Tuna Netra Sampaikan Tujuh Rekomendasi ke Presiden

Tuna Netra Sampaikan Tujuh Rekomendasi ke Presiden

TEMPO Interaktif, Jum'at, 03 Juli 2009 | 19:44 WIB

Jakarta - Persatuan Tuna Netra Seluruh Indonesia (Pertuni) menilai perhatian terhadap penyandang cacat, khususnya tuna netra masih minim.
Ketua Umum Pertuni Didi Tarsidi menilai pemerintah masih menempatkan persoalan penyandang cacat pada skala prioritas yang rendah.

Menurutnya, penanganan ketunanetraan harus dilakukan secara lintas sektoral. Hal itu, kata dia, bukan hanya permasalahan departemen sosial. "Kami memohon
bimbingan Bapak Presiden agar berubah lebih baik," kata Didi saat Pertuni diterima di kediaman presiden di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (03/06).

Didi menegaskan pendekatan penanganan terhadap penyandang tuna netra harus dengan pendekatan hak (right based) bukan dengan pendekatan charity. "Jadi,
bukan karena kami dikasihani tetapi karena kami berhak," katanya.

Pertuni juga meminta pemerintah mempercepat proses ratifikasi konvensi PBB tentang penyandang cacat.

Dalam kesempatan tersebut, Pertuni juga menyampaikan tujuh rekomendasi hasi Munas ke VII kepada presiden. Rekomendasi tersebut, Pertama, persamaan hak
dalam memperoleh kesempatan pendidikan, termasuk di lembaga pendidikan umum. kedua, persamaan hak dalam memperoleh layanan publik.

Ketiga, Pertuni meminta agat penyandang tuna netra juga diberikan akses untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Keempat, kesempatan kerja pada semua
bidang baik lewat jalur khusus, kuota dan pasar terbuka. Kelima, advokasi dan mencegah peraturan perundangan yang diskriminatif. Keenam, meningkatkan kesadaran
masyarakat akan hak-hak orang tuna sebagai warga negara dan terakhir membangun pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya.

Pertuni berharap ketujuh rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Pertuni merupakan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Depdagri. Pertuni mempunya 27 pengurus daerah dengan 156 cabang dengan sekitar 2 juta anggota.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerima laporan Pertuni segera menginsturksikan kepada sekertaris kabinet Sudi Silalahi agar mengagendakan sidang
kabinet untuk segera menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh Pertuni setelah 8 Juli.

"Kita ingin memastikan bahwa pemerintah bisa meningkatkan bantuan dan dukungan kepada keluarga besar Pertuni," katanya saat memberikan sambutan.

Ia pun sepakat persoalan penyandang cacat harus ditangani secara lintas sektoral. Untuk itu, selain departemen sosial, Ia juga menginstruksikan departemen
pendidikan, agama dan tenaga kerja untuk membahasnya dalam rapat kabinet nanti.

Presiden menyatakan pemerintah sesungguhnya terus berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk diantaranya penyandang cacat. Pemerintah, kata Presiden,
tengah merumuskan bantuan yang permanen dan tidak situasional bagi penyandang cacat.

Sementara, terkait konvensi PBB menyangkut hak penyandang cacat pemerintah berkomitmen untuk mendorong agar segera diselesaikan.

GUNANTO E S

JK: Tunanetra bisa seperti Stevie Wonder

JK: Tunanetra bisa seperti Stevie Wonder
WASPADA ONLINE, Monday, 22 June 2009 14:22 WIB

JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung upaya penghapusan diskriminasi terhadap penyandang tunanetra. Menurut JK, tunanetra mempunyai kebutuhan dasar yang layak seperti warga negara lainnya.

"Stevie Wonder salah satu tunanetra yang bisa berkarya. Gubernur New York juga ia penyandang tunanetra. Saya harap Indonesia juga bisa berkarya, meski ada kekurangan jangan jadi hambatan," kata JK dalam sambutan Munas ke VII Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) di Pondok Gede, Jakarta, hari ini.

Suami Mufidah Jusuf Kalla ini menambahkan para tunanetra harus mandiri menjalani hidup. Mereka punya potensi yang besar dan membanggakan.

"Tidak ada diskriminasi tunanetra. Karena mereka penting untuk memajukan kehidupan. Saya berharap justru mereka diberi kesempatan untuk hidup seperti orang lainnya," ungkap capres nomor 3 ini.

Oleh karena itu, lanjutnya, pendidikan adalah kunci kemajuan bagi tunanetra. Ke depan tunanetra dan pemerintah akan membangun sarana pendidikan agar lebih baik.

"Saya mendukung kemajuan Pertuni untuk memperjuangkan hak-haknya, agar tidak ada lagi diskriminasi di kalangan Indonesia. Tunanetra adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya kebutuhan dasar yang sama, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya," pungkas.
(dat03/inilah)

JK Buka Munas Persatuan Tuna Netra Indonesia

JK Buka Munas Persatuan Tunanetra Indonesia
Ketua Tunanetra: Lebih Cepat Lebih Baik
Penyandang cacat ingin pemerintah cepat meratifikasi Konvensi Internasional.
VIVAnews - Senin, 22 Juni 2009, 12:47 WIB - Ismoko Widjaya, Bayu Galih


Wakil Pemerintah harus tetap memperhatikan akses publik dan fasilitas untuk tunanetra. Tunanetra juga punya kesempatan yang sama di berbagai bidang. Salah satunya adalah hak untuk dapat mendapatkan pendidikan umum.

"Masih ada yang menganggap tunanetra perlu pendidikan khusus. Tapi tunanetra juga bisa mendapatkan pendidikan umum," kata Jusuf Kalla (JK) saat membuka Musyawarah Nasional VII, Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin, 22 Juni 2009.

Saat ini, kata JK, tidak ada maksud sengaja bagi masyarakat untuk diskriminasi. "Karena itu perlu sosialisasi tentang hak-hak tunanetra," ujar JK.

JK juga mengharapkan para penyandang tunanetra dapat meneladani penyandang cacat yang telah berhasil. Beberapa nama kemudian disebut Kalla, antara lain Stevie Wonder, bekas menteri pendidikan Mesir Thoha Husein.

"Yang terpenting, di Indonesia kita pernah memiliki presiden yang kurang memiliki penglihatan," kata JK.

Ketua Umum Pertuni, Didi Tarsidi, mengatakan diskriminasi masih dirasakan penyandang tunanetra. Karena itu Pertuni ingin pemerintah cepat melakukan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Cacat. akhir. "Lebih cepat lebih baik," kata Didi yang langsung disambut riuh para audiens yang hadir.

ismoko.widjaya@vivanews.com

Din Minta Maaf ke Pertuni

Din Minta Maaf ke Pertuni
Jun 10, 2009 at 18:38 Jakarta, http://matanews.com

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mengatakan, pemerintah harus memperhatikan kaum tuna netra karena selama ini perhatian terhadap penyandang cacat masih belum maksimal. Masyarakat tuna netra juga dianggap masih kesulitan untuk memperoleh hak yang sama dengan masyarakat yang normal, sehingga mereka tersisihkan.
“Sesuai amanat UUD 1945, pemerintah harus mengatasi permasalahan yang menimpa masyarakat tuna netra,” kata Din Syamsuddin dalam acara Sarasehen “Peduli Kaum Tuna Netra” yang diselenggarakan Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu.
Ia mencontohkan, masalah pendidikan juga sering menjadi kendala bagi mahasiswa tuna netra yang akan masuk ke perguruan tinggi, sehingga banyak sekali mereka yang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi karena adanya diskriminasi dari pihak perguruan tinggi tersebut. “Kaum tuna netra juga banyak yang kesulitan untuk memperoleh pekerjaan, sehingga mereka banyak yang menganggur dan hanya mengandalkan keterampilan yang dimilikinya,” tuturnya.
Selain itu, aksesibilitas bagi kaum tuna netra juga masih minim serta belum adanya masjid khusus yang digunakan oleh kaum tuna netra. “Pemerintah harus segera mengatasi hal ini, sehingga mereka juga bisa memperoleh hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya,” tuturnya.(*z/a)

Pemenang Lomba Mengarang Esai Braille Tingkat Nasional Indonesia

Pemenang Lomba Mengarang Esai Braille Tingkat Nasional Indonesia

Panitia Seleksi Onkyo Nasional Indonesia telah menetapkan karya-karya terbaik untuk diikutsertakan pada lomba mengarang esai Braille tingkat Asia-Pasifik.

Dari 7 esai yang masuk, Tim Juri menilai bahwa hanya ada tiga karya yang memenuhi kriteria untuk dilombakan pada tingkat Asia-Pasifik.

Ketiga esai itu adalah:
1. Variasi Kekayaan melalui Braille dan Buku-buku Audio oleh Tantri Maharani, Surabaya
2. Pelita Ilmu bagi Sang Gelap oleh Tutus Setiawan, Surabaya
3. Menyentuh Titik-titik Harapan oleh Atung Yuniarto, Surabaya

Ketiga peserta tersebut termasuk Kelompok B (usia 26 ke atas).

Tim juri terdiri dari:
a. Wacih Kurnaesih, S.Pd.
b. Y. Tri Bagio, M.Pd.
c. Yuniati, S.Pd.

Pemenang tingkat Asia-Pasifik akan diumumkan pada akhir Oktober 2009.

Musyawarah Nasional (Munas) VII Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)

Musyawarah Nasional (Munas) VII Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) akan diselenggarakan pada tanggal 21-25 Juni 2009 di
Wisma Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur

Bagi Pertuni Daerah dan Cabang yang belum menerima undangan, silakan memberi tahu
Panitia Munas,
DPP Pertuni,
Jl. Raya Bogor km.19,
Ruko Blok Q No. 13-L
Kramat Jati
Jakarta Timur 13510
Telp. 8005480,
Fax : 8013402
Email: pertuni_dpp@yahoo.co.id

Atau silakan menghubungi Sdr. M. Ilham (Iis), 081808513575.

Materi Munas dapat di-download dari:
www.tarsidi.com/MateriMunas7.zip

Tur Haryanto, Tunanetra, Caleg DPRD Bantul

Tur, (warga RT 1 Gadingharjo, Sanden, Bantul adalah caleg PAN nomor urut 7 dari daerah pemilihan (dapil) 5 di Bantul. Dia mendapat 3.200 suara dari total
jumlah suara yang diraih PAN di dapil 5 Bantul, yakni 15.920 suara. Tur sekarang adalah Direktur Jaringan Peduli Rakyat (Japera)-LSM yang bergerak di bidang
sosial kemasyarakatan.


Lelaki kelahiran Bantul, 26 Agustus 1969 ini mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta tahun 1991. Ia lantas mengambil program
notariat di UGM. Semasa muda, dia aktif di sejumlah LSM. Namun, sejak jadi mahasiswa hingga tahun 2006 lalu, ia masih menyandang profesi sebagai petani
bawang merah. Tur awalnya bisa melihat. Namun, saat berusia 11 tahun tak sengaja matanya tertimpa pintu kayu jati. Sejak saat itu penglihatannya kabur
dan akhirnya buta.
PRA


Sumber: http://m.kompas.com