Musyawarah daerah kedua Pertuni daerah propinsi Banten dilaksanakan pada: hari Senin 21 April 2014 bertempat di sekretariat DPD Pertuni Banten jalan KH Mas Mansyur no. 100 kp Bojong asem, kunciran, tangerang.
Musda telah menyepakati:
1. Menetapkan program kerja DPD Pertuni Banten periode 2014 - 2019;
2. Menetapkan saudara Aan Aini A.Md sebagai ketua DPD Pertuni Banten masa bakti 2014 - 2019;
3. Menetapkan sdr. M Pangeng Vihermiles sebagai ketua deperda masa bakti 2014 - 2019.
Furqon dan Retta melaporkan dari Tangerang, Banten.
Senin, 21 April 2014
Sabtu, 12 April 2014
KERANGKA ACUAN Musyawarah Nasional PERTUNI 2014
Dokumen ini berisi:
I. LANDASAN
II. WAKTU.
III. PESERTA
IV. AGENDA MUNAS
V. MATERI MUNAS.
VI. INFORMASI TENTANG CALON KETUA UMUM
VII. JADWAL MUNAS
Untuk info selengkapnya, silakan unduh
Kerangka Acuan Munas VIII Pertuni_Update 12 April 2014.doc
Untuk info selengkapnya tentang Munas 8 Pertuni, silakan kunjungi:
http://www.munas8.blogspot.com
Sabtu, 29 Maret 2014
Munas 8 Pertuni Tanggal 26-28 Agustus 2014
Musyawarah Nasional ke-8 Persatuan Tunanetra Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 26-28 Agustus 2014 di Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi blog Munas 8 Pertuni di:
http://www.munas8.blogspot.com
Kepada Pengurus Pertuni Daerah dan Cabang Pertuni di seluruh Indonesia dihimbau agar sering mengunjungi blog tersebut karena melalui blog ini akan disampaikan berbagai materi Munas.
Materi Munas tersebut mencakup:
• Kerangka Acuan Munas
Tata-tertib Munas
• Laporan Pertanggungjawaban Ketua Umum Pertuni Masa Bakti 2009-2014
• Draft Amandemen Anggaran Dasar Pertuni
• Draft Amandemen Anggaran Rumah Tangga Pertuni
• Draft Resolusi
Rabu, 26 Maret 2014
Musda Kelima Pertuni Daerah Sulut 25-26 Maret 2014
Musyawarah Daerah kelima Pertuni Sulawesi Utara diselenggarakan pada tanggal 26 - 27 Maret 2014.
Tempat: Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkis) Jl. Parigi 7 no. 22, Malalayang 1, kota Manado, Sulawesi Utara.
Musda telah menyepakati:
1. Penetapan Program Kerja Pertuni Sulut periode 2014 - 2019;
2. Menetapkan Sdri. Synthia LY Montolalu, S:E. Sebagai ketua DPD Pertuni Sulut masa bakti 2014 - 2019;
3. Penetapan Sdri. Novi Yunita Kumayas sebagai ketua Deperda Pertuni Sulut masa bakti 2014 - 2019.
Furqon Hidayat melaporkan dari Manado.
Tempat: Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkis) Jl. Parigi 7 no. 22, Malalayang 1, kota Manado, Sulawesi Utara.
Musda telah menyepakati:
1. Penetapan Program Kerja Pertuni Sulut periode 2014 - 2019;
2. Menetapkan Sdri. Synthia LY Montolalu, S:E. Sebagai ketua DPD Pertuni Sulut masa bakti 2014 - 2019;
3. Penetapan Sdri. Novi Yunita Kumayas sebagai ketua Deperda Pertuni Sulut masa bakti 2014 - 2019.
Furqon Hidayat melaporkan dari Manado.
Sabtu, 08 Maret 2014
Kemendikbud Janji Hapus Diskriminasi Penyandang Disabilitas Dalam SNMPTN
KBR68H, Jakarta, Fri,07 March 2014 | 21:35.
Kementerian Pendidikan Nasional berjanji akan menghapus aturan diskriminasi bagi kaum berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2014. Sebelumnya dalam situs SNMPTN tertulis larangan bagi tuna netra, tuna rungu dan tuna wicara mendaftar ke sejumlah jurusan. Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Musliar Kasim mengatakan, kementeriannya akan mengkonfirmasi langsung ke Panitia Nasional SNMPTN soal alasan mencantumkan persyaratan tersebut.
“Tidak pernah melihat, anda pernah melihat itu, saya melihat di website. Saya akan contact panitia SNMPTN nya. Karena biasanya malah difasilitasi. Mestinya mereka boleh mengikuti,”ujar Musliar Kasim saat dihubungi KBR68H (07/03)
Sebelumnya, Penyandang Disabilitas Indonesia protes terhadap persyaratan SNMPTN 2014 yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Dalam persyaratan tersebut ada enam penyandang disabilitas yang dilarang mengikuti SNMPTN dalam berbagai studi. Di antaranya penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, buta warna sebagian dan buta warna keseluruhan.
Editor: Nanda Hidayat
Sabtu, 01 Maret 2014
Musda Pertama Pertuni Nusatenggara Barat 1 Maret 2014
Musyawarah Daerah I Pertuni Nusatenggara Barat telah diselenggarakan
Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014, bertempat di SLB/A YPTN, Jl. Peternakan no. 101, sela Galas, Kota
Mataram.
Musda telah menetapkan:
1. Program kerja Pertuni NTB periode 2014-2019;
2. Mengangkat Sdr. Nirham sebagai ketua DPD masa bakti 2014-2019;
3. Mengangkat Sdr. Yusron Hafiz sebagai ketua Deperda masa bakti 2014-2019.
Musda telah menetapkan:
1. Program kerja Pertuni NTB periode 2014-2019;
2. Mengangkat Sdr. Nirham sebagai ketua DPD masa bakti 2014-2019;
3. Mengangkat Sdr. Yusron Hafiz sebagai ketua Deperda masa bakti 2014-2019.
Kamis, 13 Februari 2014
Hasil Audiensi DPP Pertuni Dengan Menkes RI:
Kementerian Kesehatan Akan Lebih Memperhatikan Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Kesehatan
Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, DPP Pertuni telah beraudiensi dengan Menteri Kesehatan RI, Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, di kantor Menteri Kesehatan di Jakarta.
Aspirasi yang disampaikan oleh DPP Pertuni kepada Ibu Menteri:
1. Aksessibilitas layanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS bagi tunanetra dan penyandang disabilitas pada umumnya
2. Guna membangun sensitifitas petugas layanan kesehatan – dokter, para medis, dan petugas administrasi – terhadap para penyandang disabilitas, diharapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melayani penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada mereka.
3. Pengintegrasian layanan low vision di rumah sakit mata yang telah diawali Pertuni bersama CBM di RSCM
4. Usulan agar dana jaminan kesehatan nasional juga melingkupi pembelian alat bantu penglihatan bagi mereka yang menyandang low vision
5. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebutaan perlu didorong agar mengemuka kembali, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mengingat masih tingginya angka kebutaan di Indonesia.
6. Usulan adanya sistem/mekanisme referal di klinik mata bagi pasien yang tidak lagi dapat disembuhkan ke Pertuni setempat untuk mendapatkan informasi tentang layanan rehabilitasi yang diperlukan.
Menteri kesehatan merespon masukan/aspirasi pertuni sebagai berikut:
1. Akan merevisi peraturan menteri terkait pelaksanan sistem jaminan kesehatan nasional agar lebih mengakomodasikan kebutuhan khusus para penyandang disabilitas
2. Untuk mempermudah pendaftaran penyandang disabilitas sebagai peserta SJSN ke BPJS, kemungkinan akan ditetapkan hari dan waktu khusus untuk penyandang disabilitas serta mereka yang berkebutuhan khusus lain, misalnya lansia, dll. Untuk hal ini, Menteri kesehatan akan mengirimkan surat kepada BPJS; Ibu Kartini ditugasi memproses surat tersebut.
3. Akan mengaktifkan kembali komisi nasional pencegahan dan penanggulangan kebutaan dalam kegiatan promosi pencegahan dan penanggulangan kebutaan di Indonesia. Untuk ini, kementerian kesehatan akan mengadakan pertemuan dengan perdami.
4. Menteri memerintahkan kepada tim direktorat kesehatan dasar untuk kembali menggiatkan promosi bulan vitamin A – yaitu bulan februari dan agustus – mengingatkan masyarakat agar membawa anak-anak balita ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan asupan vitamin A gratis, sebagai bagian dari upaya pencegahan kebutaan.
5. Tentang kebutuhan adanya skema rujukan, Ibu Menteri memerintahkan kepada direktur kesehatan dasar untuk mencoba membuat route map-nya terlebih dahulu.
6. Mengingat saat ini kementerian kesehatan masih dalam proses menyusun rencana strategis pembangunan jangka menengah tahap kedua 2015-2019, segala hal yang disampaikan oleh Pertuni akan dimasukkan ke dalam renstra tersebut, dan dibahas ke rapat pimpinan di lingkungan kementerian kesehatan. Hal ini dikarenakan hal-hal tersebut menjadi tanggungjawab lintas Ditjen.
7. Untuk membangun sensitifitas petugas kesehatan pada pelayanan disabilitas, isu disabilitas akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan politeknik kesehatan (Poltekes). Sedangkan, bagi mereka yang telah bekerja, materi ini dimasukkan ke dalam bahan e-learning dalam pembangunan kapasitas petugas kesehatan, dan dimasukkan pula dalam uji kompetensi mereka.
8. Menteri Memerintahkan agar bahan-bahan informasi terkait SJSN bidang kesehatan dibuat dalam format yang juga aksessibel bagi tunanetra, misalnya dengan memperbanyak penyuluhan melalui RRI, serta adanya bahan informasi dalam huruf Braille.
9. Ibu Menteri menugaskan Ibu Kartini (Direktur Kesehatan Dasar) untuk menjadwalkan kunjungan ke layanan low vision rintisan Pertuni dan CBM di RSCM, selanjutnya merumuskan program penyebarluasannya ke rumah sakit / klinik mata di Indonesia.
10. Pengintegrasian layanan low vision ke rumah sakit akan meningkatkan deteksi dini terhadap anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan untuk selanjutnya dapat dilakukan penanganan segera. Olehkarenanya hal ini akan dijadikan perhatian.
11. Saat ini di masyarakat telah ada BKMM – Balai Kesehatan Mata Masyarakat, namun, status badan tersebut saat ini mengambang. Olehkarenanya, perlu dilihat kembali legalitas balai tersebut, apakah perlu dijadikan rumah sakit.
12. Ibu Menteri meminta Direktur Kesehatan Dasar untuk berdiskusi dengan Pertuni saat membangun kebijakan kementerian kesehatan yang berperspektif disabilitas.
Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, DPP Pertuni telah beraudiensi dengan Menteri Kesehatan RI, Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, di kantor Menteri Kesehatan di Jakarta.
Aspirasi yang disampaikan oleh DPP Pertuni kepada Ibu Menteri:
1. Aksessibilitas layanan kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS bagi tunanetra dan penyandang disabilitas pada umumnya
2. Guna membangun sensitifitas petugas layanan kesehatan – dokter, para medis, dan petugas administrasi – terhadap para penyandang disabilitas, diharapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam melayani penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada mereka.
3. Pengintegrasian layanan low vision di rumah sakit mata yang telah diawali Pertuni bersama CBM di RSCM
4. Usulan agar dana jaminan kesehatan nasional juga melingkupi pembelian alat bantu penglihatan bagi mereka yang menyandang low vision
5. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebutaan perlu didorong agar mengemuka kembali, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mengingat masih tingginya angka kebutaan di Indonesia.
6. Usulan adanya sistem/mekanisme referal di klinik mata bagi pasien yang tidak lagi dapat disembuhkan ke Pertuni setempat untuk mendapatkan informasi tentang layanan rehabilitasi yang diperlukan.
Menteri kesehatan merespon masukan/aspirasi pertuni sebagai berikut:
1. Akan merevisi peraturan menteri terkait pelaksanan sistem jaminan kesehatan nasional agar lebih mengakomodasikan kebutuhan khusus para penyandang disabilitas
2. Untuk mempermudah pendaftaran penyandang disabilitas sebagai peserta SJSN ke BPJS, kemungkinan akan ditetapkan hari dan waktu khusus untuk penyandang disabilitas serta mereka yang berkebutuhan khusus lain, misalnya lansia, dll. Untuk hal ini, Menteri kesehatan akan mengirimkan surat kepada BPJS; Ibu Kartini ditugasi memproses surat tersebut.
3. Akan mengaktifkan kembali komisi nasional pencegahan dan penanggulangan kebutaan dalam kegiatan promosi pencegahan dan penanggulangan kebutaan di Indonesia. Untuk ini, kementerian kesehatan akan mengadakan pertemuan dengan perdami.
4. Menteri memerintahkan kepada tim direktorat kesehatan dasar untuk kembali menggiatkan promosi bulan vitamin A – yaitu bulan februari dan agustus – mengingatkan masyarakat agar membawa anak-anak balita ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan asupan vitamin A gratis, sebagai bagian dari upaya pencegahan kebutaan.
5. Tentang kebutuhan adanya skema rujukan, Ibu Menteri memerintahkan kepada direktur kesehatan dasar untuk mencoba membuat route map-nya terlebih dahulu.
6. Mengingat saat ini kementerian kesehatan masih dalam proses menyusun rencana strategis pembangunan jangka menengah tahap kedua 2015-2019, segala hal yang disampaikan oleh Pertuni akan dimasukkan ke dalam renstra tersebut, dan dibahas ke rapat pimpinan di lingkungan kementerian kesehatan. Hal ini dikarenakan hal-hal tersebut menjadi tanggungjawab lintas Ditjen.
7. Untuk membangun sensitifitas petugas kesehatan pada pelayanan disabilitas, isu disabilitas akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan politeknik kesehatan (Poltekes). Sedangkan, bagi mereka yang telah bekerja, materi ini dimasukkan ke dalam bahan e-learning dalam pembangunan kapasitas petugas kesehatan, dan dimasukkan pula dalam uji kompetensi mereka.
8. Menteri Memerintahkan agar bahan-bahan informasi terkait SJSN bidang kesehatan dibuat dalam format yang juga aksessibel bagi tunanetra, misalnya dengan memperbanyak penyuluhan melalui RRI, serta adanya bahan informasi dalam huruf Braille.
9. Ibu Menteri menugaskan Ibu Kartini (Direktur Kesehatan Dasar) untuk menjadwalkan kunjungan ke layanan low vision rintisan Pertuni dan CBM di RSCM, selanjutnya merumuskan program penyebarluasannya ke rumah sakit / klinik mata di Indonesia.
10. Pengintegrasian layanan low vision ke rumah sakit akan meningkatkan deteksi dini terhadap anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan untuk selanjutnya dapat dilakukan penanganan segera. Olehkarenanya hal ini akan dijadikan perhatian.
11. Saat ini di masyarakat telah ada BKMM – Balai Kesehatan Mata Masyarakat, namun, status badan tersebut saat ini mengambang. Olehkarenanya, perlu dilihat kembali legalitas balai tersebut, apakah perlu dijadikan rumah sakit.
12. Ibu Menteri meminta Direktur Kesehatan Dasar untuk berdiskusi dengan Pertuni saat membangun kebijakan kementerian kesehatan yang berperspektif disabilitas.
Langganan:
Postingan (Atom)