BANTUL - Prestasi cukup membanggakan berhasil ditorehkan Gus Tur alias Tur Haryanto. Penyandang tunanetra asal Bantul itu kemungkinan besar akan lolos menjadi
anggota DPRD Bantul.
Gus Tur berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 9 April di Dapil V, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kendati demikian, cacat yang dimiliki
Gus Tur bukanlah bawaan lahir
"Saya mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kedua mata saya tidak bisa lagi melihat secara normal," terangnya ketika di temui di rumahnya di RT 1 Kelurahan
Gadingharjo, Sanden, Bantul, Jumat (17/4/2009)
Walaupun tidak bisa melihat, lanjut Gus Tur, pengalaman dalam bidang politik menggugahnya untuk memberanikan diri maju menjadi caleg dari Partai Amanat
Nasional karena dalam UU tidak ada larangan caleg disable dilarang maju.
"Sebelum masuk PAN saya dulu kader PDIP. Bahkan saya sempat menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu PDIP tahun 2004. Saya masuk ke PAN baru pada bulan
Maret 2008 lalu," tandasnya
Ketika ditanya strategi pemenangan pemilu untuk dirinya sendiri, pria kelahiran Bantul 26 Agustus 1969 mengaku membuat tim sukses sebanyak 54 orang untuk
menggarap 18 desa yang ada di DAPIL V. Alhasil dengan kerja keras tim suksenya memperoleh hasil yang memuaskan.
"Di Kecamatan Kretek, Sanden, Pandak, Pundong, dan Srandakan suara saya menduduki rangking 3 atau 2 sehingga total suara mencapai 3.200 suara dari total
jumlah suara yang diraih PAN di Dapil V, yakni sebanyak 15.920 suara," terangnya
Disinggung mengenai biaya yang dikeluarkan untuk kampanye, Gus Tur mengaku tidak mengeluarkan biaya cukup banyak, karena saudara-saudaranya juga membantu
biaya untuk kampanye.
Selain itu dirinya juga tidak memasang spanduk maupub baliho tentang dirinya yang dipasang di jalan-jalan raya karena hal itu tidak efektif dan hanya menghamburkan
uang. "Saya tidak tahu persisnya, ya kira-kira paling banyak Rp50 juta" jelas alumni Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Jogja ini.
Eko Yulianto Nugro, Caleg terpilih dari Dapil I dari PDIP, Kabupaten Bantul mengaku sosok Gus Tur adalah orang yang cerdas sehingga jika nantinya masuk
ke DPRD Kabupaten Bantul tidak akan mengalami kesulitan. "Dia punya asisten pribadi yang siap untuk membantu dirinya sehingga tidak akan mengalami kesulitan
makakala membaca APBD maupun lainnya," terangnya. (ful)
dikutip dari: http://pemilu.okezone.com/read/2009/04/18/267/211686/caleg-tuna-netra-lolos-jadi-anggota-dprd-bantul
Selasa, 21 April 2009
Rabu, 08 April 2009
Mereka Menolak Golput - Pemilu Akses Penyandang Cacat (2-Habis)
Oleh Harun Husein. Republika, Rabu, 08 April 2009
Golongan putih (golput) bukanlah isu populer bagi kalangan penyandang cacat (penca), terutama aktivis penca. Bukan karena golput telah diharamkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MU), tapi karena mereka justru berjuang keras mendapatkan persamaan hak dan kesetaraan perlakuan dalam pemilihan umum (pemilu).
''Kalau kami golput, sia-sialah apa yang telah kami usahakan supaya tak ada lagi diskriminasi terhadap teman-teman penca dalam pemilu,'' kata Ketua Umum
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) Penca, Ariani Abdul Mun'im, kepada Republika di Kantor PPUA Penca, Cempaka Putih, Jakarta, pekan lalu.
Kuatnya keinginan menyingkirkan diskriminasi itu bahkan pernah diekspresikan penca di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan menjadi golput secara massal pada
Pemilu Presiden (Pilpres) 2004. Mereka membakar kartu pemilih karena KPUD Sulsel tak menyediakan alat bantu template di tempat pemungutan suara (TPS).
Mereka pun memperkarakan KPUD Sulsel ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasalnya, Sulsel termasuk satu dari delapan provinsi yang mendapat bantuan
template dari UNDP. Tapi, template itu justru tak didistribusikan ke TPS-TPS. Panwaslu kemudian memproses kasus itu sebagai pelanggaran pidana pemilu.
Ketua KPUD Sulsel, Aidir Amin Daud--yang kini menjadi Direktur Tata Negara Depkumham sempat menjadi tersangka. Tapi, ''Perkara dicabut setelah dia mendatangi
teman-teman penca, minta maaf, dan berjanji menyediakan template pada Pilpres putaran kedua,'' kata anggota Komnas HAM, Saharuddin Daming, pekan lalu.
Pada Pilpres putaran kedua, template tersedia, tapi hanya di sebagian. Sebagian template kembali tertahan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tapi,
kali ini aksi bakar kartu pemilih tak terjadi lagi. Sebagian golput, sebagian lagi tetap menggunakan hak pilih dibantu pendamping. KPUD pun kembali hendak
diperkarakan.
Tapi, Saharuddin yang saat itu menjadi penasihat hukum penca di Makassar, mencegah rencana itu. ''Saya bilang, biar dulu. Yang penting sudah ada political
will ,'' kata Saharuddin, tunanetra pertama di Indonesia penyandang gelar doktor hukum, dengan disertasi tentang aksesibilitas penca sejak Pemilu 1955
hingga Pemilu 2004.
Kasus Sulsel dinilai Saharuddin memperlihatkan persoalan yang sangat perlu dibenahi pada masa mendatang. ''Ternyata yang paling perlu mendapatkan pengarahan
itu adalah penyelenggara pemilu, bukan teman-teman penca. Selama ini, untuk urusan pemilu akses, teman-teman penca yang selalu disuruh mendengar.''
Sebenarnya, kalangan penca tidak menuntut diistimewakan. Mereka hanya menuntut treatment khusus agar bisa melaksanakan hak pilihnya sesuai asas pemilu
yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Ariani menuturkan, pada masa lalu, tunanetra yang datang ke TPS sering dicurangi oleh petugas TPS. ''Petugas
selalu bilang, 'mau pilih partai apa, nanti kami cobloskan','' katanya. Pemilih tunadaksa yang berkursi roda, juga terkadang harus memilih di luar TPS
karena tak bisa memasuki TPS yang sulit dicapai kursi roda.
Advokasi atas hak-hak politik penca dalam pemilu--baik hak memilih maupun hak dipilih mulai intensif sejak terbentuknya Panitia Pemilu Akses Penyadang
Cacat (PPUA Penca) pada 24 April 2002. Isu "pemilu akses" pun mengemuka. Mereka mendesak supaya aturan perundangan dan perangkat TPS aksesibel bagi penca.
Pada Pemilu 2004, upaya itu, antara lain, terakomodasi lewat pengadaan template untuk pilpres dan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan
(P4B). Menjelang Pemilu 2009--saat PPUA berubah dari panitia menjadi pusat--lobi mereka berhasil menggolkan pengadaan template dan TPS yang aksesibel.
Selain itu, UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif membuka peluang lebih banyak caleg penca karena sekolah luar biasa disetarakan dengan SMA dalam syarat
pendidikan caleg. Itulah yang, antara lain, membuat caleg penca pada Pemilu 2009 ini naik drastis, dari lima pada Pemilu 2004 menjadi 30 pada Pemilu 2009
ini.
TPS yang aksesibel antara lain ditandai dengan adanya aturan bahwa TPS harus didirikan di tempat rata tidak berumput tebal, tidak ada got pemisah, tidak
becek, tidak berlumpur, tidak berada di gedung bertangga sehingga tak menyulitkan pengguna kursi roda. Pintu-pintu TPS dan bilik suara juga lebih diperlebar.
''Kami cuma menghendaki desain TPS yang universal. Filosofinya, kalau nyaman bagi penca, pasti nyaman bagi orang normal,'' kata Ariani. Apalagi, kata dia,
TPS yang diminta oleh kalangan penca juga sangat menguntungkan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya seperti ibu hamil, orang lanjut usia (lansia), dan
orang sakit.
Kastiani, penyandang tunadaksa yang juga Sekretaris I PPUA Penca, menegaskan, tuntutan persamaan bukanlah menuntut hak yang eksklusif. ''Kami tidak perlu
TPS khusus. Tuntutan kami itu sama saja dengan orang berkacamata minus empat, yang tidak bisa memilih kalau tidak menggunakan kacamata,'' katanya.
Kastiani menegaskan, penca terutama tunadaksatak perlu bantuan di bilik suara. Yang terpenting, bilik suara dibuat aksesibel agar mereka bisa masuk. ''Kalau
tak bisa memilih pakai tangan, ya pakai kaki. Kalau tidak bisa pakai kaki, ya pakai mulut.''Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Netra, Irwan Dwi Kustanto,
menilai kesulitan aksesibilitas itu membuat banyak penca yang akhirnya menjadi golput. ''Asumsi saya begitu. Karena, bagi seorang penca, untuk memilih
dia harus berkorban banyak sekali. Mulai dari tenaga, waktu, biaya, hingga harga diri,'' katanya.
Jumlah pemilih penca pada Pemilu 2009 ini, menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sjamsulbahri, sekitar 3,6 juta. Pada Pemilu 2004, Badan Pusat Statistik
(BPS) menyampaikan ke KPU jumlah sebagai berikut: 309.146 tunanetra, 192.207 tunarungu, 178.870 tunagrahita, dan 94.423 cacat lain.
Tapi, bila mengacu pada asumsi Badan Kesehatan Dunia (WHO), 10 persen penduduk setiap negara adalah penca. Alhasil, dari 220 juta rakyat Indonesia, 22
juta adalah penca. ''Sebanyak 60 persen atau 12 juta punya hak,'' kata Ariani.Departemen Sosial (Depsos) memprediksi jumlah penca mencapai 3,11 persen
dari total penduduk Indonesia atau sekitar enam juta jiwa, dengan 3,6 juta di antaranya diprediksi memiliki hak untuk memilih.
Soal data yang simpang-siur ini, Saharuddin Daming mengatakan, karena beda kualifikasi. ''Depsos mengkualifikasikan cacat itu pada yang mengalami tingkat
hambatan, sedangkan WHO semuanya,'' katanya.Tapi, apakah itu berarti jumlah golput di kalangan penca besar? Saharuddin masih meragukan. Pasalnya, pada
pemilu-pemilu Orde Baru, mereka banyak dimobilisasi. ''Terlepas apakah itu karena mobilisasi atau partisipasi, tapi siapa sih yang tidak dimobilisasi
saat itu,'' katanya.Dengan jumlah penca sekitar 12 juta orang, Irwan mengatakan, sudah bisa dikonversi menjadi sekitar 10 kursi DPR. ''Ini bargaining
yang besar,'' katanya.
Golongan putih (golput) bukanlah isu populer bagi kalangan penyandang cacat (penca), terutama aktivis penca. Bukan karena golput telah diharamkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MU), tapi karena mereka justru berjuang keras mendapatkan persamaan hak dan kesetaraan perlakuan dalam pemilihan umum (pemilu).
''Kalau kami golput, sia-sialah apa yang telah kami usahakan supaya tak ada lagi diskriminasi terhadap teman-teman penca dalam pemilu,'' kata Ketua Umum
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA) Penca, Ariani Abdul Mun'im, kepada Republika di Kantor PPUA Penca, Cempaka Putih, Jakarta, pekan lalu.
Kuatnya keinginan menyingkirkan diskriminasi itu bahkan pernah diekspresikan penca di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan menjadi golput secara massal pada
Pemilu Presiden (Pilpres) 2004. Mereka membakar kartu pemilih karena KPUD Sulsel tak menyediakan alat bantu template di tempat pemungutan suara (TPS).
Mereka pun memperkarakan KPUD Sulsel ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasalnya, Sulsel termasuk satu dari delapan provinsi yang mendapat bantuan
template dari UNDP. Tapi, template itu justru tak didistribusikan ke TPS-TPS. Panwaslu kemudian memproses kasus itu sebagai pelanggaran pidana pemilu.
Ketua KPUD Sulsel, Aidir Amin Daud--yang kini menjadi Direktur Tata Negara Depkumham sempat menjadi tersangka. Tapi, ''Perkara dicabut setelah dia mendatangi
teman-teman penca, minta maaf, dan berjanji menyediakan template pada Pilpres putaran kedua,'' kata anggota Komnas HAM, Saharuddin Daming, pekan lalu.
Pada Pilpres putaran kedua, template tersedia, tapi hanya di sebagian. Sebagian template kembali tertahan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tapi,
kali ini aksi bakar kartu pemilih tak terjadi lagi. Sebagian golput, sebagian lagi tetap menggunakan hak pilih dibantu pendamping. KPUD pun kembali hendak
diperkarakan.
Tapi, Saharuddin yang saat itu menjadi penasihat hukum penca di Makassar, mencegah rencana itu. ''Saya bilang, biar dulu. Yang penting sudah ada political
will ,'' kata Saharuddin, tunanetra pertama di Indonesia penyandang gelar doktor hukum, dengan disertasi tentang aksesibilitas penca sejak Pemilu 1955
hingga Pemilu 2004.
Kasus Sulsel dinilai Saharuddin memperlihatkan persoalan yang sangat perlu dibenahi pada masa mendatang. ''Ternyata yang paling perlu mendapatkan pengarahan
itu adalah penyelenggara pemilu, bukan teman-teman penca. Selama ini, untuk urusan pemilu akses, teman-teman penca yang selalu disuruh mendengar.''
Sebenarnya, kalangan penca tidak menuntut diistimewakan. Mereka hanya menuntut treatment khusus agar bisa melaksanakan hak pilihnya sesuai asas pemilu
yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber). Ariani menuturkan, pada masa lalu, tunanetra yang datang ke TPS sering dicurangi oleh petugas TPS. ''Petugas
selalu bilang, 'mau pilih partai apa, nanti kami cobloskan','' katanya. Pemilih tunadaksa yang berkursi roda, juga terkadang harus memilih di luar TPS
karena tak bisa memasuki TPS yang sulit dicapai kursi roda.
Advokasi atas hak-hak politik penca dalam pemilu--baik hak memilih maupun hak dipilih mulai intensif sejak terbentuknya Panitia Pemilu Akses Penyadang
Cacat (PPUA Penca) pada 24 April 2002. Isu "pemilu akses" pun mengemuka. Mereka mendesak supaya aturan perundangan dan perangkat TPS aksesibel bagi penca.
Pada Pemilu 2004, upaya itu, antara lain, terakomodasi lewat pengadaan template untuk pilpres dan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan
(P4B). Menjelang Pemilu 2009--saat PPUA berubah dari panitia menjadi pusat--lobi mereka berhasil menggolkan pengadaan template dan TPS yang aksesibel.
Selain itu, UU No 10/2008 tentang Pemilu Legislatif membuka peluang lebih banyak caleg penca karena sekolah luar biasa disetarakan dengan SMA dalam syarat
pendidikan caleg. Itulah yang, antara lain, membuat caleg penca pada Pemilu 2009 ini naik drastis, dari lima pada Pemilu 2004 menjadi 30 pada Pemilu 2009
ini.
TPS yang aksesibel antara lain ditandai dengan adanya aturan bahwa TPS harus didirikan di tempat rata tidak berumput tebal, tidak ada got pemisah, tidak
becek, tidak berlumpur, tidak berada di gedung bertangga sehingga tak menyulitkan pengguna kursi roda. Pintu-pintu TPS dan bilik suara juga lebih diperlebar.
''Kami cuma menghendaki desain TPS yang universal. Filosofinya, kalau nyaman bagi penca, pasti nyaman bagi orang normal,'' kata Ariani. Apalagi, kata dia,
TPS yang diminta oleh kalangan penca juga sangat menguntungkan orang-orang berkebutuhan khusus lainnya seperti ibu hamil, orang lanjut usia (lansia), dan
orang sakit.
Kastiani, penyandang tunadaksa yang juga Sekretaris I PPUA Penca, menegaskan, tuntutan persamaan bukanlah menuntut hak yang eksklusif. ''Kami tidak perlu
TPS khusus. Tuntutan kami itu sama saja dengan orang berkacamata minus empat, yang tidak bisa memilih kalau tidak menggunakan kacamata,'' katanya.
Kastiani menegaskan, penca terutama tunadaksatak perlu bantuan di bilik suara. Yang terpenting, bilik suara dibuat aksesibel agar mereka bisa masuk. ''Kalau
tak bisa memilih pakai tangan, ya pakai kaki. Kalau tidak bisa pakai kaki, ya pakai mulut.''Wakil Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Netra, Irwan Dwi Kustanto,
menilai kesulitan aksesibilitas itu membuat banyak penca yang akhirnya menjadi golput. ''Asumsi saya begitu. Karena, bagi seorang penca, untuk memilih
dia harus berkorban banyak sekali. Mulai dari tenaga, waktu, biaya, hingga harga diri,'' katanya.
Jumlah pemilih penca pada Pemilu 2009 ini, menurut anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sjamsulbahri, sekitar 3,6 juta. Pada Pemilu 2004, Badan Pusat Statistik
(BPS) menyampaikan ke KPU jumlah sebagai berikut: 309.146 tunanetra, 192.207 tunarungu, 178.870 tunagrahita, dan 94.423 cacat lain.
Tapi, bila mengacu pada asumsi Badan Kesehatan Dunia (WHO), 10 persen penduduk setiap negara adalah penca. Alhasil, dari 220 juta rakyat Indonesia, 22
juta adalah penca. ''Sebanyak 60 persen atau 12 juta punya hak,'' kata Ariani.Departemen Sosial (Depsos) memprediksi jumlah penca mencapai 3,11 persen
dari total penduduk Indonesia atau sekitar enam juta jiwa, dengan 3,6 juta di antaranya diprediksi memiliki hak untuk memilih.
Soal data yang simpang-siur ini, Saharuddin Daming mengatakan, karena beda kualifikasi. ''Depsos mengkualifikasikan cacat itu pada yang mengalami tingkat
hambatan, sedangkan WHO semuanya,'' katanya.Tapi, apakah itu berarti jumlah golput di kalangan penca besar? Saharuddin masih meragukan. Pasalnya, pada
pemilu-pemilu Orde Baru, mereka banyak dimobilisasi. ''Terlepas apakah itu karena mobilisasi atau partisipasi, tapi siapa sih yang tidak dimobilisasi
saat itu,'' katanya.Dengan jumlah penca sekitar 12 juta orang, Irwan mengatakan, sudah bisa dikonversi menjadi sekitar 10 kursi DPR. ''Ini bargaining
yang besar,'' katanya.
Rabu, 01 April 2009
Dilengkapi ”Template” Surat Suara untuk Pemilih Tunanetra
Galamedia, Selasa, 24 Maret 2009
KPU Sediakan 270 Buku Panduan
PAJAJARAN,(GM)-
KPU Kota Bandung menyediakan 270 template surat suara dalam bentuk huruf braile untuk kaum tunanetra pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. KPU juga
akan menyiapkan 270 buku panduan berisi nama caleg dan partai peserta pemilu dalam huruf braile.
Ketua KPU Kota Bandung, Heri Sapari di sela-sela kegiatan sosialisasi dan simulasi Pemilu 2009 kepada para tunanetra di Wyata Guna, Jln. Pajajaran, Senin
(23/3) mengatakan, template serta buku panduan untuk pemilih tunanetra masih dalam pro-ses pengerjaan. Biaya pengerjaannya sebesar Rp 35.000/buku dan Rp
20.000/template.
"Dananya berasal dari APBD Kota Bandung. Mudah-mudahan tanggal 1 April nanti semuanya beres dan siap didistribusikan," ujar Heri.
Menurut Heri, template yang dibuat oleh KPU Kota Bandung adalah template surat suara untuk DPR, DPRD Provinsi Jabar, dan DPRD Kota Bandung. Sedangkan template
untuk DPD disiapkan KPU pusat.
Template-template dan buku panduan tersebut akan ditempatkan di tiap kecamatan, masing-masing kecamatan 3 buku panduan dan 9 template surat suara. "Nantinya
akan ada template mobile yang bergerak ke masing-masing TPS," tambah Heri.
Bagi pemilih tunanetra, tambah Heri, diberikan kelonggaran saat melakukan pemilihan. Apabila sistem contreng menyulitkan, khusus untuk tunanetra tidak
apa-apa bila tercoblos atau dicoblos. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, Ade Rahmat berharap, adanya template serta buku panduan
dengan huruf braile memudahkan sekitar 2.000 kaum tunanetra di Kota Bandung.
Pencairan dana
Sementara itu, Pemkot Bandung kemungkinan besar akan mencairkan dana bantuan kepada KPU Kota Bandung, tujuh hari sebelum digelarnya Pemilu Legislatif 2009,
9 April mendatang. Pencairan bisa dilakukan setelah tim koordinasi kelancaraan penyelenggaraan pemilu tingkat Kota Bandung terbentuk.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM), Askary Wirantaatmaja mengungkapkan, secara sistem pencairan dana bantuan
tersebut harus melalui persetujuan dari tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan pemilu. Saat ini pihaknya sudah menyusun jadwal untuk kelancaran proses
pemilu.
Dalam APBD Kota Bandung 2009, anggaran yang dialokaiskan bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilu mencapai Rp 8,675 miliar. "Tapi kami prediksi besarannya
sekitar Rp 4 miliar, karena sudah tidak membantu dalam sosialisasi. Bahkan kemungkinan juga masih bisa turun di bawah Rp 4 miliar," tuturnya.
Sedangkan KPU Kab. Bandung Barat belum bisa mencairkan dana, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Kab. Bandung Barat. Kondisi ini semakin menyulitkan
ruang gerak anggota KPU, sehingga untuk membayar ongkos jasa pengiriman logistik ke tiap kecamatan, KPU terpaksa ngutang kepada pemilik armada truk.
"Operasional kegiatan anggota KPU masih dapat terlaksana. Itu pun masih memakai anggaran yang dulu sempat dicairkan pejabat sekretaris Sekretariat KPU
Kab. Bandung Barat yang lama," kata Ketua Pokja Logistik KPU Kab. Bandung Barat, Aros Saefurnama. (B.114/B.104)**
copyright © 2001 www.klik-galamedia.com
KPU Sediakan 270 Buku Panduan
PAJAJARAN,(GM)-
KPU Kota Bandung menyediakan 270 template surat suara dalam bentuk huruf braile untuk kaum tunanetra pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. KPU juga
akan menyiapkan 270 buku panduan berisi nama caleg dan partai peserta pemilu dalam huruf braile.
Ketua KPU Kota Bandung, Heri Sapari di sela-sela kegiatan sosialisasi dan simulasi Pemilu 2009 kepada para tunanetra di Wyata Guna, Jln. Pajajaran, Senin
(23/3) mengatakan, template serta buku panduan untuk pemilih tunanetra masih dalam pro-ses pengerjaan. Biaya pengerjaannya sebesar Rp 35.000/buku dan Rp
20.000/template.
"Dananya berasal dari APBD Kota Bandung. Mudah-mudahan tanggal 1 April nanti semuanya beres dan siap didistribusikan," ujar Heri.
Menurut Heri, template yang dibuat oleh KPU Kota Bandung adalah template surat suara untuk DPR, DPRD Provinsi Jabar, dan DPRD Kota Bandung. Sedangkan template
untuk DPD disiapkan KPU pusat.
Template-template dan buku panduan tersebut akan ditempatkan di tiap kecamatan, masing-masing kecamatan 3 buku panduan dan 9 template surat suara. "Nantinya
akan ada template mobile yang bergerak ke masing-masing TPS," tambah Heri.
Bagi pemilih tunanetra, tambah Heri, diberikan kelonggaran saat melakukan pemilihan. Apabila sistem contreng menyulitkan, khusus untuk tunanetra tidak
apa-apa bila tercoblos atau dicoblos. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, Ade Rahmat berharap, adanya template serta buku panduan
dengan huruf braile memudahkan sekitar 2.000 kaum tunanetra di Kota Bandung.
Pencairan dana
Sementara itu, Pemkot Bandung kemungkinan besar akan mencairkan dana bantuan kepada KPU Kota Bandung, tujuh hari sebelum digelarnya Pemilu Legislatif 2009,
9 April mendatang. Pencairan bisa dilakukan setelah tim koordinasi kelancaraan penyelenggaraan pemilu tingkat Kota Bandung terbentuk.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM), Askary Wirantaatmaja mengungkapkan, secara sistem pencairan dana bantuan
tersebut harus melalui persetujuan dari tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan pemilu. Saat ini pihaknya sudah menyusun jadwal untuk kelancaran proses
pemilu.
Dalam APBD Kota Bandung 2009, anggaran yang dialokaiskan bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilu mencapai Rp 8,675 miliar. "Tapi kami prediksi besarannya
sekitar Rp 4 miliar, karena sudah tidak membantu dalam sosialisasi. Bahkan kemungkinan juga masih bisa turun di bawah Rp 4 miliar," tuturnya.
Sedangkan KPU Kab. Bandung Barat belum bisa mencairkan dana, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Kab. Bandung Barat. Kondisi ini semakin menyulitkan
ruang gerak anggota KPU, sehingga untuk membayar ongkos jasa pengiriman logistik ke tiap kecamatan, KPU terpaksa ngutang kepada pemilik armada truk.
"Operasional kegiatan anggota KPU masih dapat terlaksana. Itu pun masih memakai anggaran yang dulu sempat dicairkan pejabat sekretaris Sekretariat KPU
Kab. Bandung Barat yang lama," kata Ketua Pokja Logistik KPU Kab. Bandung Barat, Aros Saefurnama. (B.114/B.104)**
copyright © 2001 www.klik-galamedia.com
Langganan:
Postingan (Atom)