Pentingnya Kehadiran Pusat Layanan Disabilitas di Universitas

Mentri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Mentri No. 46 tahun 2014 tentang pendidikan khusus dan layanan khusus di perguruan tinggi dan pentingnya PLD di perguruan tinggi. Peraturan tersebut memandatkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan tinggi untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Fasilitas yang dimaksud di antaranya keharusan adanya PLD di setiap universitas, serta menyelenggarakan pelatihan, baik bagi tenaga akademik maupun non akademik agar mempunyai kemampuan melayani penyandang disabilitas.

Di Indonesia sudah ada dua universitas yang memiliki Pusat Layanan Disabilitas (PLD) , yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Brawijaya, Malang. Dalam salah satu sesi Pertemuan Lanjutan Mahasiswa Tunanetra yang diselenggarakan tanggal 23-25 Oktober 2014 di Jakarta, Pertuni pun menghadirkan Arif Maftuhin, Direktur PLD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut Arif banyak membagi informasi kepada mahasiswa tunanetra mengenai PLD yang ia kelola.

Arif memaparkan, bahwa universitas-universitas di luar negeri memiliki PLD, sehingga kebutuhan khusus para mahasiswa disabilitas pun terjamin. Hal ini bertolak belakang dengan situasi di Indonesia, di mana para mahasiswa disabilitas berjuang sendiri untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka dalam proses perkuliahan. Inilah yang kemudian mendorong Arif bersama rekan-rekannya untuk mendirikan PLD di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2006.

 “Tiga orang teman kami yang baru pulang dari Kanada menemui teman-teman tunanetra lalu mereka berbincang untuk membangun barisan volunteer, yaitu  orang – orang yang peduli untuk membantu tunanetra,” kata Arif, menjelaskan langkah awal pendirian PLD di kampusnya. Lewat upaya itu, terkumpulah tiga kelompok, yaitu : dosen, penyandang disabilitas yang bersedia berpartisipasi dan teman teman dari penyandang disabilitas tersebut yang peduli.

Di UIN Sunan Kalijaga terdapat 50 orang penyandang disabilitas, yaitu 12 tunarunggu, 2 tunadaksa, dan sisanya tunanetra. Arif mengakui, bahwa dalam mempersiapkan PLD, Arif dan rekan-rekannya bermodal “nekat”.

“Kampus  kami menerima orang difable, dari situ kami akan mengerti apa yang mereka butuhkan,” jelas Arif. Contohnya, mereka menerima mahasiswa berkursi roda. Dengan menerima mahasiswa tersebut, pihak kampus menyadari, bahwa dibutuhkan toilet yang aksesibel dengan pengguna kursi roda. Akhirnya, pihak kampus pun memperbaiki infrastruktur gedung, sehingga memiliki toilet yang aksesibel. “Bayangkan jika tidak ada tunadaksa, mungkin toilet tidak akan pernah dipugar,” tambahnya.

Menurut Arif, sebuah kampus hendaknya terlebih dahulu memberi kesempatan bagi mahasiswa disabilitas untuk berkuliah di kampus tersebut. Jika mahasiswa disabilitas sudah ada, maka PLD dapat mengadvokasi kebutuhan khusus disabilitas tersebut. “Kita bisa minta pengadaan printer Braille, tapi harus terlebih dahulu memiliki mahasiswa tunanetra yang memang menjadi pengguna dari printer Braille. Jika belum ada mahasiswa tunanetra, tentu pengadaan printer Braille tidak dapat dilakukan,” jelasnya.

Advokasi adalah tindakan yang perlu  terus dilakukan dalam menyadarkan masyarakat mengenai hak-hak ppenyandang disabilitas. Berdasarkan pemikiran itu, Arif pun tak bosan-bosannya melakukan serangkaian upaya sosialisasi. UIN Sunan Kalijaga sudah pernah mencoba mengundang rector dari kampus-kampus lain guna mensosialisasikan pentingnya pengadaan PLD. Sayangnya, upaya ini masih kurang mendapat tanggapan serius dari kampus-kampus lain. “Yang datang kebanyakan adalah utusan-utusan rector  sehingga kurang memahami materi yang disampaikan.”. 

Masih ada upaya lain yang Arif lakukan dalam mensosilisasikan  kebutuhan mahasiswa disabilitas. Misalnya, pelatihan terhadap dosen yang mengajar mahasiswa disabilitas. Pelatihan ini dilakukan setiap semester guna memberikan pemahaman kepada dosen di UIN Sunan Kalijaga agar dapat memahami bagaimana mengajar mahasiswa disabilitas. Selain itu, PLD juga selalu memberikan surat pengantar mahasiswa disabilitas  kepada dosen-dosen yang nantinya akan mengajar di kelas-kelas yang terdapat mahasiswa disabilitas. Dalam surat tersebut, dijelaskan keberadaan mahasiswa disabilitas di kelas-kelas tertentu, apa ragam disabilitasnya, serta apa kebutuhan khusus yang ia perlukan selama proses belajar mengajar.

Agaknya sesi mengenai PLD ini cukup menarik perhatian peserta Pertemuan Mahasiswa Tunanetra. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang muncul pasca paparan yang disampaikan oleh Arif. Hal ini menjadi suatu indikasi positif, bahwa para mahasiswa tunanetra ternyata memiliki kepedulian untuk melakukan langkah perubahan di kampus masing-masing. Bagaimanapun, serangkaian upaya yang dilakukan oleh PLD tidaklah cukup, bila mahasiswa disabilitas sendiri tidak turut bergerak untuk menyuarakan haknya. Dalam hal ini, sosialisasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Orang lain tidak memahami kebutuhan penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas itu sendiri juga perlu ikut bersuara agar orang lain memahami kebutuhannya. Bagaimanapun, jika kebutuhan kita tidak dikenal, maka orang lain tidak akan tahu tentang diri kita.

***

Humas DPP Pertuni,

Ramadhani Ray

Mahasiswa Tunanetra, Calon Pemimpin Masa Depan

“kalau kita ingin negara ini menghargai disabilitas, maka mahasiswa harus ikut melakukan sesuatu.  Kalau kita diam saja, tidak menyuarakan hak kita, maka tidak akan ada orang yang mau menengok ke kita.”Itulah sederet kalimat yang dituturkan Aria Indrawati, Ketua Umum DPP Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) saat pembukaan kegiatan Pertemuan Lanjutan Mahasiswa Tunanetra Indonesia, dengan tema “Generasi Muda Tunanetra Pemimpin Masa Depan Indonesia” di Jakarta (23/10)

Menurut data yang tercatat di Pertuni, dari 3,6 juta tunanetra di Indonesia, hanya sekitar 200 orang yang menempuh jenjang pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi. Sungguh jumlah yang amat miris. Seandainya instansi pendidikan bersedia memberikan kesempatan serta memfasilitasi kebutuhan khususnya, penyandang tunanetra pun mampu bersaing dengan orang-orang non-tunanetra, serta bermanfaat bagi lingkungannya.

Tingkat peradaban suatu negara dapat diukur dari sejauh mana negara tersebut menghargai disabilitas. Faktanya, mengakses penidikan tinggi merupakan hal yang masih sulit diperoleh tunanetra di Indonesia. Masih sangat banyak universitas di tanah air, baik negri maupun swasta yang menolak kehadiran mahasiswa tunanetra. Salah satu tunanetra yang pernah mengalaminya, yaitu Santi Puspita. Santi menceritakan, bagaimana ia menerima penolakan dari salah satu  kampus swasta di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Santi ingin mendaftar di kampus tersebut, karena ia mendengar bahwa di kampus tersebut memiliki kualitas yang baik pada jurusan komunikasi -bidang yang ia minati. Awalnya, kampus tersebut memberikan respon yang baik dengan meminta Santi menyerahkan surat rekomendasi dari salah satu yayasan rehabilitasi tunanetra, bahwa ia telah menguasai program Microsoft Office dengan perangkat lunak pembaca layar pada komputernya. Beberapa waktu menunggu kepastian dari pihak kampus, Santi justru menerima penolakan. Menurut Santi, kampus tersebut menolak karena mereka belum bisa memberikan fasilitas bagi mahasiswa tunanetra. “Padahal saya sudah bilang, saya bisa menggunakan laptop saya sendiri, tapi tetap ditolak,” ujarnya.

Saat ini, Santi tengah menempuh pendidikannya di jurusan komunikasi Universitas Nasional. Meski demikian, penolakan yang pernah dialaminya menjadi pengalaman tersendiri. Hal-hal semacam inilah yang kemudian menndorong DPP Pertuni untuk melakukan pembinaan agar para pemuda tunanetra, khususnya mahasiswa dapat ikut menyuarakan kebutuhannya di masyarakat.

Pemuda adalah calon agen perubahan, tidak terkecuali pemuda tunanetra. Oleh karena itu, DPP Pertuni menitipkan masa depan disabilitas pada para mahasiswa tunanetra. Mempersiapkan hal tersebut, maka DPP Pertuni mulai berinisiasi untuk melakukan pembinaan terhadap mahasiswa tunanetra, salah satunya melalui forum-forum pertemuan antar mahasiswa tunanetra seperti yang  diselenggarakan tanggal 23-25 Oktober 2014 di Jakarta.

Pada Pertemuan Mahasiswa Tunanetra yang diadakan tahun 2013, para mahasiswa tunanetra yang hadir bersepakat untuk membentuk Asosiasi Mahasiswa Tunanetra guna mendorong para mahasiswa tunanetra untuk lebih berperan aktif  dalam mengampanyekan pendidikan tinggi yang inklusif di daerah masing-masing. Selain itu, kehadiran Asosiasi Mahasiswa Tunanetra juga diharapkan dapat menjadi wahana dalam melahirkan kader pemimpin  tunanetra di masa depan. Maka, melalui Pertemuan Lanjutan Mahasiswa Tunanetra yang diselenggarakan kali ini, diharapkan dapat semakin mengerucutkan implementasi asosiasi mahasiswa tunanetra, beserta program-program kerjanya.

***

Humas DPP Pertuni,

Ramadhani Ray

KERANGKA ACUAN Musyawarah Nasional PERTUNI 2014

Dokumen ini berisi:
I. LANDASAN
II. WAKTU.
III. PESERTA
IV. AGENDA MUNAS
V. MATERI MUNAS.
VI. INFORMASI TENTANG CALON KETUA UMUM
VII. JADWAL MUNAS

Untuk info selengkapnya, silakan unduh
Kerangka Acuan Munas VIII Pertuni_Update 12 April 2014.doc

Untuk info selengkapnya tentang Munas 8 Pertuni, silakan kunjungi:
http://www.munas8.blogspot.com

Munas 8 Pertuni Tanggal 26-28 Agustus 2014

Musyawarah Nasional ke-8 Persatuan Tunanetra Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 26-28 Agustus 2014 di Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi blog Munas 8 Pertuni di:
http://www.munas8.blogspot.com

Kepada Pengurus Pertuni Daerah dan Cabang Pertuni di seluruh Indonesia dihimbau agar sering mengunjungi blog tersebut karena melalui blog ini akan disampaikan berbagai materi Munas.
Materi Munas tersebut mencakup:
• Kerangka Acuan Munas
Tata-tertib Munas
• Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2009-2014
• Draft Amandemen Anggaran Dasar Pertuni
• Draft Amandemen Anggaran Rumah Tangga Pertuni
• Draft Resolusi

Pertemuan Mahasiswa Tunanetra Tingkat Nasional

Tema: Generasi Muda Tunanetra Pemimpin Indonesia Masa Depan.
Jakarta, 29 Oktober. Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) untuk pertama kalinya menyelenggarakan pertemuan mahasiswa tunanetra tingkat nasional, bertempat di Hotel Sofyan Jakarta Pusat. Pertemuan berlangsung selama 2 hari, dihadiri oleh 40 mahasiswa tunanetra mewakili 12 propinsi, yang berasal dari 24 universitas baik negeri dan swasta di Indonesia.
Ke-12 propinsi tersebut adalah:
1. DKI JAKARTA
2. JAWA BARAT
3. JAWA TENGAH
4. DI YOGYAKARTA
5. JAWA TIMUR
6. BALI
7. LAMPUNG
8. SUMATERA BARAT
9. SUMATERA UTARA
10. KALIMANTAN SELATAN
11. SULAWESI SELATAN
12. SULAWESI UTARA

Perguruan tinggi yang terwakili adalah:
1. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2. UNIVERSITAS INDONESIA
3. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
4. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG
5. UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA ((UNINUS) BANDUNG
6. UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG (UNISBA)
7. UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
8. IAIN SURAKARTA
9. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
10. UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA
11. SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN MARTURIA YOGYAKARTA
12. UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
13. UNIVERSITAS NEGERI MALANG
14. UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
15. INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI (IHDN) BALI
16. UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
17. IAIN IMAM BONJOL PADANG
18. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU)
19. UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA – MEDAN
20. STAI DARUSSALAM – MARTAPURA
21. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT – BANJARMASIN
22. UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR
23. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
24. UNIVERSITAS NEGERI MANADO
25. Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Manado.

Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa tersebut dengan informasi tentang perkembangan gerakan disabilitas, baik di tingkat nasional, regional maupun global, mendorong mereka agar menyiapkan diri menjadi pemimpin, dan menumbuhkan kesadaran pada mereka akan pentingnya berorganisasi sebagai wahana perjuangan bersama. Pertemuan mahasiswa tunanetra ini dibuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Pada acara pembukaan, hadir pula dua tamu undagnan penting, yaitu, Larry Campbell, President emeritus of ICEVI (International Council of Education for People with Visual Impairment, yang juga memimpin program kampanye akses tunanetra ke pendidikan tinggi di wilayah ASEAN, dan Arnt Holte, Presiden World Blind Union WBU.
Penyelenggaraan pertemuan mahasiswa tunanetra ini disponsori oleh The Nippon Foundation (TNF) yang disalurkan melalui ICEVI, dan didukung oleh kementerian pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
TNF bersama ICEVI, sejak tahun 2006 memberikan bantuan kepada Pertuni untuk meningkatkan akses tunanetra ke pendidikan tinggi, melalui program “higher education for students with visual impairment”. Program kampanye ini telah mendorong beberapa perguruan tinggi untuk tumbuh menjadi kampus inklusif, yaitu universitas Negeri Jakarta UNJ, Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Universitas Negeri Surabaya Unesa, dan Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga jogjakarta. Inisyatif ini kemudian juga diikuti oleh Universitas Brawijaya UB Malang. Di samping itu, gerakan kampanye ini juga berhasil meningkatkan jumlah tunanetra menempuh pendidikan tinggi sebanyak 30 %, dan berdampak pada akan diterbitkannya peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendidikan tinggi inklusif, yang akan mewajibkan perguruan tinggi menyediakan layanan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai bagian dari layanan universitas.
Keberhasilan kampanye akses tunanetra ke pendidikan tinggi di Indonesia yang dikoordinatori Pertuni telah mendorong TNF dan ICEVI untuk memperluas cakupan kegiatan ini ke negara-negara lain di kawasan ASEAN, yaitu Filipina, Vietnam, Kambodia, bahkan juga Myanmar dan Laos.
Akselerasi akses tunanetra ke pendidikan tinggi dipandang sangat penting. Pertuni menyadari bahwa pendidikan tinggi merupakan salah satu wahana melahirkan calon pemimpin masa depan. Tunanetra yang telah menempuh pendidikan tinggi selanjutnya diharapkan menjadi agen-agen perubahan di masyarakat, termasuk melanjutkan perjuangan para senior yang selama ini telah dilakukan melalui organisasi Pertuni.
Sebelum Pertuni melakukan kampanye ini, organisasi ini mencatat di indonesia hanya ada 150 tunanetra menempuh pendidikan tinggi – hasil survei tahun 2005. Sejak Pertuni mengkampanyekan akses tunanetra ke pendidikan tinggi, secara bertahap telah terjadi peningkatan jumlah tunanetra berkuliah, dan universitas yang menerima tunanetra menempuh pendidikan tinggi.
Keberhasilan dan kemudahan tunanetra dalam menempuh pendidikan tinggi antara lain disebabkan adanya penggunaan alat bantu teknologi. Dalam kampanyenya, Pertuni meminta agar fasilitas khusus berbasis teknologi itu disediakan oleh universitas, sebagai bagian dari layanan kampus kepada mahasiswa. Di samping itu, kampus juga harus dibangun menjadi lingkungan yang ramah bagi mahasiswa penyandang disabilitas, baik secara fisik maupun sosial.
Sejak PBB melahirkan Convention on The Rights of Persons with Disability (CRPD) pada tahun 2006, dunia bergerak ke arah “disability inclusive development”, - pembangunan yang mengakomodasikan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara terintegrasi. Sebagai anggota PBB dan bagian dari masyarakat dunia, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi CRPD tersebut dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011, maka Indonesia pun harus menerapkan paradigma “disability inclusive development” di segala aspek pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan tinggi dan pembinaan kepemudaan.
“Mahasiswa tunanetra mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti mahasiswa pada umumnya. Agar mahasiswa tunanetra dapat menikmati haknya dan sanggup melaksanakan kewajibannya dengan baik, mereka perlu mendapatkan "reasonable accommodation" sebagaimana dianjurkan oleh CRPD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia”, ungkap Ketua Umum Pertuni dalam sambutannya pada acara pembukaan.
Langkah selanjutnya, setelah berhasil meningkatkan jumlah tunanetra menempuh pendidikan tinggi, Pertuni, yang selama 47 tahun memperjuangkan peningkatan kualitas hidup tunanetra di semua aspek kehidupan, memandang perlu untuk melibatkan lebih banyak generasi muda tunanetra dalam upaya advokasi yang dilakukan, termasuk advokasi di bidang akses ke pendidikan tinggi. Dan pertemuan mahasiswa tunanetra tingkat nasional yang pertama kali diadakan di Indonesia ini merupakan langkah pentingnya.
Sebagai organisasi kemasyarakatan, Pertuni sangat menyadari betapa pentingnya melakukan pembinaan generasi muda tunanetra, dan organisasi ini membidik para mahasiswa. Generasi muda tunanetra adalah calon pemimpin Indonesia masa depan. Olehkarenanya, Pertuni mengharapkan pembinaan generasi muda tunanetra juga menjadi bagian integral dari program kepemudaan yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian Pemuda dan Olahraga. Melalui ajang ini, Pertuni memperkenalkan program pembinaan generasi muda tunanetra yang telah dilakukan selama ini kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan harapan di masa mendatang, Pertuni dapat menjadi partner penting Kementerian ini dalam pengembangan program pembinaan generasi muda tunanetra.
Sejalan dengan itu, Larry Campbell Dalam sambutannya menyatakan: So this morning as we open this important conference I want to challenge each of you; my fellow speaks here on the platform, and you young people in the audience, to expand your thinking….think boldly, think creatively and think positively about what each and every one of us can do to continue to improve upon what you started here in Indonesia just seven years ago. As with any movement to secure access to basic human rights each of us must think beyond our own personal wishes and needs and focus our efforts on the greater good for all.
Selain Larry Campbell, pembicara penting lain yang dihadirkan untuk memotivasi peserta yang merupakan kader pemimpin tunanetra di Indonesia masa depan adalah Arnt Holte
Dalam pertemuan yang diselenggarakan selama dua hari ini, di samping mendapat informasi tentang perkembangan gerakan disabilitas baik di tingkat nasional, regional dan global, mahasiswa tunanetra juga berlatih untuk mengatasi pelbagai persoalan diskriminasi yang dihadapi tunanetra di Indonesia selama ini. Pelatihan ini disajikan dalam bentuk studi kasus dan permainan-permainan yang dapat menstimulasi semangat kepemimpinan pada diri mereka. Pertemuan mahasiswa tunanetra ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin, dan menjadi cikal bakal lahirnya asosiasi mahasiswa tunanetra di Indonesia, sebagai salah satu wadah organisasi kepemudaan tunanetra.