TPS harus didirikan di tempat rata tidak berumput tebal, tidak ada got pemisah, tidak
becek, tidak berlumpur, tidak berada di gedung bertangga sehingga tak menyulitkan pengguna kursi roda. Pintu-pintu TPS dan bilik suara juga lebih diperlebar.
''Kami cuma menghendaki desain TPS yang universal. Filosofinya, kalau nyaman bagi penca, pasti nyaman bagi orang normal,'' kata Ariani. Apalagi, kata dia,
TPS yang diminta oleh kalangan penca juga sangat menguntungkan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya seperti ibu hamil, orang lanjut usia (lansia), dan
orang sakit.
Kastiani, penyandang tunadaksa yang juga Sekretaris I PPUA Penca, menegaskan, tuntutan persamaan bukanlah menuntut hak yang eksklusif. ''Kami tidak perlu
TPS khusus. Tuntutan kami itu sama saja dengan orang berkacamata minus empat, yang tidak bisa memilih kalau tidak menggunakan kacamata,'' katanya.
Kastiani menegaskan, penca terutama tunadaksatak perlu bantuan di bilik suara. Yang terpenting, bilik suara dibuat aksesibel agar mereka bisa masuk. ''Kalau
tak bisa memilih pakai tangan, ya pakai kaki. Kalau tidak bisa pakai kaki, ya pakai mulut.''Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Netra, Irwan Dwi Kustanto,
menilai kesulitan aksesibilitas itu membuat banyak penca yang akhirnya menjadi golput. ''Asumsi saya begitu. Karena, bagi seorang penca, untuk memilih
dia harus berkorban banyak sekali. Mulai dari tenaga, waktu, biaya, hingga harga diri,'' katanya.
Jumlah pemilih penca pada Pemilu 2009 ini, menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sjamsulbahri, sekitar 3,6 juta. Pada Pemilu 2004, Badan Pusat Statistik
(BPS) menyampaikan ke KPU jumlah sebagai berikut: 309.146 tunanetra, 192.207 tunarungu, 178.870 tunagrahita, dan 94.423 cacat lain.
Tapi, bila mengacu pada asumsi Badan Kesehatan Dunia (WHO), 10 persen penduduk setiap negara adalah penca. Alhasil, dari 220 juta rakyat Indonesia, 22
juta adalah penca. ''Sebanyak 60 persen atau 12 juta punya hak,'' kata Ariani.Departemen Sosial (Depsos) memprediksi jumlah penca mencapai 3,11 persen
dari total penduduk Indonesia atau sekitar enam juta jiwa, dengan 3,6 juta di antaranya diprediksi memiliki hak untuk memilih.
Soal data yang simpang-siur ini, Saharuddin Daming mengatakan, karena beda kualifikasi. ''Depsos mengkualifikasikan cacat itu pada yang mengalami tingkat
hambatan, sedangkan WHO semuanya,'' katanya.Tapi, apakah itu berarti jumlah golput di kalangan penca besar? Saharuddin masih meragukan. Pasalnya, pada
pemilu-pemilu Orde Baru, mereka banyak dimobilisasi. ''Terlepas apakah itu karena mobilisasi atau partisipasi, tapi siapa sih yang tidak dimobilisasi
saat itu,'' katanya.Dengan jumlah penca sekitar 12 juta orang, Irwan mengatakan, sudah bisa dikonversi menjadi sekitar 10 kursi DPR. ''Ini bargaining
yang besar,'' katanya.
Golongan putih (golput) bukanlah isu populer bagi kalangan penyandang cacat (penca), terutama aktivis penca. Bukan karena golput telah diharamkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MU), tapi karena mereka justru berjuang keras mendapatkan persamaan hak dan kesetaraan perlakuan dalam pemilihan umum (pemilu).
''Kalau kami golput, sia-sialah apa yang telah kami usahakan supaya tak ada lagi diskriminasi terhadap teman-teman penca dalam pemilu,'' kata Ketua Umum
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) Penca, Ariani Abdul Mun'im, kepada Republika di Kantor PPUA Penca, Cempaka Putih, Jakarta, pekan lalu.
Kuatnya keinginan menyingkirkan diskriminasi itu bahkan pernah diekspresikan penca di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan menjadi golput secara massal pada
Pemilu Presiden (Pilpres) 2004. Mereka membakar kartu pemilih karena KPUD Sulsel tak menyediakan alat bantu template di tempat pemungutan suara (TPS).
Mereka pun memperkarakan KPUD Sulsel ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasalnya, Sulsel termasuk satu dari delapan provinsi yang mendapat bantuan
template dari UNDP. Tapi, template itu justru tak didistribusikan ke TPS-TPS. Panwaslu kemudian memproses kasus itu sebagai pelanggaran pidana pemilu.
Ketua KPUD Sulsel, Aidir Amin Daud--yang kini menjadi Direktur Tata Negara Depkumham sempat menjadi tersangka. Tapi, ''Perkara dicabut setelah dia mendatangi
teman-teman penca, minta maaf, dan berjanji menyediakan template pada Pilpres putaran kedua,'' kata anggota Komnas HAM, Saharuddin Daming, pekan lalu.
Pada Pilpres putaran kedua, template tersedia, tapi hanya di sebagian. Sebagian template kembali tertahan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tapi,
kali ini aksi bakar kartu pemilih tak terjadi lagi. Sebagian golput, sebagian lagi tetap menggunakan hak pilih dibantu pendamping. KPUD pun kembali hendak
diperkarakan.
Tapi, Saharuddin yang saat itu menjadi penasihat hukum penca di Makassar, mencegah rencana itu. ''Saya bilang, biar dulu. Yang penting sudah ada political
will ,'' kata Saharuddin, tunanetra pertama di Indonesia penyandang gelar doktor hukum, dengan disertasi tentang aksesibilitas penca sejak Pemilu 1955
hingga Pemilu 2004.
Kasus Sulsel dinilai Saharuddin memperlihatkan persoalan yang sangat perlu dibenahi pada masa mendatang. ''Ternyata yang paling perlu mendapatkan pengarahan
itu adalah penyelenggara pemilu, bukan teman-teman penca. Selama ini, untuk urusan pemilu akses, teman-teman penca yang selalu disuruh mendengar.''
Sebenarnya, kalangan penca tidak menuntut diistimewakan. Mereka hanya menuntut treatment khusus agar bisa melaksanakan hak pilihnya sesuai asas pemilu
yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Ariani menuturkan, pada masa lalu, tunanetra yang datang ke TPS sering dicurangi oleh petugas TPS. ''Petugas
selalu bilang, 'mau pilih partai apa, nanti kami cobloskan','' katanya. Pemilih tunadaksa yang berkursi roda, juga terkadang harus memilih di luar TPS
karena tak bisa memasuki TPS yang sulit dicapai kursi roda.
Advokasi atas hak-hak politik penca dalam pemilu--baik hak memilih maupun hak dipilih mulai intensif sejak terbentuknya Panitia Pemilu Akses Penyadang
Cacat (PPUA Penca) pada 24 April 2002. Isu "pemilu akses" pun mengemuka. Mereka mendesak supaya aturan perundangan dan perangkat TPS aksesibel bagi penca.
Pada Pemilu 2004, upaya itu, antara lain, terakomodasi lewat pengadaan template untuk pilpres dan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan
(P4B). Menjelang Pemilu 2009--saat PPUA berubah dari panitia menjadi pusat--lobi mereka berhasil menggolkan pengadaan template dan TPS yang aksesibel.
Selain itu, UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif membuka peluang lebih banyak caleg penca karena sekolah luar biasa disetarakan dengan SMA dalam syarat
pendidikan caleg. Itulah yang, antara lain, membuat caleg penca pada Pemilu 2009 ini naik drastis, dari lima pada Pemilu 2004 menjadi 30 pada Pemilu 2009
ini.
TPS yang aksesibel antara lain ditandai dengan adanya aturan bahwa TPS harus didirikan di tempat rata tidak berumput tebal, tidak ada got pemisah, tidak
becek, tidak berlumpur, tidak berada di gedung bertangga sehingga tak menyulitkan pengguna kursi roda. Pintu-pintu TPS dan bilik suara juga lebih diperlebar.
''Kami cuma menghendaki desain TPS yang universal. Filosofinya, kalau nyaman bagi penca, pasti nyaman bagi orang normal,'' kata Ariani. Apalagi, kata dia,
TPS yang diminta oleh kalangan penca juga sangat menguntungkan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya seperti ibu hamil, orang lanjut usia (lansia), dan
orang sakit.
Kastiani, penyandang tunadaksa yang juga Sekretaris I PPUA Penca, menegaskan, tuntutan persamaan bukanlah menuntut hak yang eksklusif. ''Kami tidak perlu
TPS khusus. Tuntutan kami itu sama saja dengan orang berkacamata minus empat, yang tidak bisa memilih kalau tidak menggunakan kacamata,'' katanya.
Kastiani menegaskan, penca terutama tunadaksatak perlu bantuan di bilik suara. Yang terpenting, bilik suara dibuat aksesibel agar mereka bisa masuk. ''Kalau
tak bisa memilih pakai tangan, ya pakai kaki. Kalau tidak bisa pakai kaki, ya pakai mulut.''Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Netra, Irwan Dwi Kustanto,
menilai kesulitan aksesibilitas itu membuat banyak penca yang akhirnya menjadi golput. ''Asumsi saya begitu. Karena, bagi seorang penca, untuk memilih
dia harus berkorban banyak sekali. Mulai dari tenaga, waktu, biaya, hingga harga diri,'' katanya.
Jumlah pemilih penca pada Pemilu 2009 ini, menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sjamsulbahri, sekitar 3,6 juta. Pada Pemilu 2004, Badan Pusat Statistik
(BPS) menyampaikan ke KPU jumlah sebagai berikut: 309.146 tunanetra, 192.207 tunarungu, 178.870 tunagrahita, dan 94.423 cacat lain.
Tapi, bila mengacu pada asumsi Badan Kesehatan Dunia (WHO), 10 persen penduduk setiap negara adalah penca. Alhasil, dari 220 juta rakyat Indonesia, 22
juta adalah penca. ''Sebanyak 60 persen atau 12 juta punya hak,'' kata Ariani.Departemen Sosial (Depsos) memprediksi jumlah penca mencapai 3,11 persen
dari total penduduk Indonesia atau sekitar enam juta jiwa, dengan 3,6 juta di antaranya diprediksi memiliki hak untuk memilih.
Soal data yang simpang-siur ini, Saharuddin Daming mengatakan, karena beda kualifikasi. ''Depsos mengkualifikasikan cacat itu pada yang mengalami tingkat
hambatan, sedangkan WHO semuanya,'' katanya.Tapi, apakah itu berarti jumlah golput di kalangan penca besar? Saharuddin masih meragukan. Pasalnya, pada
pemilu-pemilu Orde Baru, mereka banyak dimobilisasi. ''Terlepas apakah itu karena mobilisasi atau partisipasi, tapi siapa sih yang tidak dimobilisasi
saat itu,'' katanya.Dengan jumlah penca sekitar 12 juta orang, Irwan mengatakan, sudah bisa dikonversi menjadi sekitar 10 kursi DPR. ''Ini bargaining
yang besar,'' katanya.
Rabu, 01 April 2009
Dilengkapi ”Template” Surat Suara untuk Pemilih Tunanetra
Galamedia, Selasa, 24 Maret 2009
KPU Sediakan 270 Buku Panduan
PAJAJARAN,(GM)-
KPU Kota Bandung menyediakan 270 template surat suara dalam bentuk huruf braile untuk kaum tunanetra pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. KPU juga
akan menyiapkan 270 buku panduan berisi nama caleg dan partai peserta pemilu dalam huruf braile.
Ketua KPU Kota Bandung, Heri Sapari di sela-sela kegiatan sosialisasi dan simulasi Pemilu 2009 kepada para tunanetra di Wyata Guna, Jln. Pajajaran, Senin
(23/3) mengatakan, template serta buku panduan untuk pemilih tunanetra masih dalam pro-ses pengerjaan. Biaya pengerjaannya sebesar Rp 35.000/buku dan Rp
20.000/template.
"Dananya berasal dari APBD Kota Bandung. Mudah-mudahan tanggal 1 April nanti semuanya beres dan siap didistribusikan," ujar Heri.
Menurut Heri, template yang dibuat oleh KPU Kota Bandung adalah template surat suara untuk DPR, DPRD Provinsi Jabar, dan DPRD Kota Bandung. Sedangkan template
untuk DPD disiapkan KPU pusat.
Template-template dan buku panduan tersebut akan ditempatkan di tiap kecamatan, masing-masing kecamatan 3 buku panduan dan 9 template surat suara. "Nantinya
akan ada template mobile yang bergerak ke masing-masing TPS," tambah Heri.
Bagi pemilih tunanetra, tambah Heri, diberikan kelonggaran saat melakukan pemilihan. Apabila sistem contreng menyulitkan, khusus untuk tunanetra tidak
apa-apa bila tercoblos atau dicoblos. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, Ade Rahmat berharap, adanya template serta buku panduan
dengan huruf braile memudahkan sekitar 2.000 kaum tunanetra di Kota Bandung.
Pencairan dana
Sementara itu, Pemkot Bandung kemungkinan besar akan mencairkan dana bantuan kepada KPU Kota Bandung, tujuh hari sebelum digelarnya Pemilu Legislatif 2009,
9 April mendatang. Pencairan bisa dilakukan setelah tim koordinasi kelancaraan penyelenggaraan pemilu tingkat Kota Bandung terbentuk.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM), Askary Wirantaatmaja mengungkapkan, secara sistem pencairan dana bantuan
tersebut harus melalui persetujuan dari tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan pemilu. Saat ini pihaknya sudah menyusun jadwal untuk kelancaran proses
pemilu.
Dalam APBD Kota Bandung 2009, anggaran yang dialokaiskan bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilu mencapai Rp 8,675 miliar. "Tapi kami prediksi besarannya
sekitar Rp 4 miliar, karena sudah tidak membantu dalam sosialisasi. Bahkan kemungkinan juga masih bisa turun di bawah Rp 4 miliar," tuturnya.
Sedangkan KPU Kab. Bandung Barat belum bisa mencairkan dana, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Kab. Bandung Barat. Kondisi ini semakin menyulitkan
ruang gerak anggota KPU, sehingga untuk membayar ongkos jasa pengiriman logistik ke tiap kecamatan, KPU terpaksa ngutang kepada pemilik armada truk.
"Operasional kegiatan anggota KPU masih dapat terlaksana. Itu pun masih memakai anggaran yang dulu sempat dicairkan pejabat sekretaris Sekretariat KPU
Kab. Bandung Barat yang lama," kata Ketua Pokja Logistik KPU Kab. Bandung Barat, Aros Saefurnama. (B.114/B.104)**
copyright © 2001 www.klik-galamedia.com
KPU Sediakan 270 Buku Panduan
PAJAJARAN,(GM)-
KPU Kota Bandung menyediakan 270 template surat suara dalam bentuk huruf braile untuk kaum tunanetra pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. KPU juga
akan menyiapkan 270 buku panduan berisi nama caleg dan partai peserta pemilu dalam huruf braile.
Ketua KPU Kota Bandung, Heri Sapari di sela-sela kegiatan sosialisasi dan simulasi Pemilu 2009 kepada para tunanetra di Wyata Guna, Jln. Pajajaran, Senin
(23/3) mengatakan, template serta buku panduan untuk pemilih tunanetra masih dalam pro-ses pengerjaan. Biaya pengerjaannya sebesar Rp 35.000/buku dan Rp
20.000/template.
"Dananya berasal dari APBD Kota Bandung. Mudah-mudahan tanggal 1 April nanti semuanya beres dan siap didistribusikan," ujar Heri.
Menurut Heri, template yang dibuat oleh KPU Kota Bandung adalah template surat suara untuk DPR, DPRD Provinsi Jabar, dan DPRD Kota Bandung. Sedangkan template
untuk DPD disiapkan KPU pusat.
Template-template dan buku panduan tersebut akan ditempatkan di tiap kecamatan, masing-masing kecamatan 3 buku panduan dan 9 template surat suara. "Nantinya
akan ada template mobile yang bergerak ke masing-masing TPS," tambah Heri.
Bagi pemilih tunanetra, tambah Heri, diberikan kelonggaran saat melakukan pemilihan. Apabila sistem contreng menyulitkan, khusus untuk tunanetra tidak
apa-apa bila tercoblos atau dicoblos. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, Ade Rahmat berharap, adanya template serta buku panduan
dengan huruf braile memudahkan sekitar 2.000 kaum tunanetra di Kota Bandung.
Pencairan dana
Sementara itu, Pemkot Bandung kemungkinan besar akan mencairkan dana bantuan kepada KPU Kota Bandung, tujuh hari sebelum digelarnya Pemilu Legislatif 2009,
9 April mendatang. Pencairan bisa dilakukan setelah tim koordinasi kelancaraan penyelenggaraan pemilu tingkat Kota Bandung terbentuk.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM), Askary Wirantaatmaja mengungkapkan, secara sistem pencairan dana bantuan
tersebut harus melalui persetujuan dari tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan pemilu. Saat ini pihaknya sudah menyusun jadwal untuk kelancaran proses
pemilu.
Dalam APBD Kota Bandung 2009, anggaran yang dialokaiskan bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilu mencapai Rp 8,675 miliar. "Tapi kami prediksi besarannya
sekitar Rp 4 miliar, karena sudah tidak membantu dalam sosialisasi. Bahkan kemungkinan juga masih bisa turun di bawah Rp 4 miliar," tuturnya.
Sedangkan KPU Kab. Bandung Barat belum bisa mencairkan dana, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Kab. Bandung Barat. Kondisi ini semakin menyulitkan
ruang gerak anggota KPU, sehingga untuk membayar ongkos jasa pengiriman logistik ke tiap kecamatan, KPU terpaksa ngutang kepada pemilik armada truk.
"Operasional kegiatan anggota KPU masih dapat terlaksana. Itu pun masih memakai anggaran yang dulu sempat dicairkan pejabat sekretaris Sekretariat KPU
Kab. Bandung Barat yang lama," kata Ketua Pokja Logistik KPU Kab. Bandung Barat, Aros Saefurnama. (B.114/B.104)**
copyright © 2001 www.klik-galamedia.com
Senin, 16 Maret 2009
Kelompok Tunanetra Harapkan KPU Sediakan Surat Suara Braille
Kapanlagi.com, Rabu, 11 Maret 2009 21:15
Kelompok Tunanetra yang tergabung Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung mengeluhkan tidak adanya sosialisasi berbagai informasi
mengenai daftar nama-nama calon legislatif (caleg) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota yang harus dipilihnya dalam Pemilu 2009 mendatang.
Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, Ade Rahmat saat pertemuan dengan anggota KPU Kota Bandung, Rabu (11/3) menuturkan informasi
ini dibutuhkan, karena adanya keharusan mencontreng caleg dan bukan hanya parpol.
"Berbeda dengan Pemilu lalu yang hanya menyoblos parpol maka kami membutuhkan informasi berupa buku dalam braille ataupun sosialisasi KPU kepada kelompok
tunanetra yang hingga kini masih belum diterima," katanya.
Ade juga mengritisi tidak adanya surat suara braille untuk Pemilu kali ini karena pendampingan saat melakukan penyoblosan sudah tidak lagi langsung, umum
dan rahasia. "Jika didampingi orang lain saat pencontrengan maka hak politik kami terpenuhi dan tidak dengan kerahasiaannya," katanya.
"Kami hanya ingin menegaskan bahwa tunanetra bukan orang sakit sehingga tidak perlu didampingi saat melakukan hak politiknya di bilik suara nanti," katanya.
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Herry Sapari mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan template bagi
kelompok tunanetra dari APBD. "Namun karena payung hukum penggunaan APBD belum jelas maka pembuatannya terkendala," katanya.
"Kami akan segera mempertanyakan pengadaan template ini ke KPU Pusat karena hingga kini KPU Kota Bandung belum mengetahui apakah pengadaan braille tersebut
diakomodasi APBN atau tidak," katanya.
Terkait dengan sosialisasi di kelompok tunanetra, Herry menambahkan telah mengagendakan acara tersebut dalam beberapa hari kedepan. Jumlah kelompok tuna
netra di Kota Bandung berjumlah sekitar 2000 orang dan memiliki TPS tersendiri di Gedung Wyataguna Jalan Pajajaran, Kota Bandung.
Sejak Pemilu 2004, Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008 dan Pemilihan Walikota Bandung 2008, KPU menganggarkan pengadaan template untuk kelompok tunanetra. (kpl/bar)
Kelompok Tunanetra yang tergabung Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung mengeluhkan tidak adanya sosialisasi berbagai informasi
mengenai daftar nama-nama calon legislatif (caleg) DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota yang harus dipilihnya dalam Pemilu 2009 mendatang.
Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, Ade Rahmat saat pertemuan dengan anggota KPU Kota Bandung, Rabu (11/3) menuturkan informasi
ini dibutuhkan, karena adanya keharusan mencontreng caleg dan bukan hanya parpol.
"Berbeda dengan Pemilu lalu yang hanya menyoblos parpol maka kami membutuhkan informasi berupa buku dalam braille ataupun sosialisasi KPU kepada kelompok
tunanetra yang hingga kini masih belum diterima," katanya.
Ade juga mengritisi tidak adanya surat suara braille untuk Pemilu kali ini karena pendampingan saat melakukan penyoblosan sudah tidak lagi langsung, umum
dan rahasia. "Jika didampingi orang lain saat pencontrengan maka hak politik kami terpenuhi dan tidak dengan kerahasiaannya," katanya.
"Kami hanya ingin menegaskan bahwa tunanetra bukan orang sakit sehingga tidak perlu didampingi saat melakukan hak politiknya di bilik suara nanti," katanya.
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Herry Sapari mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pembuatan template bagi
kelompok tunanetra dari APBD. "Namun karena payung hukum penggunaan APBD belum jelas maka pembuatannya terkendala," katanya.
"Kami akan segera mempertanyakan pengadaan template ini ke KPU Pusat karena hingga kini KPU Kota Bandung belum mengetahui apakah pengadaan braille tersebut
diakomodasi APBN atau tidak," katanya.
Terkait dengan sosialisasi di kelompok tunanetra, Herry menambahkan telah mengagendakan acara tersebut dalam beberapa hari kedepan. Jumlah kelompok tuna
netra di Kota Bandung berjumlah sekitar 2000 orang dan memiliki TPS tersendiri di Gedung Wyataguna Jalan Pajajaran, Kota Bandung.
Sejak Pemilu 2004, Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008 dan Pemilihan Walikota Bandung 2008, KPU menganggarkan pengadaan template untuk kelompok tunanetra. (kpl/bar)
Kamis, 05 Maret 2009
Alat Bantu Pemilu Tercipta, Tunanetra Bernapas Lega... (1)
Oleh: Inggried Dwi Wedhaswary, Kompas.com, Kamis, 5 Maret 2009 | 07:59 WIB
Hak memilih menjadi hak semua warga negara tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, seperti tunanetra. Kini meski belum sepenuhnya terfasilitasi, pemilih tunanetra bisa menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Sebuah alat bantu saat pemungutan suara telah tersedia.
Irwan Dwi Kustanto (43), seorang tunanetra, menjadi desainer yang ada di balik terciptanya alat bantu itu. Mata boleh tak melihat, tapi hati telah menggerakkannya untuk bekerja demi kesempatan politik bagi sesamanya.
Alat bantu pemilu tunanetra itu berupa template berhuruf braille yang memiliki ukuran sama persis seperti surat suara yang akan digunakan saat pemungutan suara. "Ukurannya benar-benar sama dengan surat suara. Surat suara itu dimasukkan ke template, seperti map yang di atasnya ada huruf braille," kata Irwan saat ditemui Kompas.com pekan lalu.
Ukuran template harus benar-benar sama dengan surat suara sehingga apa yang dibaca tunanetra pada template tersebut merupakan yang terdapat di surat suara. Pada Pemilu 2009 ini alat bantu pemilu sudah tersedia di 33 provinsi. "Namun, dari empat surat suara, baru pemilihan DPD dan presiden saja. Untuk DPR dan DPRD belum. Mungkin karena peserta dan calegnya banyak sehingga lebih kompleks," ujar Irwan yang juga menjabat Vice Executive Director Yayasan Mitra Netra.
Irwan pun mengisahkan bagaimana ide mendesain alat bantu itu muncul. Sebenarnya Irwan juga mendesain alat bantu untuk Pilpres 2004 yang saat itu hanya tersedia di delapan provinsi. Pada tahun ini Panitia Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA Penca) kembali meminta Mitra Netra untuk mendesain alat bantu pemilu.
"Dari pilot tahun 2004, pada pemilu tahun ini alat bantu sudah masuk dalam peraturan KPU yang harus ada, bukan pilot project lagi. Hak ini harus ada, kemudian PPUA meminta saya untuk mendesainkan," ujar Irwan.
Irwan bersama delapan rekannya di Mitra Netra dan tim PPUA yang berjumlah 20 orang akan melakukan validasi sebelum dan sesudah dicetak. Hal itu untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pencetakan. Sebab, cetakan huruf braille harus pas ukurannya.
"Kalau sudah oke baru bisa dikirim (ke seluruh Indonesia). Yang paling penting timbulnya braille harus bisa dibaca. Jangan terlalu tipis atau terlalu tebal. Bagaimana teman-teman bisa meraba karena membaca huruf braille tergantung yang dipegang jari," ujar ayah tiga putri ini.
Sebagai sosok yang dikenal sangat mendalami braille, Irwan juga menguasai penggunaan peranti lunak (software) yang memungkinkannya merancang alat bantu pemilu. Mitra Netra Braille Converter yang diciptakan oleh lembaga yang peduli pada hak-hak tunanetra itu menjadi sistem tumpuan.
Keterbatasan penglihatan tak ingin dipandang Irwan dan rekan-rekannya sebagai sebuah hambatan. Apalagi, menurut Irwan, dalam penggunaan hak pilih kerahasiaan harus menjadi hak semua warga negara, termasuk tunanetra.
Hak memilih menjadi hak semua warga negara tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, seperti tunanetra. Kini meski belum sepenuhnya terfasilitasi, pemilih tunanetra bisa menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Sebuah alat bantu saat pemungutan suara telah tersedia.
Irwan Dwi Kustanto (43), seorang tunanetra, menjadi desainer yang ada di balik terciptanya alat bantu itu. Mata boleh tak melihat, tapi hati telah menggerakkannya untuk bekerja demi kesempatan politik bagi sesamanya.
Alat bantu pemilu tunanetra itu berupa template berhuruf braille yang memiliki ukuran sama persis seperti surat suara yang akan digunakan saat pemungutan suara. "Ukurannya benar-benar sama dengan surat suara. Surat suara itu dimasukkan ke template, seperti map yang di atasnya ada huruf braille," kata Irwan saat ditemui Kompas.com pekan lalu.
Ukuran template harus benar-benar sama dengan surat suara sehingga apa yang dibaca tunanetra pada template tersebut merupakan yang terdapat di surat suara. Pada Pemilu 2009 ini alat bantu pemilu sudah tersedia di 33 provinsi. "Namun, dari empat surat suara, baru pemilihan DPD dan presiden saja. Untuk DPR dan DPRD belum. Mungkin karena peserta dan calegnya banyak sehingga lebih kompleks," ujar Irwan yang juga menjabat Vice Executive Director Yayasan Mitra Netra.
Irwan pun mengisahkan bagaimana ide mendesain alat bantu itu muncul. Sebenarnya Irwan juga mendesain alat bantu untuk Pilpres 2004 yang saat itu hanya tersedia di delapan provinsi. Pada tahun ini Panitia Pemilu Akses Penyandang cacat (PPUA Penca) kembali meminta Mitra Netra untuk mendesain alat bantu pemilu.
"Dari pilot tahun 2004, pada pemilu tahun ini alat bantu sudah masuk dalam peraturan KPU yang harus ada, bukan pilot project lagi. Hak ini harus ada, kemudian PPUA meminta saya untuk mendesainkan," ujar Irwan.
Irwan bersama delapan rekannya di Mitra Netra dan tim PPUA yang berjumlah 20 orang akan melakukan validasi sebelum dan sesudah dicetak. Hal itu untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pencetakan. Sebab, cetakan huruf braille harus pas ukurannya.
"Kalau sudah oke baru bisa dikirim (ke seluruh Indonesia). Yang paling penting timbulnya braille harus bisa dibaca. Jangan terlalu tipis atau terlalu tebal. Bagaimana teman-teman bisa meraba karena membaca huruf braille tergantung yang dipegang jari," ujar ayah tiga putri ini.
Sebagai sosok yang dikenal sangat mendalami braille, Irwan juga menguasai penggunaan peranti lunak (software) yang memungkinkannya merancang alat bantu pemilu. Mitra Netra Braille Converter yang diciptakan oleh lembaga yang peduli pada hak-hak tunanetra itu menjadi sistem tumpuan.
Keterbatasan penglihatan tak ingin dipandang Irwan dan rekan-rekannya sebagai sebuah hambatan. Apalagi, menurut Irwan, dalam penggunaan hak pilih kerahasiaan harus menjadi hak semua warga negara, termasuk tunanetra.
Senin, 02 Maret 2009
Pertuni Minta Surat Suara Braille
Pikiran Rakyat, Minggu, 01 Maret 2009
TASIKMALAYA, (PRLM).- Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kab. Tasikmalaya, Hendrayana minta, agar pemerintah menyediakan surat suara pada Pemilu 2009 menggunakan huruf braille, supaya dirinya dan anggota penyandang cacat netra di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bisa memberikan hak pilihnya.
Hal itu dikemukakan Hendrayana kepada wartawan usai mengikuti sosialisasi Pemilu 2009 di Yayasan Bahagia Karoeng, Sabtu (28/2). Menurutnya, kalau pemerintah tidak menyediakan alat bantu bagi para penyandang cacat netra, kemungkinan akan sulit melaksanakan Pemilu secara bebas dan rahasia, sambil menyebutkan selama ini belum ada seorang calon legislatif yang menghubungi dan datang kepada dirinya maupun organsiasi.
Pada sosialisasi Pemilu 2009 di Yayasan Bahagia Karoeng, yang dilakukan KPUD Kota Tasikmalaya, Sabtu kemarin, para penyandang cacat netra tidak menemukan selembar contoh kertas atau surat suara yang dilengkapi dengan huruf braille. Sementara, contoh surat suara yang ada pada sosialisasi tersebut hanya yang biasa lazim digunakan oleh setiap orang normal. Padahal menurut Hendrayana, pada pemilihan Walikota Tasikmalaya tempo disediakan surat suara khusus untuk para penyandang cacat netra.
Anggota KPUD Kota Tasikmalya, Yusuf mengatakan, pada waktunya nanti pihak KPU menyediakan surat suara khusus bagi para tuna netra. "Hari ini (kemarin, red) kami tidak membawanya, karena surat suara tersebut berukuran besar, jadi kemungkinan pada waktunya nanti akan digunakan," katanya.
Diperoleh keterangan, sekitar 4.000 penyandang cacat terdiri dari tuna netra, tuna rungu dan wicara, serta tuna grahita yang tercatat di Tasikmalaya. Dari sejumlah itu, hanya sekitar 10 persen atau 400 oranng yang mempunyai hak pilih. Sekitar 50 tuna netra, tuna grahita, tuna rungu dan tuna wicara, Sabtu kemarin mengikuti sosialisasi Pemilu 2009 di Yayasan Bahagia Karoeng. (A-14/A-26).
TASIKMALAYA, (PRLM).- Ketua Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia) Kab. Tasikmalaya, Hendrayana minta, agar pemerintah menyediakan surat suara pada Pemilu 2009 menggunakan huruf braille, supaya dirinya dan anggota penyandang cacat netra di wilayah Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bisa memberikan hak pilihnya.
Hal itu dikemukakan Hendrayana kepada wartawan usai mengikuti sosialisasi Pemilu 2009 di Yayasan Bahagia Karoeng, Sabtu (28/2). Menurutnya, kalau pemerintah tidak menyediakan alat bantu bagi para penyandang cacat netra, kemungkinan akan sulit melaksanakan Pemilu secara bebas dan rahasia, sambil menyebutkan selama ini belum ada seorang calon legislatif yang menghubungi dan datang kepada dirinya maupun organsiasi.
Pada sosialisasi Pemilu 2009 di Yayasan Bahagia Karoeng, yang dilakukan KPUD Kota Tasikmalaya, Sabtu kemarin, para penyandang cacat netra tidak menemukan selembar contoh kertas atau surat suara yang dilengkapi dengan huruf braille. Sementara, contoh surat suara yang ada pada sosialisasi tersebut hanya yang biasa lazim digunakan oleh setiap orang normal. Padahal menurut Hendrayana, pada pemilihan Walikota Tasikmalaya tempo disediakan surat suara khusus untuk para penyandang cacat netra.
Anggota KPUD Kota Tasikmalya, Yusuf mengatakan, pada waktunya nanti pihak KPU menyediakan surat suara khusus bagi para tuna netra. "Hari ini (kemarin, red) kami tidak membawanya, karena surat suara tersebut berukuran besar, jadi kemungkinan pada waktunya nanti akan digunakan," katanya.
Diperoleh keterangan, sekitar 4.000 penyandang cacat terdiri dari tuna netra, tuna rungu dan wicara, serta tuna grahita yang tercatat di Tasikmalaya. Dari sejumlah itu, hanya sekitar 10 persen atau 400 oranng yang mempunyai hak pilih. Sekitar 50 tuna netra, tuna grahita, tuna rungu dan tuna wicara, Sabtu kemarin mengikuti sosialisasi Pemilu 2009 di Yayasan Bahagia Karoeng. (A-14/A-26).
Langganan:
Postingan (Atom)