Tunanetra Juga Berhak Membaca

“Buku adalah jendela dunia”. Demikian bunyi ungkapan yang sudah amat akrab di telinga kita. Ungkapan ini lahir didasari pemikiran, bahwa hanya dengan membaca berbagai macam buku, kita dapat memperoleh banyak pengetahuan. . Tak jarang pula yang mengakui, bahwa bukulah yang membuat seseorang terinspirasi akan suatu hal. Setelah membaca sebuah buku, lantas seseorang mulai berani bermimpi, kemudian melangkah untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, hingga menjelma menjadi manusia yang lebih berarti di lingkungannya. Jelaslah, betapa pentingnya kegiatan membaca bagi peningkatan pengetahuan, wawasan, intelektualitas, bahkan nilai diri seseorang. Sayangnya, manfaat kegiatan membaca yang demikian besar ini belum dirasakan sepenuhnya oleh para penyandang tunanetra.

Tanggal 4 Januari merupakan Hari Braille Dunia (World Braille Day). Hari Braille Dunia diperingati untuk menghormati Louis Braille, penemu huruf braille yang lahir pada 4 Januari 1809. Tahun 1824,Braille diciptakan oleh seorang pria tunanetra, Louis Braille, ketika ia berusia 15 tahun. Pada saat itu, Louis terdaftar di Royal Institution untuk pemuda tunanetra di Paris. Dia ingin membaca buku-buku seperti anak-anak lain . Untuk itu, ia berinisiatif menciptakan alfabet taktil yang dapat mempermudah orang-orang tanpa pengelihatan seperti dirinya agar dapat belajar dan mengakses bahan-bahan bacaan. .

Selama sekitar 200 tahun, tunanetra telah belajar membaca dan menulis dengan menggunakan huruf braille. Braille adalah sistem alfabet taktil dengan 6 titik yang digunakan untuk mewakili huruf, angka dan simbol untuk sebagian besar bahasa di dunia. Sistem ini memainkan peran penting dalam kehidupan jutaan orang tunanetra di seluruh dunia. Dengan kehadiran huruf Braille,  tunanetra dapat mengakses literatur dan belajar, sebagaimana orang-orang yang dapat melihat.

Bagi siswa tunanetra, Braille adalah kunci untuk melek huruf dan bekerja di masa depan. Namun, undang-undang hak cipta di banyak negara saat ini mewajibkan sekolah-sekolah tunanetra  untuk mendapatkan izin terlebih dahulu untuk mereproduksi buku dalam format yang dapat diakses seperti Braille atau cetak ukuran besar (large print). Jika negara tidak memiliki pengecualian hak cipta bagi pembaca tunanetra, hal ini menjadi penghalang utama bagi pendidikan anak-anak tunanetra dan penyandang lemah penglihatan- yang mungkin tidak mendapatkan akses ke buku-buku dan bahan belajar yang mereka butuhkan.

 Buku braille yang dihasilkan oleh organisasi yang melayani tunanetra di satu negara,  tidak dapat disebarluaskan ke negara lain.  Setiap negara perlu untuk menghasilkan buku aksesibel mereka sendiri, menciptakan duplikasi dan alokasi anggaran. Duplikasi dan pengeluaran Anggaran ini bisa dikurangi jika buku Braille bisa dibagi di seluruh perbatasan internasional.

World Blind Union (WBU) adalah organisasi global yang mewakili sekitar 285 juta tunanetra dan penyandang lemah penglihatan di lebih dari 190 negara di seluruh dunia. Anggotanya, terdiri dari organisasi yang dikelola oleh tunanetra yang beradvokasi atas nama mereka sendiri, termasuk organisasi yang melayani tunanetra, serta organisasi-organisasi internasional yang bekerja di bidang gangguan penglihatan. Selama beberapa tahun, World Blind Union (WBU) bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk membuat perjanjian yang akan menghilangkan hambatan ini demi pengetahuan dunia. Sebagai hasilnya, lahirlah Perjanjian Marrakesh (Marrakesh Treaty) yang diadopsi oleh WIPO pada Juni 2013.

Marrakesh Treaty adalah perjanjian hak cipta internasional, Perjanjian ini akan mulai berlaku jika telah diratifikasi oleh 20 negara. Negara-negara yang meratifikasi Perjanjian akan diminta agar memiliki pengecualian hukum hak cipta dalam negeri untuk mencetak buku-buku yang aksesibel bagi tunanetra dan penyandang lemah penglihatan, seperti buku Braille, tanpa perlu izin dari pemegang hak cipta. Marrakesh Treaty ini juga memberikan hak pada perpustakaan tunanetra dan organisasi yang melayani tunanetra untuk berbagi versi aksesibel dari buku dan karya-karya literatur lain, sekali lagi tanpa izin pemegang hak cipta.

Saat ini, Marrakesh Treaty telah ditandatangani oleh 81 negara tetapi baru diratifikasi oleh 4 negara, yaitu India, El Salvador, UEA, dan Uruguay. WBU bersyukur, bahwa keempat negara tersebut telah menyadari pentingnya perjanjian ini bagi warga negaranya yang menyandang tunanetra dan lemah penglihatan. Namun untuk membuat perjanjian ini benar-benar efektif, kita perlu semua negara turut meratifikasi. Dengan demikian, jutaan buku dapat diproduksi dalam huruf Braille maupun format aksesibel lainnya. Hanya negara-negara yang meratifikasi perjanjian inilah yang dapat menggunakan buku-buku aksesibel tersebut untuk kepentingan warga negara mereka yang tunanetra.

Mengingat pentingnya isi Marrakesh Treaty, maka WBU mendesak semua negara untuk meratifikasi perjanjian penting ini pada tahun 2015.  Hal ini berarti, pemerintah Indonesia merupakan salah satu pihak yang dimaksud. Pada peringatan Hari Braille Dunia ini, DPP Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia), sebagai organisasi tunanetra tingkat nasional, mendorong pemerintah RI agar segera menandatangani dan meratifikasi Marrakesh Treaty untuk mempermudah  Akses ke penerbitan bahan bacaan  bagi  para tunanetra dan penyandang lemah penglihatan di seluruh Indonesia. 

Pada tahun 2014, Pemerintah dan DPR RI telah menerbitkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang merupakan pengganti Undang-Undang nomor 19 tahun 2002. Dalam Undang-undang hak cipta Indonesia,  pencetakan  buku  untuk tunanetra telah diatur di dalamnya. Pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2014, pengaturan itu ada pada pasal 44 ayat 2, yang berbunyi:“Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.”

Mengacu pada aturan tersebut, lembaga yang menyediakan informasi aksessibel dalam bentuk buku bagi tunanetra, tidak perlu meminta ijin kepada pemegang hak cipta. Yang perlu menjadi catatan, pembuatan buku versi aksessibel itu dilakukan dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap, siapa penulisnya, penerbitnya, cetakan ke berapa dan tahun berapa, dan kegiatan tersebut tidak bersifat komersial.

Namun demikian, aturan ini masih harus disosialisasikan. Dibutuhkan panduan yang lebih rinci, untuk membuat penulis dan penerbit lebih memahaminya. Untuk itu, perlu langkah pro aktif dari Pemerintah, dalam hal ini adalah direktorat Hak kekayaan Intelektual,  serta dukungan komunitas penerbit yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi), serta para penulis. Bagaimanapun, Hak Membaca adalah hak asasi manusia yang penting bagi semua orang, tak terkecuali para penyandang tunanetra.

Untuk informasi lebih lanjut:

Aria Indrawati, Ketua Umum DPP Pertuni

aria.indrawati@gmail.com

Telp:  081511478478 Atau 021-8005480

***

Musda II Pertuni NTT,, 1-2 Desember 2014

Bertempat di wisma Diklat Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di
Kota Kupang, Musda II Pertuni NTT telah berhasil diselenggarakan.
Musda dimaksud berlangsung selama 2 hari yaitu dari Hari Senin tanggal
1 hingga Hari Selasa tanggal 2 Desember 2014, dengan hasil sebagai
berikut:

1.      Menetapkan program kerja periode 2014-2019.

2.      Memilih Bapak Adio Datus Libing sebagai Ketua DPD Pertuni NTT masa
bakti 2014-2019.

3.      Memilih Saudari Skolastika Langur, S.Sos sebagai Ketua Deperda.

Iyehzkiel Parudani melaporkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur

Musda VI Pertuni Lampung, 26 November 2014

Musda ke 6 Pertuni Lampung telah dilaksanakan pada hari Rabu/ 26 Nopember 2014 bertempat di gedung serba guna PSPRTTCN dan telah menyepakati :

1. Penetapan Garis Besar Program Pertuni Daerah (GBPPD) 2014-2019

2. Penetapan Sdr. Supron Ridisno, M.Pdi sebagai Ketua DPD Pertuni
Lampung masa bakti 2014-2019

3. Penetapan Sdr. Kanidi sebagai Ketua Deperda Pertuni Lampung

Mahretta Maha dan Eka Setiawan melaporkan dari Bandar Lampung

Sambangi Jambi, Pelatihan Komputer Dongkrak Kapasitas Tunanetra

Setelah Kulon Progo dan Malang, giliran tunanetra Jambi yang menjajal teknologi informasi. Melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia),  … tunanetra di Jambi memperoleh pelatihan komputer pada tanggal 9-13 Desember 2014 di Hotel Mega Indah Jl. Yusuf Singadikane, Bougenville IV No. 1 Telanai Pura,   Jambi. Kegiatan akan dibuka oleh Gubernur Jambi pada 10 Desember 2014, pukul 09:00-10:30 WIB.

Tunanetra juga harus mampu mengakses teknologi informasi. Pemikiran inilah yang mendorong DPP Pertuni menyelenggarakan pelatihan komputer bagi tunanetra. Betapa tidak. Dengan perkembangannya yang cukup pesat, semakin banyak aktivitas sehari-hari yang harus diakses melalui teknologi informasi.  Sebagai bagian dari masyarakat global, para tunanetra pun tak boleh ketinggalan dengan perkembangan teknologi tersebut.

Para instruktur yang juga merupakan tunanetra akan menyampaikan materi kepada peserta yang merupakan anggota Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pertuni kota Jambi beserta tunanetra lain yang berdomisili di sekitar wilayah tersebut. Materi terdiri dari 25 persen teori  dan 75 persen praktik, yang terdiri dari pengenalan hardware, pengetikan dengan Microsoft Word, pencetakan (printing), hingga akses internet.  Komputer yang digunakan serupa dengan komputer pada umumnya, hanya saja dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar. Dengan demikian, tulisan yang tampil di layar monitor dapat dikonversi dalam bentuk suara, sehingga tunanetra dapat mengaksesnya melalui pendengaran.

Dengan diselenggarakannya pelatihan komputer ini, diharapkan dapat terlahir instruktur-instruktur komputer tunanetra baru yang nantinya dapat menyalurkan ilmunya kepada tunanetra-tunanetra lain di sekitarnya. Selanjutnya, semakin banyak tunanetra yang memiliki keterampilan mengoperasikan komputer secara efektif, sehingga tunanetra dapat memiliki peluang lebih luas untuk berinteraksi dalam masyarakat, termasuk dalam memperoleh pekerjaan. 

 Berkat dukungan Yayasan Damandiri – sebuah lembaga yang aktif memberikan bantuan pada kegiatan pengembangan masyarakat di Indonesia, DPP Pertuni melanjutkan rangkaian pelatihan komputer ini.  Sejak tahun 2010 hingga 2012, pelatihan komputer telah berjalan sebanyak 10 angkatan dengan menghasilkan tak kurang dari 100 instruktur komputer tunanetra. Kemudian, masing-masing instruktur telah menyampaikan ilmu mereka kepada tunanetra-tunanetra lain di wilayah tempat tinggalnya, sehingga pada tahun 2014 telah ada sekitar seribu seratus tunanetra di seluruh Indonesia  yang mampu mengoperasikan komputer. Sebelumnya, kegiatan ini telah diadakan di delapan Propinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Bali, dan Sumatera Selatan.  Mengingat besarnya manfaat yang dihasilkan, maka pelatihan komputer ini pun dilanjutkan pada tahun 2014 dengan menyambangi tiga kota, yaitu, Kulon Progo, Malang, dan Jambi.

***

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi

1.      Tri Bagio, Penanggung jawab pelatihan komputer untuk tunanetra dan Ketua III DPP Pertuni (08157111616)

2.      Mahretta Maha, Ketua II dan Pelaksana Harian DPP Pertuni: 081219935244

Hong Kong Statement- World Blind Union Asia-Pacific (WBUAP)

We the participants at the WBUAP Mid-Term Regional General Assembly (Assembly) in  Hong Kong, 24th November, 2014,

1. Call upon all governments throughout the Asia-Pacific region (region) to ratify the  Marrakesh Treaty at the earliest opportunity so that persons who are blind or partially  sighted (blind) or who have other print disability, have full access to works of  literature, culture and to educational materials.

2. Welcome the opportunity to co-operate with the United Nations (UN) Development  Programme to build capacity across the region so that persons who are blind or who  have print disability are able to advocate for greater access to information.

3. Encourage development organisations to work with governments to support data  collection, develop disability inclusive policies and strategies to progress the action  plan of the Incheon Strategy.

4. Urge all governments and relevant bodies throughout the region to make all efforts  toward the speedy ratification and effective implementation of the United Nations  Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). In particular,  prioritize to ensure the full and effective participation of persons with disabilities and  their representative organizations in strengthening independent monitoring  mechanisms, given that fewer than half of the countries in the world who have  ratified the UNCRPD have presented country and shadow reports to the UN.

5. Being moved by the enthusiasm and strong determination, expressed by women who  are blind through the Women’s Forum, campaign for the acceleration of women with  disabilities’ empowerment programmes, in accordance with the Asian and Pacific  inter-government Ministerial Declaration on Gender Equality and Women’s  Empowerment (UNESCAP, 2014).

6. In recognition of challenges and opportunities faced by youth who are blind in this  region, and the tremendous success of the Youth Forum held during this Assembly in  stimulating innovation and social entrepreneurship among youth of the region, it is  recommended that:

- a youth forum be held at future regional assemblies, and

- the World Blind Union (WBU) be requested to hold an international youth  summit.

7. Call upon all governments, businesses and other global partners to take the necessary  steps to ensure that essential technologies are available, accessible and affordable to  persons who are blind in the region, as it is through such technology that real  inclusion can be advanced and social isolation eliminated.

8. Initiate and implement a web accessibility campaign at the regional level to promote  the adoption of internationally recognised accessibility standards in web design,  APPs, e-learning and other ICT products and services; in consultation  with organizations of the blind.

9. Undertake to actively share best practice initiatives and programmes in areas of  fundraising and capacity development.

10. Noting  the high levels of unemployment and under employment of persons who are  blind in the region, task all governments to implement programs that enable full  participation in open employment including education programs for employers and  the community, transition to employment programs and the provision of specialist  equipment schemes by the government.

11. In recognizing that social enterprises have demonstrated their impact in creating  employment for persons who are blind, in changing public attitudes and in generating  funds to further the cause of the movement for people who are blind, the Assembly  urges the WBUAP and WBU to establish a task force to investigate how social  enterprises can be promoted and advanced.