Galamedia, Selasa, 24 Maret 2009
KPU Sediakan 270 Buku Panduan
PAJAJARAN,(GM)-
KPU Kota Bandung menyediakan 270 template surat suara dalam bentuk huruf braile untuk kaum tunanetra pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009. KPU juga
akan menyiapkan 270 buku panduan berisi nama caleg dan partai peserta pemilu dalam huruf braile.
Ketua KPU Kota Bandung, Heri Sapari di sela-sela kegiatan sosialisasi dan simulasi Pemilu 2009 kepada para tunanetra di Wyata Guna, Jln. Pajajaran, Senin
(23/3) mengatakan, template serta buku panduan untuk pemilih tunanetra masih dalam pro-ses pengerjaan. Biaya pengerjaannya sebesar Rp 35.000/buku dan Rp
20.000/template.
"Dananya berasal dari APBD Kota Bandung. Mudah-mudahan tanggal 1 April nanti semuanya beres dan siap didistribusikan," ujar Heri.
Menurut Heri, template yang dibuat oleh KPU Kota Bandung adalah template surat suara untuk DPR, DPRD Provinsi Jabar, dan DPRD Kota Bandung. Sedangkan template
untuk DPD disiapkan KPU pusat.
Template-template dan buku panduan tersebut akan ditempatkan di tiap kecamatan, masing-masing kecamatan 3 buku panduan dan 9 template surat suara. "Nantinya
akan ada template mobile yang bergerak ke masing-masing TPS," tambah Heri.
Bagi pemilih tunanetra, tambah Heri, diberikan kelonggaran saat melakukan pemilihan. Apabila sistem contreng menyulitkan, khusus untuk tunanetra tidak
apa-apa bila tercoblos atau dicoblos. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandung, Ade Rahmat berharap, adanya template serta buku panduan
dengan huruf braile memudahkan sekitar 2.000 kaum tunanetra di Kota Bandung.
Pencairan dana
Sementara itu, Pemkot Bandung kemungkinan besar akan mencairkan dana bantuan kepada KPU Kota Bandung, tujuh hari sebelum digelarnya Pemilu Legislatif 2009,
9 April mendatang. Pencairan bisa dilakukan setelah tim koordinasi kelancaraan penyelenggaraan pemilu tingkat Kota Bandung terbentuk.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BKPPM), Askary Wirantaatmaja mengungkapkan, secara sistem pencairan dana bantuan
tersebut harus melalui persetujuan dari tim koordinasi kelancaran penyelenggaraan pemilu. Saat ini pihaknya sudah menyusun jadwal untuk kelancaran proses
pemilu.
Dalam APBD Kota Bandung 2009, anggaran yang dialokaiskan bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilu mencapai Rp 8,675 miliar. "Tapi kami prediksi besarannya
sekitar Rp 4 miliar, karena sudah tidak membantu dalam sosialisasi. Bahkan kemungkinan juga masih bisa turun di bawah Rp 4 miliar," tuturnya.
Sedangkan KPU Kab. Bandung Barat belum bisa mencairkan dana, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Kab. Bandung Barat. Kondisi ini semakin menyulitkan
ruang gerak anggota KPU, sehingga untuk membayar ongkos jasa pengiriman logistik ke tiap kecamatan, KPU terpaksa ngutang kepada pemilik armada truk.
"Operasional kegiatan anggota KPU masih dapat terlaksana. Itu pun masih memakai anggaran yang dulu sempat dicairkan pejabat sekretaris Sekretariat KPU
Kab. Bandung Barat yang lama," kata Ketua Pokja Logistik KPU Kab. Bandung Barat, Aros Saefurnama. (B.114/B.104)**
copyright © 2001 www.klik-galamedia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar