Tuna Netra Sampaikan Tujuh Rekomendasi ke Presiden
TEMPO Interaktif, Jum'at, 03 Juli 2009 | 19:44 WIB
Jakarta - Persatuan Tuna Netra Seluruh Indonesia (Pertuni) menilai perhatian terhadap penyandang cacat, khususnya tuna netra masih minim.
Ketua Umum Pertuni Didi Tarsidi menilai pemerintah masih menempatkan persoalan penyandang cacat pada skala prioritas yang rendah.
Menurutnya, penanganan ketunanetraan harus dilakukan secara lintas sektoral. Hal itu, kata dia, bukan hanya permasalahan departemen sosial. "Kami memohon
bimbingan Bapak Presiden agar berubah lebih baik," kata Didi saat Pertuni diterima di kediaman presiden di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (03/06).
Didi menegaskan pendekatan penanganan terhadap penyandang tuna netra harus dengan pendekatan hak (right based) bukan dengan pendekatan charity. "Jadi,
bukan karena kami dikasihani tetapi karena kami berhak," katanya.
Pertuni juga meminta pemerintah mempercepat proses ratifikasi konvensi PBB tentang penyandang cacat.
Dalam kesempatan tersebut, Pertuni juga menyampaikan tujuh rekomendasi hasi Munas ke VII kepada presiden. Rekomendasi tersebut, Pertama, persamaan hak
dalam memperoleh kesempatan pendidikan, termasuk di lembaga pendidikan umum. kedua, persamaan hak dalam memperoleh layanan publik.
Ketiga, Pertuni meminta agat penyandang tuna netra juga diberikan akses untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Keempat, kesempatan kerja pada semua
bidang baik lewat jalur khusus, kuota dan pasar terbuka. Kelima, advokasi dan mencegah peraturan perundangan yang diskriminatif. Keenam, meningkatkan kesadaran
masyarakat akan hak-hak orang tuna sebagai warga negara dan terakhir membangun pertuni menjadi organisasi yang demokratis dan berdaya.
Pertuni berharap ketujuh rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Pertuni merupakan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Depdagri. Pertuni mempunya 27 pengurus daerah dengan 156 cabang dengan sekitar 2 juta anggota.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menerima laporan Pertuni segera menginsturksikan kepada sekertaris kabinet Sudi Silalahi agar mengagendakan sidang
kabinet untuk segera menindaklanjuti apa yang diharapkan oleh Pertuni setelah 8 Juli.
"Kita ingin memastikan bahwa pemerintah bisa meningkatkan bantuan dan dukungan kepada keluarga besar Pertuni," katanya saat memberikan sambutan.
Ia pun sepakat persoalan penyandang cacat harus ditangani secara lintas sektoral. Untuk itu, selain departemen sosial, Ia juga menginstruksikan departemen
pendidikan, agama dan tenaga kerja untuk membahasnya dalam rapat kabinet nanti.
Presiden menyatakan pemerintah sesungguhnya terus berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk diantaranya penyandang cacat. Pemerintah, kata Presiden,
tengah merumuskan bantuan yang permanen dan tidak situasional bagi penyandang cacat.
Sementara, terkait konvensi PBB menyangkut hak penyandang cacat pemerintah berkomitmen untuk mendorong agar segera diselesaikan.
GUNANTO E S
